Banjir di Jakarta! 54 RT Masih Terendam hingga Malam Ini

Banjir di Jakarta! 54 RT Masih Terendam hingga Malam Ini

Banjir hingga macet di Jalan Kapten Tendean Jaksel

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, mencatat masih terdapat 54 RT yang terendam banjir hingga Kamis (30 Oktober 2025) malam ini. Data ini dimutakhirkan pada pukul 22.00 WIB.

“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 54 RT,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan.

Dari catatan BPBD, wilayah yang paling banyak terendam banjir masih didominasi oleh Jakarta Selatan. Tercatat, ada 53 RT yang masih terendam banjir. Sementara satu RT lainnya berada di wilayah Jakarta Timur.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Selatan (53 RT)

Kel. Cilandak Barat: 1 RT
Ketinggian: 80 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

Kel. Cipete Utara: 3 RT
Ketinggian: 160 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

Soal Pengembalian Sitaan Korupsi Rp13,2 Triliun, Jimly: Momentum Perbaikan Sistem Administrasi!

Soal Pengembalian Sitaan Korupsi Rp13,2 Triliun, Jimly: Momentum Perbaikan Sistem Administrasi!

Kejagung saat kembalikan uang sitaan hasil korupsi CPO ke negara

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, pengembalian kerugian negara yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dari hasil sitaan kasus korupsi crude palm oil (CPO) bisa menjadi momentum perbaikan sistem administrasi. Setidaknya, kerugian negara yang dikembalikan mencapai Rp13,25 triliun.

“Itu yang ditemukan terang-terangan. Itu bagus. Untuk mengingatkan semua orang bahwa berpuluh-puluh tahun banyak itu sitaan baik berupa uang maupun harta bergerak atau tidak bergerak. Bukan hanya kejaksaan, tapi juga Polri, imigrasi. Kayak misalnya ada kapal yang disita karena melanggar, itu ke mana?” kata Jimly, Selasa (28/10/2025)

Ia pun mendorong pembenahan sistem administrasi penegakan hukum secara menyeluruh. Menurutnya, selama ini aparat penegak hukum melakukan penyitaan barang, baik berupa mobil, impor barang yang tidak sesuai ketentuan hingga soal narkoba.

“Itu pada ke mana?” imbuhnya.

Sehingga dirinya melihat pengembalian uang kerugian Negara dari kasus CPO oleh Kejagung harus menjadi momentum untuk dilakukan pembenahan. Bahkan, dapat membuka persoalan soal sitaan hasil korupsi lainnya. 
 
“Harus ada perbaikan besar-besaran dalam administrasi pemerintahan,” tegasnya.

Jimly menegaskan,  dengan mengintegrasikan sistem informasi semua barang sitaan institusi penegak hukum bisa diketahui. “Semua bisa diketahui termasuk narkoba. Apa betul dibakar apa dijual lagi? Lalu siapa yang menjual? untuk siapa?” ujarnya.

Apakah BSU Rp600.000 Cair Lagi di Oktober 2025? 

Apakah BSU Rp600.000 Cair Lagi di Oktober 2025? 

BSU 2025

Apakah Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 cair lagi di Oktober 2025? Kabar pencairan BSU Rp600.000 dinanti oleh para pekerja. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, hingga saat ini belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU tahap kedua tahun 2025.

“Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta.

Pernyataan Menaker ini usai ramainya kabar di media sosial bahwa pemerintah akan mencairkan BSU Rp600.000 kepada pekerja pada Oktober 2025.

Menaker menegaskan, BSU dari pemerintah hanya ada di bulan Juni dan Juli 2025 yang sudah disalurkan kepada pekerja, sehingga dapat dipastikan bahwa kabar BSU kembali didistribusikan pada bulan ini adalah salah.

“Jadi saya lihat juga ada di posting media, cek BSU bulan Oktober, itu sampai sekarang belum ada. Jadi mungkin bisa diasumsikan itu tidak ada,” kata Yassierli.

Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Danantara Putar Otak

Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Danantara Putar Otak

Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Danantara Putar Otak (Foto: KCIC)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak seharusnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menilai, tanggung jawab pengelolaan utang tersebut berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

COO Danantara Dony Oskaria mengaku belum mengetahui secara pasti skema pembayaran utang yang nantinya akan diambil. Namun begitu, dia menyebut akan mengikuti keputusan pemerintah.

“Perdebatan itu yang menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik. Belum tentu pakai itu dan kami mengikuti aja,” ungkap Dony usai rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025), 

Dony juga menyampaikan bahwa ada banyak opsi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah utang kereta cepat Whoosh. Dia memastikan Pemerintah akan mengambil opsi terbaik.

“Tentu ada opsi, beberapa opsi. Dan kita pastikan tentu ini opsi yang terbaik,” ujar Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN.

Purbaya Bantah Isu Tegang dengan Luhut: Baik-Baik Saja

Purbaya Bantah Isu Tegang dengan Luhut: Baik-Baik Saja

Menteri Keuangan Purbaya di Istana Negara

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tetap harmonis.

Penegasan ini disampaikan Purbaya usai beredar kabar bahwa dirinya dan Luhut terlihat tidak saling menyapa saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Tapi baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” tegas Purbaya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menjelaskan, momen “tak sapa” tersebut semata karena posisi duduk yang berjauhan. Dalam sidang tersebut, Luhut duduk di sebelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanannya terdapat Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

Kan jauh berapa kursi, masa ‘Pak Luhut, Pak Luhut’ (gestur memanggil dari jauh),” ujarnya sambil tersenyum.

Dengan demikian, Purbaya menepis isu adanya ketegangan hubungan dengan Luhut.

UMKM Binaan BRI Findmeera Buktikan Perempuan Bisa Berdaya dari Rumah

UMKM Binaan BRI Findmeera Buktikan Perempuan Bisa Berdaya dari Rumah

UMKM Binaan BRI, Findmeera. (Foto: dok BRI)

 Menjadi perempuan multiperan bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, ada begitu banyak tantangan, membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan mimpi pribadi.

Namun, justru di situlah letak kekuatan perempuan, yaitu kemampuan untuk tetap berdiri, memberi kasih, sekaligus menciptakan perubahan.

Hal inilah yang dibuktikan oleh Findy, sosok di balik lahirnya Findmeera, brand daily wear lokal yang mengangkat daster dari sekadar pakaian rumahan menjadi simbol keanggunan sekaligus pemberdayaan perempuan.

Meski menjalani berbagai peran dalam hidupnya, Findy memilih untuk tidak berhenti. Dia menjadikan tantangan sebagai peluang, menghadirkan karya yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga menginspirasi perempuan lain dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya.

Pandemi 2022 menjadi titik awal lahirnya Findmeera. Di tengah keterbatasan, justru banyak perempuan menemukan kekuatan baru, ada yang mulai berkebun, belajar keterampilan, hingga menciptakan karya yang bermanfaat bagi orang lain.

“Waktu itu masih pandemi, banyak perempuan bekerja dari rumah. Mereka butuh pakaian yang nyaman, tapi tetap bisa dipakai keluar rumah dengan percaya diri,” kata Findy.

Dari sanalah lahir ide daster multifungsi: santai dipakai di rumah, tetap stylish untuk ke luar. Findy menyadari stigma yang melekat pada daster di Indonesia.

Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak, Ray Rangkuti: Publik Menunggu Putusan Pengadilan

Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak, Ray Rangkuti: Publik Menunggu Putusan Pengadilan

Nadiem Anwar Makarim

 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan menolak praperadilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Putusan tersebut dibacakan Hakim PN Jaksel I Ketut Darpawan di Ruang Sidang Utama PN Jaksel, Senin, 13 November 2025.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan, sikap masyarakat dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan Nadiem Makarim masih netral.

“Publik masih menunggu keputusan pengadilan tentang terbukti atau tidaknya Nadiem terlibat dalam perkara pengadaan laptop chromebook,” ujar Ray Rangkuti, Kamis (16/10/2025).

“Masyarakat belum memutuskan apakah penetapan tersangka Nadiem ini tidak punya dasar kuat atau memang Nadiem memang terlibat. Saya kira publik masih menunggu itu dan tidak terpengaruh dengan opini-opini yang ada,” lanjutnya.

Ray melanjutkan, Kejagung harus memperbanyak penyidik agar perkara Nadiem dapat dibawa ke pengadilan.

“Kalau mau cepat ya kejaksaan harus memperbanyak penyidik yang menangani proses hukum Nadiem ini, sehingga prosesnya bisa dipercepat,” ungkapnya.

Surya Paloh Sambangi Kementerian Pertahanan, Ada Apa?

Surya Paloh Sambangi Kementerian Pertahanan, Ada Apa?

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Menhan menyambut secara langsung kedatangan Surya Paloh di lobi Gedung Kemhan. Sjafrie turut didampingi oleh Wamenhan, Donny Ermawan Taufanto.

Kemudian, Menhan langsung mengajak Surya Paloh menuju Ruang Bhineka Tunggal Ika. Sebelum masuk, Surya Paloh turut menandatangani daftar kehadiran.

Setelah itu, Menhan dan Surya Paloh masuk ke dalam ruangan. Mereka turut disambut dengan Mars Bela Negara. Menariknya, mars Partai Nasdem juga turut dibawakan dalam penyambutan ini.

Usai disambut, Menhan langsung mengajak Surya Paloh ke sebuah ruang pertemuan. Sebelum diskusi secara tertutup, awak media turut mengambil momen kebersamaan keduanya di dalam ruangan tersebut.

“Ini baru pertama kali ketua umum datang ke sini,” kata Menhan ke Surya Paloh.

Rekrutmen Damkar dan PPSU DKI Bakal Dibatasi, Imbas Pemangkasan Dana Rp15 Triliun

Rekrutmen Damkar dan PPSU DKI Bakal Dibatasi, Imbas Pemangkasan Dana Rp15 Triliun

Petugas PPSU

Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik dan Sosial, Chico Hakim, mengungkap bahwa rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) untuk petugas pemadam kebakaran (Damkar) dan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) akan dibatasi kuotanya pada tahun 2026 mendatang.

Namun, ia memastikan bahwa proses rekrutmen 1.000 petugas Damkar dan 1.100 petugas PPSU pada 2025 tetap menjadi prioritas. Kebijakan pembatasan ini merupakan dampak dari pemangkasan dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mencapai hampir Rp15 triliun.

“Yang mungkin terdampak ringan adalah rekrutmen baru seperti petugas Damkar dan PPSU di 2026—kuotanya dibatasi, tapi yang sudah ada tetap prioritas,” ujar Chico saat dikonfirmasi, Minggu (12/10/2025).

Chico menegaskan, bahwa seluruh program yang termasuk dalam rencana kerja jangka pendek (2025–2026) maupun jangka panjang hingga 2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), akan tetap berjalan dengan disiplin dan pengelolaan keuangan yang kreatif.

“Secara keseluruhan, ini tidak akan mengganggu rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang, asal kita jalankan dengan disiplin dan kreatif,” ucapnya.

Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Ilustrasi gempa

 Gempa berkekuatan M5,7 mengguncang Laut Banda, Maluku, pada Jumat, 10 Oktober 2025, pukul 17.02.51 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan M5,4. Episenter gempa terletak pada koordinat 7,27° LS ; 129,66° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 198 km arah barat laut Tanimbar, Maluku, pada kedalaman 169 km.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa menengah akibat adanya deformasi batuan dalam subduksi Banda.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust),” ujar Daryono.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa ini menimbulkan guncangan di daerah Tepa dengan skala intensitas II – III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa seakan-akan truk berlalu).