“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Jadi ke-392 Kabupaten Karawang,” kata Bupati Karawang, usai membuka Festival Lomba Burung Berkicau Tingkat Nasional di Karawang, Minggu.
Ia menyampaikan, kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi, melainkan juga menjadi wadah silaturahmi antar-penggemar burung kicau dari berbagai daerah.
Lebih dari itu, katanya, melalui kegiatan Festival Lomba Burung Berkicau Tingkat Nasional, maka bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan daerah Karawang ke masyarakat luas.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada para panitia, dan komunitas BnR yang telah meramaikan Festival Lomba Burung Berkicau Tingkat Nasional di Karawang.
“Tanpa kerja keras panitia, tidak mungkin acara berjalan sukses dan bisa mendatangkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia,” katanya.
Ketua BnR Jawa Barat, Barnas Budiman mengatakan, festival lomba burung berkicau ini menjadi sejarah. Karena kegiatan ini diminati oleh banyak peserta dari berbagai daerah, terutama dari wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten.
“Ini menjadi ajang yang prestisius bagi peserta. Karena mengusung Piala Bupati. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bupati dan Pemkab Karawang yang telah memfasilitasi hobi pecinta kicau burung,” katanya.
Tim gabungan melakukan evakuasi di Kampung Ciapus Kompas, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/9/2025). ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Bogor
Staf Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Jalaludin menyebutkan, berdasarkan data sementara, peristiwa tersebut menewaskan tiga orang dan melukai puluhan peserta lainnya.
Ia menyampaikan, tim gabungan segera diterjunkan ke lokasi begitu laporan diterima. Petugas langsung melakukan evakuasi korban serta pembersihan material bangunan yang runtuh.
“Korban yang tertimpa reruntuhan sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit serta puskesmas terdekat,” kata Jalaludin.
Berdasarkan data sementara, lebih dari 30 orang mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan medis di RSUD Kota Bogor, RS Medical Dramaga, dan RS PMI Kota Bogor.
Sementara itu, tiga korban dinyatakan meninggal dunia. Mereka adalah Irni warga Desa Sukamakmur yang meninggal di RS Medical Dramaga; Wulan warga Desa Sukaluyu yang meninggal di RS PMI Kota Bogor; serta Yati warga Desa Sukaharja yang meninggal di RSUD Kota Bogor.
Tim gabungan yang terdiri atas BPBD, TNI, Polri, tenaga medis, serta relawan dan masyarakat masih melakukan pembersihan puing untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di lokasi kejadian.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah berkoordinasi dengan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memastikan seluruh korban mendapat penanganan medis secara optimal.
Kantor Berita Jepang, Kyodo, Minggu (7/9), melaporkan bahwa School of Cosmetic Science di Universitas Saga akan menjadi yang pertama dari jenisnya di antara universitas negeri atau swasta di Jepang.
Sekolah ini bertujuan untuk memungkinkan mahasiswa mempelajari secara sistematis sifat kimia dalam produk kosmetik dan pengaruhnya terhadap kulit, sehingga mendorong penelitian dan pengembangan serta mencetak para ahli di bidang tersebut.
“Produk perawatan kulit semakin diminati, terlepas dari jenis kelamin,” kata Rektor Universitas Saga, Hiroaki Kodama, dalam konferensi pers.
Hiroaki mencatat bahwa pemerintah sedang berupaya agar sektor kosmetik menjadi industri yang memiliki daya saing global dan menyatakan harapannya untuk pengembangan produk dan riset dapat dilakukan melalui kolaborasi antara industri, pemerintah, dan akademisi.
Sekolah ini akan menerima 30 mahasiswa yang akan mempelajari berbagai bidang seperti kimia, biologi, dan pemasaran. Kurikulum akan mencakup pelajaran praktis, termasuk kuliah dari para profesional industri dan magang di perusahaan.
Alumni sekolah ini diharapkan dapat berkarier di industri kosmetik, produsen bahan baku kimia, serta makanan dan minuman.
Alex mengamankan pole position setelah membukukan waktu tercepat 1 menit 37,536 detik sekaligus mencatatkan rekor baru lintasan dengan motor Ducati Desmosedici GP24. Rekan satu timnya, Fermin Aldeguer, akan memulai balapan dari posisi ke-15 setelah mencatat waktu 1 menit 38,049 detik.
“Kami memiliki performa dan kecepatan untuk bersaing di depan. Sekarang kami hanya perlu menyatukan semuanya untuk kembali mencetak poin penting. Balapan nanti adalah hari yang baru,” kata Alex dalam keterangan resminya.
Kedua pembalap Gresini datang ke balapan utama setelah mengalami nasib kurang beruntung di Sprint Race, Sabtu. Alex terjatuh di tikungan 10 saat memimpin balapan dengan keunggulan 1,502 detik atas kakaknya, Marc Marquez.
Sementara itu, Aldeguer yang sempat bersaing di zona poin juga terjatuh di tikungan lima akibat bersenggolan dengan Marco Bezzecchi. Insiden tersebut membuatnya mendapat hukuman long lap penalty pada balapan utama.
“Ini sangat disayangkan karena kecepatan kami sebenarnya bagus. Saya menyesal untuk tim, untuk diri saya sendiri, dan juga untuk Marco. Besok kami akan mencoba memperbaiki hasil meski penalti tidak akan membantu,” ujar Aldeguer.
Saat ini, Alex Marquez menempati posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 280 poin. Adapun Aldeguer berada di peringkat kedelapan dengan 126 poin.
“Saksi didalami terkait proses pencairan BPIH untuk jemaah haji di tahun 2024,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.
Selain itu, Budi mengatakan KPK mendalami hal yang sama saat memeriksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Sementara itu, dia menjelaskan pejabat BPKH diperiksa sebagai saksi kasus kuota haji karena lembaga tersebut berfungsi sebagai badan yang menerima dana dari jemaah dan kemudian mengelolanya.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.
Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.
“Pertama, penguatan profesionalisme terhadap pekerjaan tiap subsektor ekonomi kreatif sehingga bisa membuka lapangan kerja dan mendorong berwirausaha. Kedua, kaitan output terhadap subsektor ekonomi kreatif yang terus berkolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya sebagaimana dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Melalui pertemuan dengan Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (2/9), Riefky mengatakan keinginan tersebut berusaha diwujudkan melalui strategi kolaborasi dan sinkronisasi data antar kementerian.
Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja sektor ekonomi kreatif tahun 2024 telah mencapai 26,5 juta orang. Tenaga kerja ditargetkan meningkat stabil sepanjang periode 2025-2029 sehingga Kementerian Ekonomi Kreatif optimis mampu menyerap 27,7 juta tenaga kerja pada tahun 2029.
Hal lain yang disampaikan yakni kolaborasi lintas kementerian yang akan mendukung program-program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan program-program tersebut diharapkan mampu memberi manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
“Kami sudah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk penguatan program Sekolah Rakyat, khususnya tingkat SMA dengan memberi pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi kreatif sehingga selesai dari Sekolah Rakyat nanti mereka punya kualitas untuk bekerja dalam subsektor ekonomi kreatif,” ujarnya.
“Kemudian, kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi terkait program Koperasi Desa Merah Putih dalam hal keterlibatan melatih afiliator-afiliator setiap koperasi untuk menjual produk-produk kreatif di desanya,” tambahnya.
Beberapa upaya lain yang dilakukan yakni berkolaborasi bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan tenaga kerja maupun wirausaha-wirausaha baru dan bersama BPS untuk mendukung program Sensus Ekonomi Nasional yang dilakukan sepuluh tahun sekali supaya awal tahun 2026 bisa kembali memetakan potensi-potensi ekraf yang ada di berbagai daerah, terutama kabupaten dan kota.
“Kementerian Ekonomi Kreatif juga menargetkan kontribusi secara langsung melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas yang mampu mendorong naiknya jumlah kelas menengah sekaligus mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” ucap dia.
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa pertemuan lintas kementerian merupakan bentuk konsolidasi sebagai upaya memberi ruang dan peluang ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan memerlukan pembaruan data secara berkelanjutan.
“Dinamika data yang terus berkembang akan menjadi prioritas sehingga program-program pemerintah menjadi tepat sasaran. Kami juga terus bekerja untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama terkait pengangguran biar tercipta lapangan kerja baru, baik di desa maupun di kota,” kata Muhaimin.
Ia menekankan pemerintah saat ini juga berupaya memperkuat kualitas dan sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri dalam konteks memperluas kesempatan lapangan kerja.
Sementara Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kolaborasi menuju Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan lebih intensif sehingga pendataan lengkap yang langsung bisa dimanfaatkan hasilnya untuk merumuskan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.
“Tentu ini penting karena BPS terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam komitmen untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dihasilkan. Selanjutnya, peran sensus ekonomi 2026 akan penting ke depan,” katanya.
Vice President Corporate Social Responsibility and Small and Medium Enterprise Partnership Program Management Pertamina Rudi Ariffianto, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dengan tagline “Beri Energi Baru Menuju UMK Maju”, Pertamina UMK Academy 2025 diharapkan mampu melahirkan UMKM yang tangguh, inovatif, siap bersaing di pasar lokal dan global serta berdampak nyata bagi lingkungan sekitar.
“Tahap nasional ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Inilah momentum bagi UMKM untuk memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan inovasi, memperluas pasar, hingga bersiap masuk ke level global,” sebut Rudi dalam sambutannya saat kick off nasional Pertamina UMK Academy 2025 secara daring, Rabu.
Pertamina UMK 2025 dimulai sejak Februari 2025.
Dari hampir 10 ribu pendaftar, tercatat 1.490 UMKM lolos seleksi mengikuti tahap regional di delapan wilayah sejak Mei-Juli 2025.
Ribuan peserta berasal dari alumni Pertamina UMK Academy 2024, peserta program pendanaan UMKM Pertamina, Rumah BUMN, hingga Pertamina Foundation Preneur.
Menurut Rudi, peserta UMK Academy mendapatkan pendampingan dari 86 akselerator bersertifikat.
Peserta menjalani pembelajaran berbasis learning management system, gamifikasi, kunjungan lapangan, serta showcase produk di berbagai daerah.
“Pertamina ingin memastikan UMKM binaan bisa naik kelas, mandiri, dan berkontribusi nyata untuk memajukan perekonomian,” harap Rudi.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina berkomitmen mendukung UMKM naik kelas.
Caranya, tidak hanya dengan mendukung pendanaan, tapi menghadirkan ekosistem pembinaan yang komprehensif.
Pada tahap nasional, lanjut Fadjar, para peserta akan mendapatkan pendampingan yang lebih intensif selama empat bulan.
Pertamina juga menyiapkan hibah alat produksi tepat guna bagi UMKM terbaik yang dinilai berhasil membawa usahanya naik kelas lebih cepat.
Selanjutnya, tambah Fadjar, Pertamina juga mendorong UMKM untuk membangun jejaring bisnis yang lebih luas melalui Pertapreneur Aggregator, sebuah program lanjutan dari Pertamina UMK Academy.
“Kehadiran Pertapreneur Aggregator diharapkan bisa mencetak UMKM kolaborator atau business aggregator sehingga membentuk sebuah ekosistem UMK yang tangguh dan mandiri,” jelasnya.
Herlinda Sinaga, Founder Sasagu, peserta Pertamina UMK Academy 2025 asal Papua, merasakan bisnisnya bisa berkembang lebih pesat lewat program tersebut.
“Rincian per program (pagu anggaran Bappenas) ada dua, yaitu perencanaan pembangunan nasional/PPN (Rp1,06 triliun) dan dukungan manajemen (Rp1,52 triliun),” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Secara rinci, alokasi program dukungan manajemen yang dari rupiah murni secara keseluruhan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja Rp619,41 miliar, sewa gedung Rp330 miliar, operasional pegawai Rp36 miliar, serta dukungan pelayanan Rp542,29 miliar.
Adapun program PPN berasal dari rupiah murni Rp801,58 miliar, lima proyek pinjaman luar negeri Rp86,42 miliar, serta lima proyek hibah luar negeri Rp181,27 miliar.
Pagu anggaran program PPN dipakai untuk mengawal transformasi Indonesia dan penyusunan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pengawalan percepatan pertumbuhan ekonomi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program kemiskinan, lalu pengendalian terpadu untuk melalui Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
Kemudian, juga pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dan sistem bagi pakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), koordinasi pelaksanaan sistem irigasi untuk mendukung swasembada pangan, koordinasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs), penguatan sumber daya manusia (SDM) perencanaan di pusat dan daerah, serta penguatan dan percepatan perencanaan di tingkat daerah.
Selain itu, Bappenas turut melakukan koordinasi program pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas, pembangunan sekolah unggul dan terintegrasi, program lanjutan kartu kesejahteraan dan kartu usaha, penyusunan Rencana Induk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air; juga program lanjutan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, rumah rumah bersanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Anggaran Kementerian PPN membiayai pula pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan sampah terpadu, dan digitalisasi pendidikan.
Ketua Komisi XI DPR menyampaikan bahwa Bappenas menyinergikan alokasi program kementerian/lembaga yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan di seluruh daerah secara inklusif.
“Kementerian PPN/Bappenas memperkuat upaya, kebijakan, dan program untuk mempercepat transformasi ekonomi dan sosial, mendukung pencapaian penurunan kemiskinan termasuk graduasi kemiskinan, sumber daya manusia berkualitas, dan pertumbuhan,” ucap Misbakhun.
“Kementerian PPN/Bappenas memperkuat fungsi pengendalian atas perencanaan program kerja pemerintah yang diarahkan untuk capaian prioritas nasional yang diselenggarakan kementerian/lembaga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” ungkapnya.
“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak untuk didengar, mendapatkan informasi sesuai usia, dan bebas dari eksploitasi politik. Tetapi faktanya, kami menemukan adanya mobilisasi anak untuk ikut unjuk rasa tanpa edukasi yang memadai. Ini bukan partisipasi, melainkan eksploitasi,” kata Anggota KPAI Sylvana Maria Apituley saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Sylvana menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebenarnya menjamin kebebasan anak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat.
Namun, perlindungan tersebut juga harus disesuaikan dengan aspek perkembangan usia, kesiapan mental, dan keselamatan anak.
KPAI mencatat adanya temuan kepolisian yang mendapati anak-anak dipersenjatai petasan hingga bom molotov saat terjadi kerusuhan.
Lebih memprihatinkan lagi, sebagian anak juga ikut melakukan penjarahan di sejumlah daerah.
“Sangat disayangkan, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di beberapa wilayah lain seperti Surabaya, Kediri, Pekalongan, dan Tegal, anak-anak ikut melakukan penjarahan. Ini situasi darurat yang harus segera dihentikan,” kata Sylvana Maria Apituley.
Rangkaian aksi unjuk rasa di berbagai provinsi pekan lalu tercatat menelan 10 korban jiwa, termasuk satu anak.
Korban anak tersebut berinisial ALF (16), pelajar asal Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.
Korban sebelumnya diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR RI pada Kamis (28/8) yang berujung ricuh.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu, bahwa kebutuhan sekitar Rp838 miliar untuk dukungan sejumlah program prioritas, antara lain melalui pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), Program Keluarga Harapan, eliminasi tuberkulosis (TBC), hingga pengelolaan sampah.
Sementara, katanya, sebesar sekitar Rp1,872 triliun untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPOM, antara lain pemeriksaan sarana, penyusunan standar, penindakan, uji lab, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyusunan regulasi.
Dia juga menambahkan tentang dana alokasi khusus (DAK) non-fisik bantuan operasional kesehatan, yang meliputi pengawasan premarket, post market untuk produk industri rumah tangga (PIRT) sebesar Rp46 miliar, serta pengawasan apotek dan toko obat sekitar Rp 29 miliar.
“Jadi dengan demikian, dari dana alokasi khusus ini juga, Badan POM saya yakin bisa berkontribusi secara nasional, bukan hanya di pusat,” katanya.
Taruna menjelaskan pagu anggaran BPOM 2026 sebesar Rp 2,25 triliun, di mana 78,81 persennya untuk belanja operasional seperti gaji dan tunjangan, dan pemeliharaan kantor.
Sementara 21,19 persen untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM serta program prioritas presiden, yakni uji sampel dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pihaknya menurunkan target pengawasan obat dan makanan pada 2026 sebesar 87 persen untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
Dia mencontohkan awalnya target sampel makanan yang diperiksa oleh unit pelaksana teknisnya pada 2025 adalah 18.114, namun turun sebesar 87 persen menjadi 2.399 pada 2026. Selain itu, katanya, penyidikan perkara obat dan makanan yang awalnya 182 menjadi 31 pada 2026.
Taruna pun mengingatkan sejumlah risiko bila anggaran pengawasan obat dan makanan terbatas, mulai dari aspek kesehatan hingga kepercayaan publik.
Risiko-risiko itu antara lain masalah kesehatan, beban pembiayaan yang berat untuk penanganan penyakit, lambatnya pembangunan manusia, meningkatnya peredaran produk ilegal, serta citra Indonesia yang menurun di mata komunitas global karena tidak mampu mengawasi dan menindak secara efektif.
