BAKU-TEN

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan persyaratan untuk menandatangani pakta integritas bagi calon menteri, merupakan langkah awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan asta cita atau delapan visi kebijakan ke depan.

Pemegang gelar Doktor (S3) Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) itu membeberkan, para menteri dan wakil menteri yang dipastikan mengisi kabinet pemerintahan mendatang sudah menandatangani pakta integritas, sehingga tugas presiden ke depan tinggal menagih hal tersebut.

“Dampak positifnya kalau memang benar-benar para calon menteri dan wakil menteri itu komitmen, khususnya terkait tiga hal yakni mengokohkan ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan HAM, ya maka akan bagus untuk bangsa dan bagus untuk masyarakat,” kata Ujang kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ketika tiga hal itu dijaga dan dikuatkan maka kehidupan berbangsa dan bernegara bisa lebih baik lagi ke depannya.

Langkah awal sudah dilakukan, sehingga selanjutnya tinggal memantau dan menilai apakah para menteri dan wakilnya bisa menjalankan amanah, komitmen, dan pakta integritas itu.

“Kalau komitmen itu tidak dijalankan oleh para menteri, ya presiden tinggal mengganti atau reshuffle karena mereka telah menyalahi amanah rakyat, komitmen, dan pakta integritas, serta menyalahi kepercayaan yang diberikan presiden,” ujar pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

Ia menambahkan, presiden harus mengontrol dan mengawasi intens gerak para menteri terkait niatan untuk mewujudkan asta cita yang sudah dicanangkan.

“Presiden dan wakil presiden harus benar-benar komitmen untuk merealisasikannya terkait ketiga hal itu, jadi harus benar-benar diwujudkan,” kata dia.

Sebab kalau ketiga hal itu tidak dijaga atau dikuatkan oleh para menteri, maka rencana mewujudkan asta cita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, berpotensi hanya sekadar wacana di atas kertas atau kamuflase.

Sementara itu, para calon menteri yang dipastikan mengisi kabinet pemerintahan ke depan diminta untuk menandatangani pakta integritas oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto sejak beberapa hari lalu.

https://theadventuresofcharliecrowe.com/

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengapresiasi Sekjen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso yang diisukan akan menempati posisi Menteri Perdagangan (Mendag) sebab menjadi preseden baik bagi karier profesional.

“Saya menyambut baik Budi Santoso menjadi Menteri Perdagangan yang memang akan menjadi preseden baik bagi karier profesional ASN masih terdapat peluang menjadi menteri,” kata Nailul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pengalaman Budi Santoso yang menghabiskan kariernya di Kemendag dapat menjadi kunci utama untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat.

Selain itu, dia menilai pengalaman Budi Santoso menjadi perwakilan di Luar Negeri (LN) dan Dirjen Perdagangan LN dapat menjadi pintu masuk perdagangan ekspor Indonesia.

“Sangat-sangat dimungkinkan sekali hal tersebut dimanfaatkan oleh Kemendag. Namun, memang harus berhati-hati, kalangan profesional terkadang dapat tekanan dari parpol,” kata dia.

Sebelumnya, Budi Santoso termasuk ke dalam 49 tokoh yang menghadiri undangan di kediaman calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Kartanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Namun, usai memenuhi panggilan, Budi enggan membocorkan posisi apa yang akan ditempatinya kelak.

“Tadi ada arahan dari Pak Prabowo pada prinsipnya nanti saya diminta untuk membantu di pemerintahan beliau. Pos kementerian masih menunggu,” ujar Budi usai bertemu Prabowo.

Bila dia resmi menjabat sebagai Mendag, akan menjadi sejarah baru sebab pertama kalinya pos tersebut diisi jalur karier.

Sebelum menjabat sebagai Sekjen Kemendag, diketahui dia pernah menjabat beberapa posisi di lingkungan Kemendag, mulai dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Kepala Biro Keuangan, Kasubdit Ekonomi Kreatif, hingga Atase Perdagangan India.

https://cycloinfo.com/

Kapal imigran yang diduga etnis Rohingya dilaporkan terombang-ambing di kawasan perairan Kabupaten Aceh Selatan.

Hingga saat ini para pengungsi tersebut masih berada di tengah laut.

“Iya, menurut informasi banyak manusia di kapal itu (imigran Rohingya),” kata Panglima Laot Aceh Miftach Tjut Adek di Banda Aceh, Jumat.

Sementara ini Panglima Laot Aceh Selatan Selatan bersama pemangku kepentingan terkait telah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman kepada etnis Rohingya tersebut.

Panglima Laot Aceh Selatan bersama aparat hukum dan DKP kabupaten sudah meninjau dan memberi bantuan kepada pengungsi Rohingya yang sedang berlayar.

Miftach mengungkapkan bahwa pihak terkait di Aceh Selatan tidak menarik imigran Rohingya tersebut ke daratan, hanya sebatas memberikan bantuan makanan secukupnya.

Berdasarkan hasil peninjauan, kata dia, masih terlihat ada pengungsi yang sudah meninggal di atas kapal Rohingya tersebut.

“Mereka tidak ditarik, hanya diberi bantuan saja, dan masih ada mayat di atas kapal itu,” kata Miftach.

Kapal yang ditumpangi imigran etnis Rohingya tersebut diperkirakan 150 orang terdiri atas anak-anak, wanita, dan pria dewasa.

Saat ini kapal motor pengangkut Rohingya tersebut berada 4 mil atau sekitar 5,6 kilometer dari garis pantai Kabupaten Aceh Selatan.

Sebagai informasi, Panglima Laot merupakan lembaga adat laut Aceh yang membawahi nelayan di Aceh. Semua permasalahan yang berhubungan dengan nelayan di laut tidak terlepas dari wewenang lembaga tersebut.

https://vljmag.com/

Markas Besar TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Laut (Satgasla) Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 mengerahkan sejumlah kapal perang dan helikopter yang berpatroli di perairan sekitar Jakarta.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menyebut ada 10 kapal perang yang disiagakan, di antaranya mencakup KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, KRI Semarang-594, KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, KRI Bung Karno-369, KRI Halasan-630, KRI Cucut-886, dan KRI Cakalang-852.

“Di darat lebih dari 3.500 pasukan Marinir TNI AL dari Jakarta dan Surabaya juga dikerahkan untuk mengamankan pelantikan, serta dari Pusat Penerbangan TNI AL juga menyiagakan alutsista udara yang punya spesifikasi antikapal selam seperti Heli Panther HS-1308, Heli Panther HS-1311, dan CN P-8305,” katanya.

 Kadispenal menjelaskan bahwa kapal-kapal perang Republik Indonesia itu bakal menjaga laut di sekitar Teluk Jakarta.

“Pengerahan tersebut tentunya di luar unsur-unsur TNI AL yang terus-menerus beroperasi di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia sepanjang tahun,” kata Laksamana Pertama TNI Wira Hady.

Dikatakan pula bahwa kapal-kapal perang yang dikerahkan untuk pengamanan acara pelantikan itu telah disiapkan sejak HUT TNI pada tanggal 5 Oktober, dan bakal terus siaga sampai rangkaian acara pelantikan berakhir.

Satgas Laut TNI AL bersama sembilan satuan tugas dari tiga matra lainnya bertugas di bawah kendali Kogabpadpam VVIP yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Rachmad Jayadi.

Kogabpadpam VVIP itu bertanggung jawab atas pengamanan presiden, wapres, tamu-tamu negara, dan pejabat setingkat VVIP lainnya.

Operasi pengamanan VVIP untuk acara pelantikan itu berlangsung selama sepekan, mulai 17 hingga 23 Oktober 2024.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024—2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Delegasi dari 30 lebih negara juga dijadwalkan menghadiri acara tersebut.

Negara-negara yang bakal mengirimkan perwakilannya ke Jakarta untuk acara pelantikan, di antaranya Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

https://concordeagreement.com/

Anggota KPU RI Idham Kholik pada simulasi pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mengingatkan peran strategis saksi dan pengawas TPS.

“Itulah kenapa dari sisi tata letak kursi atau tempat duduk saksi dan pengawas TPS kini kami tempatkan di belakang Ketua dan anggota KPPS atau KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3,” kata Idham Kholik di Manado, Jumat.

Alasannya, kata dia, untuk memastikan bahwa mereka yang menerima surat suara itu adalah pemilih yang berhak, pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap, pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih pindahan pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan.

“Selain itu mereka memenuhi administrasi yaitu membawa identitas kependudukan ataupun surat pemberitahuan,” ujarnya.

Tujuan lainnya ditempatkannya saksi dan pengawas TPS di belakang Ketua dan anggota KPPS yaitu untuk memastikan ketua KPPS menandatangani bagian depan surat suara.

“Kenapa surat suara harus ditandatangani? Ini berkaitan dengan penentuan suara sah dan tidak sahnya,” katanya menegaskan.

Apabila ada surat suara tidak ditandatangani maka surat suara dinyatakan tidak sah apabila sudah terlanjur dihitung.

“Ini berkaitan dengan hak kedaulatan kita sebagai warga dalam menentukan pilihan politik sehingga itulah alasan kenapa kami mengubah tempat duduk saksi dan pengawas TPS untuk memastikan tidak ada human error dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ini,” katanya Idham Kholik menambahkan.

Simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan di KPU Sulut dihadiri Forkopimda, pejabat Pemprov Sulut, KPU kabupaten dan kota, PPK, KPPS serta pemilih sekitar.

https://trentinobook.com/

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengapresiasi pembentukan Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Dalam kegiatan Diseminasi Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat, Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono berharap pedoman tersebut dapat menjaga prinsip-prinsip perlindungan anak.

“Hal ini sejalan dengan kerangka hukum nasional dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan serta mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak,” kata Bangbang seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Penyusunan pedoman itu didukung oleh mitra pembangunan seperti Badan PBB untuk pembangunan (United Nations Development Programme/UNDP), Badan PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC), serta Dana Anak-Anak PBB (United Nations Children’s Fund/UNICEF).

Menurut Bangbang, bantuan dan dukungan itu merupakan bentuk komitmen berkelanjutan mendukung Pemerintah Indonesia dalam penanganan anak korban jaringan terorisme di tanah air.

Ia menuturkan implementasi pedoman tersebut menjadi bagian dari peraturan Menteri PPPA yang sudah ada, sehingga diharapkan dapat memperkuat berbagai regulasi nasional dan memastikan respons yang terkoordinasi di pemerintahan pusat maupun daerah.

Selain itu, diharapkan pula dapat memastikan penanganan konsisten dan efektif di tiga aspek bidang yang saling terkait, yaitu pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi serta peradilan anak.

Sementara itu, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau akrab disapa Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa pedoman tersebut menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia.

Dia mengatakan anak-anak yang terlibat dalam aksi terorisme merupakan korban dari propaganda jaringan teroris.

“Semoga kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan upaya perlindungan anak-anak Indonesia dari ancaman jaringan terorisme demi mewujudkan anak-anak berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” kata Bintang dalam kesempatan yang sama.

https://basunews.com/

Kapal yang ditumpangi imigran etnis Rohingya di perairan Aceh Selatan diduga milik warga lokal dari Kecamatan Labuhan Haji Barat, kabupaten setempat.

“Pemilik lama berinisial Md asal Kecamatan Meukek, dibeli oleh Ih asal Labuhan Haji Barat (kapal yang ditumpangi imigran Rohingya),” kata Panglima Laot Aceh Miftach Tjut Adek, di Banda Aceh, Jumat (18/10) malam.

Kapal tersebut, kata dia, dibeli oleh Ih dari Md sekitar 20 hari yang lalu, untuk nama kapal motor nelayan itu sendiri Bintang Rezeki

“Dibeli 20 hari yang lalu, nama bot Bintang Rezeki,” ujarnya pula.

Miftach belum dapat menjelaskan lebih rinci terkait kapal motor tersebut, karena saat dilihat kapal itu tidak ada ABK atau pukatnya. Masih dalam kajian pihak berwenang.

“Melihat kapal tanpa ABK dan pukat. Nanti pihak yang berwenang yang mengkajinya,” kata Miftach.

Sebelumnya, kapal imigran yang diduga etnis Rohingya dilaporkan terombang-ambing di kawasan perairan Kabupaten Aceh Selatan, dan hingga saat ini para pengungsi tersebut masih berada di tengah laut.

Panglima Laot Aceh Selatan Selatan bersama pemangku kepentingan terkait telah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman kepada etnis Rohingya tersebut.

https://sanlorenzello.net/

Beragam peristiwa terkait politik telah terjadi pada Jumat (18/10), dan berikut kami rangkum berita pilihannya untuk Anda, yakni mulai dari Presiden Jokowi berterima kasih dan minta maaf kepada jajaran kabinet hingga informasi kedatangan tamu negara untuk menghadiri pelantikan Presiden-Wakil Presiden Terpilih.

1. Jokowi ucapkan terima kasih hingga minta maaf kepada jajaran kabinet

Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih hingga meminta maaf kepada jajaran kabinet dalam acara jamuan makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10).

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini,” kata Jokowi dalam pidatonya sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (18/10).

2. BNPT apresiasi pembentukan pedoman penanganan anak korban terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengapresiasi pembentukan Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Dalam kegiatan Diseminasi Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat (18/10), Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono berharap pedoman tersebut dapat menjaga prinsip-prinsip perlindungan anak.

3. Istana: Tamu negara mulai datang pada Sabtu

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan tamu-tamu negara yang akan menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan mulai tiba di tanah air pada Sabtu, 19 Oktober 2024.

Demikian disampaikan Heru saat menjelaskan kesiapan pergantian presiden dan wakil presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10).

4. Ma’ruf Amin: Jaga situasi kondusif di Papua harus tetap jadi prioritas

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa menjaga situasi aman dan kondusif di daerah rawan seperti Papua tetap harus menjadi prioritas.

Wapres tidak memungkiri bahwa masalah keamanan di wilayah Papua menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

5. Panglima: Dua prajurit yang terluka kembali bertugas bersama UNIFIL

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan dua prajurit TNI yang sempat luka-luka akibat serangan tank Merkava militer Israel ke arah posisi jaga pasukan perdamaian di Lebanon telah pulih dan kembali bertugas bersama satuannya di UNIFIL.

“Keduanya sudah sehat, sudah kembali ke satuan. Keduanya sudah bergabung lagi dengan induk pasukan. Sudah baik,” kata Panglima TNI menjawab pertanyaan mengenai situasi terkini prajurit TNI di Lebanon saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat (18/10).

https://giteospeed.org/

Sejumlah berita terpopuler Sabtu pagi yang menarik untuk disimak, mulai tiga faktor penghambat pertemuan Megawati-Prabowo hingga Khaled Meshaal jadi pemimpin sementara Hamas. Berikut rangkuman berita selengkapnya :

1.Pengamat sebut tiga faktor hambat pertemuan Megawati dan Prabowo

Pengamat politik yang juga Direktur Program Studi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang mengatakan ada tiga faktor yang menjadi penghambat pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo

2.AFC tanggapi permintaan Bahrain terkait laga netral lawan Indonesia

Federasi Sepak Bola Asia atau AFC menanggapi permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau Bahrain Football Association (BFA) terkait dengan laga di tempat netral saat melawan Indonesia pada pertandingan leg kedua ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret mendatang

3.Mengenal Teguh Setyabudi, Pj. Gubernur DKI Jakarta yang baru

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Teguh Setyabudi resmi ditunjuk menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Jumat.

4.Polisi selidiki kasus pria yang diduga tontonkan video porno ke anak

Kepolisian menyelidiki kasus seorang pria yang merupakan pedagang mainan di Cengkareng, Jakarta Barat, karena diduga mempertontonkan video porno ke anak-anak

5.Khaled Meshaal jadi pemimpin sementara Hamas gantikan Yahya Sinwar

Salah satu pemimpin gerakan Palestina, Hamas, Khaled Meshaal mengambil alih peran sebagai kepala sementara kelompok tersebut setelah Yahya Sinwar diduga meninggal akibat serangan Israel .

https://kincirhembus.org/

Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa penguatan Pancasila yang menjadi salah satu poin dalam Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman.

Adapun poin Astacita yang dimaksud adalah penguatan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

“Di tengah meningkatnya ketegangan antar kelompok akibat perbedaan pandangan politik, penguatan Pancasila sebagai ideologi nasional dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman dan menciptakan dialog yang inklusif,” kata Media saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Selain itu, dengan memperkuat demokrasi, pemerintah dapat memastikan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Hal ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, fokus pada demokrasi dan HAM juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, tetapi oleh seluruh rakyat, terutama kelompok rentan.

Untuk itu, Prabowo-Gibran dapat memperkuat demokrasi melalui platform digital partisipasi publik di mana warga dapat memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah secara transparan.

“Prabowo dan Gibran juga dapat menerapkan kebijakan ekonomi inklusif dengan memperkuat jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja informal, memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Berikut isi dari 8 Program Kerja Astacita yang diusung Prabowo-Gibran:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. .

https://calling88.id/