Bos OJK & BEI Buka-Bukaan Dampak Pelantikan Trump ke Pasar RI

Ofisial potrait Presiden AS terpilih Donald Trump. (Trump-Vance Transition Team via CNBC International)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara soal sentimen pasar keuangan terhadap pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) hari ini, Senin (20/1/2025).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memprediksi pelantikan Trump tidak berpengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Pasalnya, perekonomian domestik berada dalam kondisi yang baik secara fundamental.

“Perekononmian kita kan kuat secara domestik ya, jadi saya rasa kita perkuat fokus untuk bisa menggerakkan perekonomian di dalam negeri,” kata Mahendra kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Sementara dari dampak ekonomi secara internasional, Mahenda mengaku belum bisa memprediksi dampak rambatan yang akan diterima pasar keuangan Indonesia. Namun dirinya tak menampik beberapa waktu belakangan perekonomian domestik maupun global menghadapi berbagai tantangan.

Meski demikian, ia berarap, pasca-pelantikan Trump, perekonomian tidak semakin memburuk. Ia pun berharap pimpinan negara besar memiliki orientasi pada kesejahteraan penduduk dunia lainnya.

“Kita berharap siapapun yang menjadi pimpinan negara besar, seperti Amerika Serikat memiliki kepentingan yang sama, yang meningkatkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat di dunia ya tentu termasuk negaranya masing-masing,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyarankan investor untuk melihat indikator makro jika ingin melihat sentimen pelantikan Trump hari ini. Diantara sentimen yang dia maksud adalah pergerakan indeks, sebagai gambaran sentimen pasar.

“Indeks mencerminkan semua dampak makro. Hari ini kita bisa lihat bagaimana indeks bergerak, itu adalah jawabannya,” kata Iman.

Sebagai informasi, IHSG mencatat kenaikan 0,29% ke harga Rp7.175,27 pada penutupan perdagangan sesi I hari ini. Adapun kapitalisasi pasarnya mencapai Rp12.515,4 triliun.

bina4d

Mimpi Besar Wijaya Candera, dari Salesman, Supir Hingga Jadi CEO MPXL

Dok  PT MPX Logistics International Tbk (MPXL)

Kisah Inspiratif Wijaya Candera dari seorang salesman keliling, supir truk, kuli panggul hingga jadi CEO PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) layak untuk disorot.

Bukan tanpa alasan,Wijaya Candera berhasil membuktikan bahwa kerja keras, integritas, dan keberanian bermimpi besar menghantarkan dirinya menjadi seorang CEO salah satu grup perusahaan logistik dan distribusi terbesar di Indonesia.

Asal tahu saja, pada tahun 2007, Wijaya memulai perjalanan bisnisnya dari nol. Dengan modal yang sangat terbatas, ia menjajakan produk dari desa ke desa sebagai salesman keliling. Rutinitas berangkat subuh dan pulang larut malam menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangannya.

Titik Balik: Rintisan MPX di Tengah Cobaan di Tahun 2008

Wijaya merintis MPX, usaha pengiriman paket kecil-kecilan. Namun, tantangan besar datang hanya dalam minggu pertama operasional. Truk sewaan perusahaan ini mengalami kecelakaan di jalan tol Jakarta Merak, sehingga menyebabkan kerugian besar.

Meski berada dalam posisi sulit, Wijaya tidak pernah lari dari tanggung jawabnya. Ia mengganti seluruh kerusakan paket milik pelanggan demi menjaga kepercayaan mereka. Wijaya pun sering turun langsung ke lapangan demi memastikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Bahkan, ia pun tak segan ikut membantu membongkar muatan bersama para kuli panggul, bahkan menyupiri truk ketika kekurangan tenaga kerja. Baginya, keterlambatan pengiriman adalah pantangan yang harus dihindari.

Selain itu, ia menganggap kesuksesan bukanlah hasil instan. Ia percaya bahwa sukses membutuhkan pengorbanan waktu, reputasi yang terjaga, semangat pantang menyerah, dan evaluasi berkelanjutan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Prinsip inilah yang menjadi pondasi keberhasilan MPX Group.

Kini, MPX telah berkembang menjadi ekosistem group usaha dengan sembilan perusahaan yang fokus pada distribusi, logistik, alat berat, pelayaran, EMKL, serta supply chain darat dan laut di seluruh Indonesia.

Merek BOLDe: Membawa Inovasi ke Rumah Tangga Indonesia

Selain MPX Group, Wijaya Candera juga sukses membangun BOLDe Group, merek alat rumah tangga terkemuka di Indonesia. Dengan jaringan kantor cabang, showroom, dan pusat layanan di seluruh Indonesia, BOLDe telah menjadi solusi rumah tangga modern bagi masyarakat.

BOLDe juga menawarkan layanan makloon bagi pelanggan korporat (B2B) dan ritel (B2C), seperti produksi pabrik injeksi plastik, elektronik, panci, masker, pembalut, hingga cairan kimia pembersih.

Kesuksesan ini pun tidak membuatnya lupa diri. Lelaki yang dikenal dengan sifat altruisme dan tulus ini selalu menyisihkan sebagian keuntungan dari berbagai perusahaannya untuk kegiatan CSR. Pasalnya bagi Wijaya keberhasilan adalah titipan yang harus dikembalikan kepada sesama yang membutuhkan.

Menuju Babak Baru: IPO Perusahaan Kedua

Saat ini, Wijaya tengah mempersiapkan Initial Public Offering (IPO) perusahaan keduanya, PT MPX Indonesia, setelah sukses membawa MPX Logistics Indonesia Tbk (MPXL) melantai di bursa. Dengan semangat yang sama, ia terus membuktikan bahwa siapapun termasuk seorang office boy dapat menjadi CEO, selama memiliki integritas, kemauan belajar, kerja keras, dan keberanian menghadapi tantangan.

Kisah Wijaya Candera adalah bukti nyata bahwa mimpi besar, ketekunan, dan hati yang tulus dapat mengubah keterbatasan menjadi kesuksesan yang luar biasa.

Jual Minyak Jelantah ke Pertamina Dapat Rp6.000/Liter, Ini 7 Lokasinya

Jual minyak jelantah ke Pertamina dapat Rp6.000/liter. (Dok. Pertamina)

Program pengumpulan Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah di sejumlah SPBU dan rumah sakit IHC Pertamina terus mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Program bernama Green Movement UCO ini merupakan kolaborasi Mypertamina dan UCOllect, untuk melakukan tracing pengumpulan minyak jelantah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan mengungkapkan Pertamina Patra Niaga menawarkan beragam keuntungan yang akan di dapatkan masyarakat bila berpartisipasi pada program mengumpulkan minyak jelantah di UCollect Box dengan memperoleh rewards berupa saldo e-wallet UCollect.

“Besaran saldo e-wallet ini akan fluktuatif menyesuaikan harga minyak jelantah di pasaran. Saat ini per liter dihargai dikisaran Rp.6000/liter dengan update harian melalui apps Mypertamina” ungkap Heppy, dikutip Sabtu (18/1/2025).

Program Green Movement UCO ini merupakan program pilot project, bekerjasama dengan Noovoleum yang telah tersertifikasi internasional sebagai pengumpul minyak jelantah atau UCO.

Saat ini titik pengumpulan berada di 7 titik yaitu di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat di Jakarta Pusat, Rumah Sakit Pertamina Pusat di Jakarta Selatan, Rumah Sakit Pelni di Jakarta Barat, SPBU 31.401.01 Dago Bandung, SPBU 31.128.02 MT Haryono Jakarta Selatan, SPBU 31.134.02 Kalimalang Jakarta Timur, dan SPBU 31.153.01 BSD Tangerang Selatan, ketujuh titik tersebut akan terus di evaluasi berkelanjutan untuk ekspansi ke lokasi lainnya di Indonesia.

Belum Semua Dapat Makan Gratis, Bos BGN Lapor Prabowo Butuh Rp100 T

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis, di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Presiden Prabowo Subianto disebut “Gelisah” karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat.

Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG.

“Pak presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan (Makan Bergizi), itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 (target) 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat,” kata Dadan.

Menurut Dadan, Presiden saat ini juga sedang memikirkan penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian target itu. Dari hitungan BGN, setidaknya membutuhkan anggaran tambahan Rp 100 triliun untuk mencapai target itu.

“Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta itu,” kata Dadan.

Dadan menerangkan untuk anggaran program MBG yang ditetapkan dalam APBN itu mencapai Rp 71 triliun. Dari dana itu hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 – 17,5 juta penerima manfaat.

Namun ia menegaskan Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang melapor kepada ibunya bahwa banyak yang belum mendapatkan ‘makan dari Pak Prabowo’.

“Sabar beliau akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media,” sambungnya.

Kepala BPMA Aceh Baru Dilantik, Begini Pesan Bahlil

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melantik pejabat tinggi di lingkup Kementerian ESDM. (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia baru saja melantik Nasri Jalal sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Nasri menggantikan Teuku Mohammad Faisal yang telah pensiun.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil berpesan agar Kepala BPMA baru dapat menjalin komunikasi yang cukup baik dengan Gubernur Aceh. Sehingga, proses pengelolaan migas di Aceh dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Arahan saya ini termasuk dengan Kepala BPMA Aceh. Ke depan itu kan gas di sana bagus. Koneksi sama Pak Gubernur baik. Jangan sampai Gubernur jalan sendiri, Pak Kepala BPMA jalan sendiri, bahaya sekali. Pak Gubernur ini sahabat saya,” kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (16/1/2025).

Berdasarkan hasil riset CNBC Indonesia, Nasri adalah Kepala Divisi Akuntansi, Perpajakan, dan Manajemen Risiko di BPMA.

Dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dengan gelar magister sains akuntansi dan sertifikasi Chartered Accountant (CA) yang menjadikannya ahli di bidang pengelolaan keuangan, perpajakan, dan manajemen risiko.

Selain melantik Kepala BPMA, Bahlil juga melantik Dirjen Migas Achmad Muchtasyar, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Cecep Mochammad Yasin, Inspektur V Irjen Kementerian ESDM Arif Fajarudin, dan Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Qatro Romandhi.

Ada Kabar Berobat di Malaysia Lebih Murah dari RI, Kemenkes Buka Suara

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizki Andalusia ditemui usai Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, Rabu (15/1/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandy)

Belakangan mencuat kabar berobat di Malaysia jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Kementerian Kesehatan sebagai penanggungjawab terdepan sistem kesehatan di Indonesia akhirnya buka suara.

“Sebenarnya kalau dibilang lebih murah case by case kita harus bandingkan Apple to Apple, tapi ini PR kita juga untuk menyelesaikan ini,” kata Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizki Andalusia ditemui usai Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, Rabu (15/1/2024).

Salah satu biang kerok dari mahalnya biaya pengobatan di Indonesia karena harga obat yang cenderung lebih mahal. Selain itu, Lucia juga menilai biang kerok lainnya ada pada biaya marketing atau pemasaran.

“Karena beberapa alkes berteknologi tinggi itu masih belum bisa diproduksi di Indonesia, juga obat-obatan yang masih innovative product belum bisa diproduksi di Indonesia, masih impor, nah sayangnya harga obat dengan benda (obat) yang sama di Malaysia lebih murah dari Indonesia,” kata Lucia.

“Nah ini yang kita sedang upayakan untuk mencari komponen harga mana yang menyebabkan mahal, dan kita sudah dapat sih, sebenernya lebih banyak biaya marketingnya, nah itu yang akan kita pangkas,” lanjutnya.

Ia pun menyebut masalah ini menjadi perhatian sehingga diharapkan nantinya biaya berobat Malaysia dan Indonesia tidak jomplang, bahkan kalau bisa setara.

“Ini quick wins untuk menyelesaikan hal ini, dalam waktu cepat,” ujar Lucia.

Padahal sacara industri alat kesehatan di tahun 2024 ini Indonesia sudah memiliki 819 industri alat kesehatan, bukan hanya distributor, tapi industri alat kesehatan yang memproduksi barang. Peningkatan yang sangat besar sekali dalam 3 tahun terakhir ini dibandingkan dengan Malaysia, negara tetangga saat ini hanya memiliki 300 industri.

“Industrinya lebih banyak kita jauh lebih banyak, hanya daya belinya mungkin di Indonesia lebih rendah dari Malaysia tapi industri kita 4x lipat lebih banyak dari Malaysia,” sebut Lucia.

Adapun belanja kesehatan per kapita di Indonesia saat ini adalah US$ 146 dengan angka harapan hidup 72 tahun. Kalau dibandingkan dengan Malaysia di mana belanja kesehatan yang US$ 430 per tahun per kapita dengan angka harapan hidup 76 tahun.

“Tentunya ini Indonesia mempunyai peluang yang besar manakala kita akan meningkatkan angka harapan hidup kita lebih tinggi setara dengan Malaysia, tentunya belanja kesehatan kita juga akan meningkat,” ujar Lucia.

Kripto Minim Underlying, Ini Jurus OJK Hindari Manipulasi & Spekulasi

Ilustrasi kripto

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merumuskan kebijakan khusus untuk mengatur aset kripto untuk menghindari potensi manipulasi dan spekulasi. Pasalnya, beberapa koin kripto diluncurkan tanpa memiliki underlying.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers hari ini, Selasa, (14/1/2025) tak menampik bahwa karakteristik aset kripto berbeda dengan aset keuangan lainnya.

“Jika dibandingkan dengan instrumen lain misalnya saham tadi yang lebih banyak didukung oleh kinerja bisnis dari perusahaan atau para emiternya. Sementara untuk aset kripto memiliki karakteristik beragam, ada yang memang berbasis atau underlying proyek, produk, entitas, bahkan ada yang berbasis aset lainnya misalnya,” ungkap Hasan dalam paparan virtual.

OJK pun telah menyiapkan penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk kripto melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024. Untuk kripto berbasis proyek, OJK mengacu pada Pasal 8 Ayat 1 yang mewajibkan kriteria seperti teknologi buku besar terdistribusi, utilitas, atau didukung aset tertentu.

OJK memastikan standar terpenuhi melalui evaluasi latar belakang penerbit serta transparansi informasi kepada konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 huruf D dan E, di mana pedagang wajib menyediakan informasi yang benar, ringkas, dan akurat sebelum transaksi dilakukan.

Sementara untuk kripto tanpa underlying, OJK fokus pada pengawasan ketat guna mencegah spekulasi dan manipulasi pasar. Pasal 3 Ayat 2 POJK 27/2024 menegaskan pentingnya tata kelola yang baik, manajemen risiko, integritas pasar, dan perlindungan konsumen.

OJK juga memiliki wewenang menghentikan perdagangan aset kripto tertentu jika tidak memenuhi kriteria tata kelola yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 2. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan di pasar kripto.

“Untuk kripto yang tidak memiliki basis atau underlying tertentu? Dalam hal ini kami akan melakukan pengawasan ketat terhadap risiko spekulasi misalnya dan juga adanya potensi tindakan manipulasi di pasar atau di perdagangannya,” kata dia.

Selain itu, OJK mengoptimalkan peran Bursa Tata Kripto untuk mengelola daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan serta memantau transaksi secara berkelanjutan. OJK juga mendukung peran asosiasi penyelenggara perdagangan kripto agar industri dapat melakukan pengendalian mandiri dan mitigasi risiko secara dini.

Jualan Motor Listrik, Diler Gencar Incar Pengemudi Ojol

Penjualan motor listrik di awal tahun cukup tersendat imbas tidak adanya subsidi Rp 7 juta dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di dua diler motor listrik wilayah Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2024) minim pengunjung yang datang. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Diler motor listrik mulai berputar otak agar kendaraannya bisa laku terjual demi mengurangi stok yang ada. Akibat tidak adanya subsidi Rp 7 juta/unit dari pemerintah seperti tahun lalu, banyak masyarakat yang menahan pembelian karena berharap mendapat subsidi kembali.

Salah satu cara diler motor listrik Smoot dengan tetap mengadakan promo penjualan, yakni promo khusus bagi ojek online. Misalnya untuk membeli motor Smoot De Sultan seharga Rp 24 jutaan, pengemudi ojek online cukup membayar DP Rp 330 ribu dan cicilan Rp 55 ribu per hari selama 630 hari.

“Setelah cicilan lunas motornya jadi milik driver, jadi sistemnya seperti sewa tapi ujungnya jadi hak milik. Syaratnya pendapatan Rp 3,5 juta konsisten di tiga bulan terakhir,” kata tenaga penjual Smoot di Jakarta kepada CNBC Indonesia, Senin (13/1/2024).

Penjualan motor listrik di awal tahun cukup tersendat imbas tidak adanya subsidi Rp 7 juta dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di dua diler motor listrik wilayah Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2024) minim pengunjung yang datang. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Selain De Sultan, motor lainnya juga bisa ditebus dengan cara serupa, yakni Smoot Zuzu seharga Rp 17 jutaan bisa ditebus DP 330 ribu dan cicilan konsisten Rp 55 ribu/hari selama 430 hari.

“Kalau sekarang programnya untuk ojol aja, untuk yang umum belum ada lagi, kita juga ngga tau bakal lanjut apa ngga karena itu pemerintah,” kata tenaga penjual tersebut.

Diler motor listrik lainnya seperti Volta juga tengah memberikan promo yakni penggantian subsidi Rp 7 juta dengan 1 buah baterai seharga Rp 6,5 juta ditambah cashback Rp 500 ribu.

“Karena komponen mahal di motor itu kan pada baterai, jadi kami tambahkan 1 baterai lagi. Normalnya di pembelian satu unit motor dapat 1 unit baterai, tapi ini ditambah jadi 2 baterai,” kata tenaga penjual Volta di Jakarta.

2 Cara Agar Status WhatsApp Tak Diintip Orang Tertentu

Ilustrasi whatsapp (REUTERS/DADO RUVIC)

Status WhatsApp adalah fitur yang memungkinkan pengguna berbagi momen dengan kontak orang lain yang disimpan. Status WhatsApp yang dibagikan bisa dalam bentuk foto, video, atau teks yang hilang setelah 24 jam.

Namun, ada kalanya kita tidak ingin momen yang kita unggah di Status WhatsApp dilihat oleh semua orang, terutama jika ada kontak tertentu yang ingin dihindari.

Jangan khawatir, karena WhatsApp memungkinkan pengguna mengatur siapa saja yang dapat melihat Status.

Berikut ini cara yang bisa pengguna lakukan jika Status WhatsApp-nya tidak ingin dilihat oleh orang lain.

Menggunakan fitur Privasi Status

– Buka WhatsApp dan masuk ke tab Updates
– Ketuk ikon tiga titik (Android) atau Privasi (iPhone)
– Pilih Privasi Status
– Lalu pilih “Kontak saya kecuali…”
– Centang kontak yang boleh melihat Status Anda
– Ketuk Simpan atau Selesai
– Selanjutnya centang kontak orang-orang yang tidak bisa melihat Status Anda
– Lalu tekan centang atau Simpan

Membagikan dengan kontak tertentu

Jika Anda ingin lebih spesifik, Anda juga bisa memilih opsi “Hanya bagikan dengan…” dan hanya memilih kontak tertentu yang boleh melihat Status Anda. Berikut langkahnya:

– Buka WhatsApp dan masuk ke Update
– Ketuk ikon tiga titik (Android) atau Privasi (iPhone)
– Pilih Privasi Status
– Pilih “Hanya bagikan dengan….”
– Centang kontak yang boleh melihat Status Anda
– Ketuk Simpan atau Selesai
– Selanjutnya unggah Status seperti biasa. Hanya kontak yang dipilih yang dapat melihatnya.

Selamat mencoba!

Terungkap 3 Penyebab Utama Kumpul Kebo Makin Marak di RI

Ilustrasi Seks (Dok: Freepik)

Fenomena kohabitasi atau “kumpul kebo”, dan kelahiran anak di luar pernikahan semakin marak di kota-kota besar Indonesia. Perlu diketahui, kohabitasi atau “kumpul kebo” merupakan kondisi ketika pasangan hidup atau tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Melansir The Conversation, generasi muda kini memandang pernikahan sebagai institusi normatif dengan regulasi kompleks, sementara kohabitasi dianggap sebagai hubungan murni yang mencerminkan cinta dan daya tarik mutualisme.

Menurut teori “Second Demographic Transition” (SDT) yang dikemukakan oleh Profesor Ron Lesthaeghe dari Belgia, pernikahan telah kehilangan statusnya sebagai bentuk persatuan konvensional yang didasarkan pada norma dan nilai sosial. Sebagai gantinya, kohabitasi menjadi bentuk baru pembentukan keluarga.

Tren kohabitasi bervariasi di berbagai negara. Di Eropa Barat dan Utara, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, kohabitasi telah diakui secara hukum. Di Belanda, misalnya, tingkat kohabitasi mencapai 50%, dengan durasi rata-rata lebih dari empat tahun, dan kurang dari separuh pasangan melanjutkan ke pernikahan.

Sejak 1998, Belanda mengakui berbagai bentuk pembentukan relasi melalui Civil Solidarity Pact (Pacs), yang mengatur kontrak kohabitasi dan merinci hak serta kewajiban dalam ikatan yang lebih fleksibel daripada pernikahan.

Sebaliknya, di Asia, kohabitasi tidak diakui secara legal karena pengaruh budaya, tradisi, dan agama. Kohabitasi cenderung berlangsung singkat dan sering dianggap sebagai tahap awal menuju pernikahan.

Di Jepang, data dari National Fertility Survey menunjukkan sekitar 25% pasangan melakukan kohabitasi dengan rata-rata durasi sekitar dua tahun, dan sekitar 58% dari mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kelahiran anak di luar pernikahan di Jepang hanya sekitar 2%, terendah di antara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang rata-ratanya sebesar 36,3%.

Sementara di Indonesia, studi tahun 2021 yang berjudul “The Untold Story of Cohabitation”, mengungkap kohabitasi lebih umum terjadi di wilayah Indonesia Timur, yang mayoritas penduduknya non-Muslim.

Berdasarkan analisis peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yulinda Nurul Aini atas data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sekitar 0,6% penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi. Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% diantaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal.

Lantas, apa sebenarnya penyebab masyarakat Indonesia mulai marak melakukan kegiatan kohabitasi atau kumpul kebo?

1. Beban Finansial

Di Manado, pasangan cenderung memilih kohabitasi sebagai alternatif, karena mereka belum siap secara finansial untuk menanggung biaya pernikahan. Mereka memilih menunda pernikahan guna mengumpulkan biaya untuk membayar mahar yang besarannya ditentukan oleh status sosial, pendidikan, dan level pekerjaan yang lebih tinggi.

Salah satu responden wawancara menyatakan, dia harus menunggu hingga empat tahun agar pasangannya mampu mengumpulkan mahar sebesar Rp50 juta.

2. Rumitnya Prosedur Perceraian

Faktor lain yang mendorong pasangan memilih kohabitasi adalah karena mereka tidak perlu melalui prosedur birokrasi perceraian yang rumit dan mahal ketika memutuskan berpisah.

Dalam prosesnya, perceraian membutuhkan banyak biaya, mulai dari biaya perkara, jasa pengacara, hingga pembagian harta gana-gini, hak asuh anak, dan lain-lain.

Selain itu, dalam ajaran agama Kristen dan Katolik, yang dianut oleh mayoritas penduduk kota Manado, terdapat ayat: “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia,” (Markus 10:6-9). Artinya, secara hukum agama, suami istri yang bercerai hanya diperbolehkan menikah lagi ketika pasangannya sudah meninggal.

3. Penerimaan Sosial

Adanya penerimaan sosial terhadap pasangan kohabitasi menjadi faktor pendorong kohabitasi di Manado. Penerimaan ini dipengaruhi oleh nilai budaya yang menempatkan hubungan individu di atas formalitas pernikahan, serta faktor ekonomi yang seragam di kalangan masyarakat lokal, yang membuat mereka lebih toleran terhadap praktik kohabitasi.

Selain itu, pasangan kohabitasi di Manado memiliki komitmen serius dan tetap berorientasi pada pernikahan. Rata-rata pasangan di Manado menjalani kohabitasi selama 3-5 tahun. Biasanya, pasangan akan memutuskan untuk menikah setelah mereka memiliki 2-3 anak dan saat mereka memiliki kebutuhan administratif tertentu, semisal pendaftaran anak ke sekolah.

Dampak Buruk Kumpul Kebo

Kohabitasi atau “kumpul kebo” sebetulnya membawa dampak multidimensional, terutama bagi perempuan dan anak. Ketiadaan payung hukum yang melindungi mereka menciptakan ketidakpastian ekonomi dan sosial, mulai dari tidak adanya kewajiban nafkah hingga ketiadaan aturan pembagian aset jika pasangan berpisah.

Dampak kesehatan mental akibat ketidakstabilan hubungan juga tidak dapat diabaikan, baik bagi pasangan maupun anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Stigma sosial yang menyertainya semakin memperparah situasi, menempatkan anak dalam posisi rentan terhadap diskriminasi. Dengan berbagai tantangan ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan serta memberikan perlindungan yang lebih inklusif demi menjaga kesejahteraan perempuan dan anak di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.