BAKU-TEN

Tahun 2025 sepertinya akan menjadi tahun yang cukup berat bagi masyarakat di Indonesia, karena adanya potensi kenaikan harga barang, jasa, atau iuran wajib.

Di 2025, yang sudah akan naik yakni persentase pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), dari yang saat ini dikenakan 11%, menjadi 12% di awal 2025. Tak hanya kenaikan PPN, adapula kenaikan-kenaikan lainnya yang bakal memberatkan masyarakat.

Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.

1. PPN Naik menjadi 12%

Sinyal tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap naik menjadi 12% pada 2025 semakin jelas. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 Jumat (16/8/2024)membahas kenaikan PPN 12%.

Sri Mulyani menjelaskan hanya sejumlah barang dan jasa yang tidak terkena PPN itu di antaranya berada di sektor barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan tarif itu telah jelas menjadi amanat Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

“Kan undang undangnya sudah jelas ya. Kecuali ada hal yang terkait dengan Undang-undang, kan tidak ada,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Pemerintah belum memutuskan kenaikan tarif PPN 12% tetapi  telah melakukan simulasi penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025. Namun, untuk penerapannya masih tergantung keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pengenaan tarif PPN 12% itu diamanatkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, karena ada permintaan dari sektor usaha, khususnya pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia supaya ditunda, simulasi itu dilakukan untuk melihat dampaknya.

“Kalau dampak potensinya kan gampang hitungnya, naik dari 11% ke 12% itu kan berarti naik 1%, 1 per 11 itu kan katakan 10% total PPN kita realisasi setahun Rp 730-an triliun, berarti kan tambahnya sekitar Rp 70-an triliun,” tegas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Susiwijono Moegiarso

“Hitung dengan dampak ekonominya kira-kira kalau dengan itu bagaimana, nanti kemampuan bisnis serta sektor industri kita dan sebagainya, tinggal disandingkan,” ungkapnya.

2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Pengenaan cukai ini akan membuat masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli minuman manis.

Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.
Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.
Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:
a. hasil tembakau;
b. minuman yang mengandung etil alkohol;
c. etil alkohol atau etanol;
d. minuman berpemanis dalam kemasan

Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

“Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan rencana pengenaan cukai tersebut masih harus dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Iya memang itu (cukai minuman berpemanis) yang akan kita coba bahas nanti dengan DPR, yang lain memang enggak,” ujar Febrio di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jumat (16/8/2024).

2. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum membahas besaran tarif iuran yang akan naik itu.

“Belum kita bahas antar kementerian terkait,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.

Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

“Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga naik,” katanya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (8/8/2024).

Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Kalau kelas III gak akan naik. Kelas III itu kan, mohon maaf, umumnya PBI kan kelas 3,” tegasnya.

Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

3. Potensi Kenaikan BBM

Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

Dokumen RAPBN 2025 menyebutkan subsidi energi dialokasikan Rp 204,5 triliun atau naik dari outlook tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 192,8 triliun.
Merinci Buku II Nota Keuangan RI 2025, bahwa subsidi energi senilai Rp 204,5 triliun itu diantaranya untuk subsidi BBM dan LPG 3 Kilogram (Kg) mencapai Rp 114 triliun atau naik tipis dari outlook tahun 2024 yang mencapai Rp 112 triliun.

Dokumen tersebut juga menyebut kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/ penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. 
Kalimat tersebut mengisyaratkan jika pemerintah akan melakukan pembatasan pada penikmat subsidi BBM. Artinya, ada sebagian kalangan yang harus membayar lebih mahal untuk membeli BBM tahun depan.

4. Potensi Kenaikan Harga Gas Elpiji

Selain berencana memangkas subsidi BBM, pemerintah juga berencana untuk memangkas subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau gas Elpiji ukuran 3 kg. Bahkan, subsidi tersebut direncanakan akan dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan pemerintah berencana untuk merubah skema pemberian subsidi pada produk gas tabung 3 kg atau gas melon menjadi BLT.

Namun, Ia menyebut rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama DPR. Dia menyebut jika selama ini penerima susbidi LPG 3 kg dinikmati 80% masyarakat mampu. 

Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Padahal, saat ini menurut Eddy masih ada yang perlu dibenahi dari DTKS saat ini agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran.

“Sekarang kan (pemberian bansos) acuannya adalah DTKS. Makanya kenapa proses ini memakan waktu, karena harus mempersiapkan infrastruktur untuk peng-transferannya. Karena setiap penerima itu harus memiliki rekening bank. Diperhitungkan kurang dari 5% itu tidak memiliki rekening bank karena ada di pelosok sekali, itu bagaimana dengan pemberiannya,” ucapnya.

Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi. Komisi VII DPR RI mengungkapkan harga asli atau harga keekonomian dari tabung LPG tersebut.

“Di dalam setiap tabung LPG 3 kg, ada subsidi pemerintah Rp 33 ribu. Jadi kalau harganya sekarang adalah katakan saja Rp 20 ribu deh harganya, artinya kan keekonomiannya Rp 53 ribu kan? Kurang lebih kalau keekonomiannya seperti itu,” ujar Soeparno kepada CNBC Indonesia.

Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.

kera4d

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta agar penyelesaian rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan (RUU EB-ET) dapat dikebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi saat menghadiri rapat pimpinan (Rapim) di lingkungan Kementerian ESDM, Selasa (20/8/2024).

Menurut Eniya, di dalam rapat tersebut, terdapat beberapa arahan yang diberikan oleh Bahlil selaku Menteri ESDM yang baru. Salah satunya terkait percepatan penyelesaian rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan (RUU EB-ET).

“Tadi itu masalah undang-undang. RUU (EBET) ini harus segera diselesaikan. Ini masih belum terjadwalkan untuk sidang lagi kan. Itu yang tadi beliau (Bahlil) juga meminta itu dipercepat,” ujar Eniya ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (21/8/2024).

Selain itu, Bahlil juga meminta agar pengembangan bioenergi sebagai sumber energi terbarukan (EBT) dapat menjadi prioritas. Bahkan program mandatori biodiesel yang saat ini baru 35% (B35) dapat digenjot hingga B60. Adapun, saat ini Kementerian ESDM tengah menyiapkan program mandatori biodiesel B40.

“Tapi kajian ini tadi saya menyampaikan bahwa kita sudah melakukan kajian B50. Dimana kemarin kan Pak Mentan juga sudah soft launching untuk B50 dan tadi diarahkan untuk bukan hanya B50 saja, bisa juga ke B60,” katanya.

Sebelumnya, Eniya memprediksi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia akan semakin marak setelah 2030. Dimana puncak emisi karbon di Indonesia ditargetkan dapat tercapai pada periode tersebut.

Menurut dia, sembari menggenjot penggunaan energi bersih, pemerintah saat ini akan mengakselerasi penggunaan gas bumi terlebih dahulu untuk mendorong pertumbuhan industri. Ia pun optimistis setelah 2030, harga dari sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ke depan akan semakin murah.

“Jadi kita harapkan akselerasi renewable energy-nya akan bisa terangkat di after 2030. Tapi sebelum itu pun kita harus berusaha masuk ya,” katanya dalam acara Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation and Circularity, Kamis (4/7/2024).

Oleh sebab itu, diharapkan RUU EB-ET bisa tuntas sebelum masa pemerintahan Presiden RI Jokowi selesai. Sehingga dapat memfasilitasi para pengusaha yang terjun ke bisnis EBT di Indonesia.

“Mudah-mudahan nanti kalau rencana undang-undangnya sudah bisa goal tahun ini, akan banyak insentif yang bisa kita dapatkan untuk renewable energy. Paling nggak ditabung dulu carbon-nya ya, kita nunggu trading carbon untuk bisa ada secepatnya,” tambahnya.

kas138

Musim perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 telah dimulai. Masa pendaftaran telah dibuka sejak 20 Agustus dan akan berakhir 6 September 2024.

Sejumlah kementerian dan lembaga membuka ratusan hingga ribuan formasi untuk CPNS tahun ini. Beberapa di antaranya bahkan terang-terangan menyebutkan estimasi pendapatan yang bisa diperoleh para pelamar bila lolos seleksi. Misalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyebut rata-rata pendapatan yang mencapai Rp 8 juta.

Nah, pendapatan yang disebutkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga itu sebenarnya sudah termasuk dengan komponen tunjangan dan sebagainya. Namun patut diingat, gaji pokok PNS relatif seragam dan diatur secara terpusat.

Gaji pokok ASN, termasuk PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berikut ini merupakan besaran gaji pokok PNS terbaru yang diklasifikasikan berdasarkan golongan.

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan I

– Golongan Ia: Rp 1.685.664 – Rp 2.522.664

– Golongan Ib: Rp 1.840.860 – Rp 2.670.732

– Golongan Ic: Rp 1.918.728 – Rp 2.783.700

– Golongan Id: Rp 1.999.944 – Rp 2.901.420

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan II

– Golongan IIa: Rp 2.183.976 – Rp 3.643.488

– Golongan IIb: Rp 2.385.072 – Rp 3.797.604

– Golongan IIc: Rp 2.485.944 – Rp 3.958.200

– Golongan IId: Rp 2.591.136 – Rp 4.125.600

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan III

– Golongan IIIa: Rp 2.785.752 – Rp 4.575.312

– Golongan IIIb: Rp 2.903.580 – Rp 4.768.848

– Golongan IIIc: Rp 3.026.484 – Rp 4.970.592

– Golongan IIId: Rp 3.154.464 – Rp 5.180.760

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan IV

– Golongan IVa: Rp 3.287.844 – Rp 5.400.000

– Golongan IVb: Rp 3.426.948 – Rp 5.628.420

– Golongan IVc: Rp 3.571.884 – Rp 5.866.452

– Golongan IVd: Rp 3.722.976 – Rp 6.114.636

– Golongan IVe: Rp 3.880.548 – Rp 6.373.296

kas138

Semangat digitalisasi di industri keuangan semakin menyala, tak terlepas industri perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah meluncurkan pedoman resiliensi digital atau digital resilience guideline, untuk melengkapi rangkaian kebijakan akselerasi transformasi digital perbankan.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, digitalisasi memberikan manfaat untuk meningkatkan efisiensi di berbagai aspek. Namun demikian, digitalisasi turut menghadirkan sejumlah tantangan dan risiko bagi perbankan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi.

Dian memaparkan survei McKinsey & Company pada tahun 2023, pada industri jasa keuangan, pemanfaatan AI tersebar pada fungsi layanan, pemantuan resiko, dan fungsi pengembangan produk. Lebih lanjut, pemanfaatan generative AI pada industri perbankan di proyeksi memberikan kenaikan pendapatan sekitar 2,8% hingga 4,7%. Ini lebih tinggi ketimbang industri lainnya seperti farmasi, pendidikan, dan telekomunikasi.

“Jadi memang kalau kita lihat bagaimana IT ini bisa meningkatkan efisiensi dalam kegiatan perbankan itu sudah jelas. Jadi kalau kita lihat misalnya biaya yang sekarang pasti sangat mahal, tentu dengan menggunakan teknologi itu bisa dijadiin lebih murah,” kata Dian saat peluncuran panduan tersebut di Four Season Hotel, Selasa (20/8/2024)

Di sisi lain, ia tidak memungkiri adanya mudarat dari keberadaan emerging technology ini. Tetapi, Dian menilai, hal itu biasa dan yang terpenting adalah bagaimana industri dapat melakukan pengamanan pada sistem informasi dan teknologi (IT).

“Nggak mungkin lagi kita menghindari penggunaan IT, digitalisasi adalah satu proses yang memang seharusnya dilakukan sekarang. Apalagi untuk lembaga intermediasi seperti perbankan yang memberikan banyak pelayanan kepada public. Saya kira memang perbaikan pelayanan melalui perbaikan IT dan juga at the same time juga inisiasi perbankan semakin meningkat karena penggunaan IT,” terangnya.

Selain itu, Dian mengakui adanya dampak perang IT antar perbankan. Namun, ia meyakini masing-masing bank memiliki pasar “niche” sendiri.

“Bank itu kan ada yang sangat, misalnya heavy kepada corporate financing ada juga yang heavy kepada UMKM. Jadi pasar itu pasti akan menemukan dirinya sendiri masing-masing bank itu akan bisa menemukan niche market,” pungkasnya.

Dalam peluncuran panduan tersebut, OJK turut mengundang perwakilan dari bank mulai dari himpunan bank milik negara hingga bank pembangunan daerah (BPD), serta berbagai asosiasi perbankan. Seperti Kartika Wirjoatmodjo selaku Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Hery Gunardi selaku Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi, serta bankir-bankir lainnya yang memadati acara itu.

Lantas, bagaimana implementasi digitalisasi dan teknologi baru perbankan RI?

Yuddy mengungkapkan kemampuan bank pembangunan daerah (BPD) dalam digitalisasi beragam. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau BJB itu menyebut ukuran bank menjadi penentu kapasitas digitalisasi BPD.

“Kalau BPD kan beragam ya, tapi kita mengarah kepada digitalisasi yang bisa mengamankan seluruh industri perbankan. Tentunya antar BJB dengan yang lain berbeda-beda ya, tergantung size,” ujar Yuddy secara terpisah di peluncuran panduan tersebut.

Menurutnya, BPD memiliki semangat untuk selalu menjaga digitalisasi terutama di keamanan IT. Sebagai salah satu BPD terbesar di RI, BJB berupaya menyebarkan penerapan keamanan IT kepada BPD lainnya, seperti Bank Bengkulu.

“Ada beberapa BPD seperti BJB, Bank Jatim, Bank Jateng, itu kan tiga besar BPD yang ada di Indonesia ya, tentu kompleksitas ini kalau dibanding dengan BPD yang lain, tentu tidak sekompleks yang kita rasakan. Apalagi untuk BJB, sudah ada konglomerasi keuangan. Jadi kami juga harus menularkan dari sisi IT security-nya juga harus kita amankan, kita membantu mereka juga seperti Bank Bengkulu lalu beberapa BPD lain,” jelas Yuddy.

Ia menyampaikan bahwa beberapa BPD pun sudah mulai mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Di antaranya BJB, Bank Jatim, dan Bank Jateng, yang disebut sebagai BPD beser yang sudah membutuhkan bantuan AI sebagai sarana.

Sementara itu, Hery yang merupakan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), mengatakan proses digitalisasi terikat dengan AI, dan harus segera dikembangkan oleh perbankan.

Ia menyebut risiko harus memperkuat proses model bisnis perbankan. Dalam hal ini, teknologi perangkat keras dan halus berperan, serta AI.

“Risiko itu lebih memperkuat bisnis proses bisnis model, kalau teknologi itu hardware software harus dilakukan pengkinian gitu. Tapi ini lebih ke AI. Resiliensi bank terhadap tantangan teknologi ke depan terutama terkait dengan penetrasi bank ke sistem,” ujar Hery secara terpisah.

Di BSI sendiri, ia mengatakan AI berperan dalam membaca data nasabah agar lebih cepat, untuk cross selling.

Bank swasta milik Grup Lippo PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) tengah berupaya menggunakan AI secara end-to-end alias penggunaan sistem dari ujung ke ujung. Direktur Utama NOBU Suhaimin Djohan mengatakan pihaknya mau memetakan penggunaan AI di bank tersebut.

“Kami coba melihat bagian-bagian mana saja yang di dalam bank yang relevan dengan AI ini. Memang kami ini benar-benar sekarang inginnya end-to-tend, dari mulai buka rekening sampai ke back end SOP (standard operational procedure)-nya, kami mau petakan menjadi satu roadmap AI,” ujarnya secara terpisah di kesempatan yang sama.

Suhaimin mencontohkan chatbot, yang sangat mendasar dan dapat dikembangkan secara cepat. Bank Nobu pun berupaya menyertakan chatbot ke dalam aplikasi mobile banking NOBU, serta layanan-layanan untuk nasabah lainnya.

kas138

Media asing kembali menyoroti pembangunan ibu kota Nusantara (IKN). Ini setidaknya dimuat The Economist dalam artikel berjudul “Indonesia’s crazy new capital is built on vanity”.

“Warisan Presiden Joko Widodo (atau Jokowi) seharusnya adalah politik bebas korupsi dan revolusi infrastruktur di Indonesia,” muat laman itu di pembukaannya, dikutip Rabu (21/8/2024).

“Di permukaan, ia telah berhasil sebagian dalam hal yang terakhir. Selama satu dekade berkuasa, pemerintahan Jokowi telah mengawasi sekitar 200 proyek besar,” tambahnya menyebut Jokowi.

“Yang paling megah dari semuanya secara resmi dibuka pada 17 Agustus, ketika Nusantara, ibu kota baru yang sepenuhnya dibentuk dari hutan Kalimantan, menyelenggarakan perayaan untuk menandai hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79,” ujarnya lagi.

Meski begitu, tulis The Economist, ada dua pertanyaan yang “tak enak” muncul. Pertama terkait kemungkinan gagalnya IKN dan kedua terkait apakah benar Jokowi akan keluar dari politik di 2024.

“Upacara tersebut menyoroti dua pertanyaan yang tidak mengenakkan. Salah satunya adalah apakah Nusantara merupakan proyek infrastruktur yang terlalu jauh: proyek kesombongan raksasa yang pasti akan gagal,” muat media itu.

“Yang kedua adalah apakah Jokowi benar-benar akan keluar dari politik ketika masa jabatannya berakhir pada bulan Oktober dan ia seharusnya menyerahkan kekuasaan kepada Prabowo Subianto,” muatnya.

Sorotan The Economist ke IKN merujuk sejumlah hal. Di antaranya kepindahan kantor Presiden beberapa waktu lalu, yang harus tertunda beberapa minggu, karena masalah listrik dan air bersih.

Lalu, pembebasan lahan, pembiayaan dan pengelolaan juga jadi masalah lain. Belum lagi fakta bahwa sektor swasta menanggung 80% biaya kota baru, yang bernilai total US$ 35 miliar.

“Namun, belum ada kesepakatan substantif yang ditandatangani,” tulisnya menyebut rencana investasi di sana.

“Dan untuk semua manfaat lingkungan yang digembar-gemborkan di masa depan (kota ini dibangun di atas tanah yang telah dibuka), para kritikus mengeluh bahwa pertumbuhannya akan mempercepat penggundulan hutan dan degradasi lingkungan,” muat The Economist.

Menurut lama itu, memang ancaman serius di Jakarta seperti naiknya air laut yang diperkirakan menenggelamkan sebagian kota di 2050, menjadi alasan pemindahan. Namun jarak antara keduanya yang mencapai 1.287 kilometer (km), yang menimbulkan masalah lain bagi pencari kerja.

“Pemerintah berharap rencananya untuk pembangunan industri akan menciptakan cukup banyak lapangan kerja untuk menarik 2 juta orang ke Nusantara pada tahun 2045 dan menggeser pusat gravitasi negara tersebut,” jelasnya.

“(Tapi) Untuk saat ini bahkan pegawai negeri enggan untuk pindah meskipun ada tawaran menarik, termasuk promosi awal dan perumahan gratis,” tegasnya.

Sorotan ke kekuasaan Jokowi  ditujukan dengan menggaitkannya ke presiden baru penggantinya Prabowo Subianto. Termasuk apakah ia akan memiliki kekuasaan yang konsisten seraya menyebut “tidak ada transfer kekuasaan yang jelas dari Jokowi”.

The Economist menyebut bagaimana 12 Agustus lalu Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua Golkar. Lalu, menyiratkan bahwa ia dipaksa untuk mengundurkan diri.

Dikatakan pula bahwa ada desas-desus yang beredar bahwa Jokowi akan ditunjuk sebagai pelindung utama Golkar dalam pertemuan darurat para pemimpin partai pada tanggal 21 Agustus ini. Diutarakan pula bahwa parlemen sedang mempertimbangkan untuk membentuk dewan penasehat tertinggi.

“Beberapa orang menduga dewan ini dirancang untuk menciptakan kantor baru bagi Jokowi agar ia dapat terus menggunakan pengaruhnya dalam pemerintahan Prabowo,” kata The Economist lagi.

Disinggung pula reshuffle kabinet yang dilakukan 19 Oktober lalu. Jokowi merombak kabinetnya dan menempatkan dua orang kepercayaannya, Rosan Roeslani dan Bahlil Lahadalia, di kementerian ekonomi utama: energi dan investasi.

“Mereka akan dapat menggunakan pengaruh dan perlindungan yang cukup besar atas keputusan-keputusan penting seperti konsesi pertambangan,” klaim laman itu.

“Semua ini menunjukkan bahwa Jokowi tengah berupaya keras untuk mempertahankan kekuasaannya,” ujarnya.

toto slot online

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029. Bukan hanya PKS, ada 11 partai politik lainnya yang mendukung pasangan tersebut yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, Perindo, PSI, PPP, Garuda, dan Gelora.

Dalam akun sosial medianya, PKS menyebut pasangan ini dengan akronim Rawon yang tidak lain adalah Ridwan Kamil-Suswono.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan dia sangat bersyukur pasangan Ridwan Kamil-Suswono bisa didukung oleh 12 partai. Baginya ini menjadi titik awal yang solid untuk mewujudkan Jakarta Baru dan Jakarta Maju.

“Insyaallah di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Suswono, insyaallah mimpi kita Jakarta yang lebih baik bisa diwujudkan,” ungkap Syaikhu saat deklarasi dukungan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Pada kesempatan itu, Syaikhu menitipkan 3 pesan khusus kepada Suswono. pertama cepat tidak mendahului, yang kedua pandai tidak menggurui, dan ketiga tajam tidak melukai.

“Insyaallah dalam melaksanakan pembangunan di DKJ (Daerah Khusus Jakarta) akan beriring sejalan dengan gubernurnya. Tentu yang lebih penting kita wujudkan untuk Jakarta yang lebih baik,” bebernya.

Sementara itu, ke-12 partai politik yang mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono sepakat untuk mewujudkan Jakarta Baru Jakarta Maju. Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan Jakarta akan memiliki peran berbeda karena tak lagi menjadi Ibu Kota Indonesia. Hal ini tentunya harus diperlukan sosok pemimpin yang berpengalaman seperti Ridwan Kamil dan Suswono.

“Dibutuhkan awak-awak untuk mengantarkan Jakarta baru dan Jakarta yang maju. Track record Ridwan Kamil tak diragukan lagi sebagai mantan Gubernur Jawa Barat hasilnya seperti apa, dan kita butuhkan Pak Suswono sudah matang sebagai menteri pertanian. Ini kombinasi sangat baik, ada kombinasi nasionalisme dan agamis,” tuturnya.

Hal yang sama juga diutarakan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Dengan kepemimpinan Ridwan Kamil-Suswono dia berharap Jakarta akan menjadi kota baru dan maju di masa depan.

“Semoga Jakarta betul-betul maju dan Jakarta betul-betul baru. Kami merasa gembira bisa membersamai 12 parpol di Pilkada DKI ini. Semoga ini cermin kebersamaan dan keberagaman, ada yang nasionali dan agamis. Ada semua warna di sini. Ini modal kita kebersamaan dan keberagaman,” ucapnya.

kera4d

Cisco dilaporkan memberhentikan 5.500 pekerja. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya investasi lebih banyak pada teknologi Artificial Intelligence (AI).

Laporan tersebut berasal dari SFGate. Informasinya terungkap pada pemberitahuan yang dikirimkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (Securities and Exchange Commision) minggu ini.

CEO Chuck Robbins menggunakan isitilah AI dalam pernyataan resminya, menyoroti soal upaya perusahaan mengikuti pertarungan AI di pasar teknologi, dikutip dari Futurism, Senin (19/8/2024).

Jumlah pegawai yang dipecat mencapai 7% stafnya. PHK tersebut mengikuti yang dilakukan awal tahun ini sebesar 4.000 karyawan atau 5% stafnya.

Futurism mencatat Cisco mengikuti jejak perusahaan lain yang menjadikan AI alasan untuk PHK ribuan karyawannya. Beberapa perusahaan yang melakukan hal serupa seperti Microsoft dan pembuat TurboTax, Intuit.

Tahun lalu, Cisco membukukan keuntungan sebesar US$10,3 miliar (Rp 160 triliun) . Sementara itu informasi PHK meningkatkan harga saham menjadi US$48 per saham setelah pagi senilai US$45,04.

Meski banyak perusahaan menggunakan AI sebagai alasan restrukturisasi perusahaan, namun para ahli berpendapat teknologi AI digunakan sebagai kedok.

“Melawan robot merupakan cerita sampul yang bagus,” kata ekonom dan ilmuwan data Universitas Oxford, Fabian Stephany.

“Namun jika melihat lagi, ini jadi dinamika ekonomi yang kuno dan sederhana seperti outsourcing atau manajemen pemimpin yang memotong biaya untuk meningkatkan gaji tempat lain,” jelasnya menambahkan.

kas138

Sebanyak 12 partai politik mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2024-2029. Deklarasi digelar di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024) sore.d

Daftar 12 partai pendukung RK-Suswono, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Kemudian Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Pembacaan piagam pernyataan dukungan terhadap RK-Suswono dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Berikut bunyi piagam tersebut:

“Dengan mengharap rahmat Allah SWT, Tuhan YME, pada hari ini, Senin, 19 Agustus 2024, kami partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju menyatakan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur DKJ periode 2024-2029. Demikian surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih,” ujar Muzani.

Setelah itu dilakukan penandatanganan piagam pernyataan dukungan terhadap RK-Suswono oleh sekjen maupun plt sekjen 12 partai politik yang hadir.

Saat memberikan sambutan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, partai tempat RK bernaung, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan Jakarta membutuhkan nakhoda dan wakil nakhoda yang kuat di tengah transisi ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

“Melihat track record Kang Emil tentu kita tidak ragukan sebagai gubernur Jawa Barat, tentunya kita tahu hasilnya seperti apa. Tentunya kita juga butuh pendamping atau sosok yang pengalaman di pemerintahan pusat. Pak Suswono sudah matang sebagai menteri pertanian waktu itu. Nah inilah kombinasi yang saya pikir sangat baik dan ada kominasi nasinalisme di situ dan ada kombinasi unsur keagamaan,” katanya.

“Racikan ini tentunya sangat bagus mudah-mudahan setelah IKN ini terbentuk dan keluar perpres tentang itu, beliau-beliau bisa mengantarkan Jakarta yang baru ini menjadi Jakarta yang maju. Itu akan tercapai apabila 12 partai yang memberikan dukungan kepada Kang Emil dan Pak Suswono dapat mendukung dengan baik,” lanjutnya.

Presiden PKS, partai tempat Suswono bernaung, Ahmad Syaiku berharap mudah-mudahan kesepakatan ini menjadi titik awal kita soliditas menyatukan langkah wujudkan Jakarta Baru Jakarta Maju. “Siap melakukannya?,” tanya Syaikhu yang dijawab siap oleh para peserta yang hadir.

Syaikhu lantas menitipkan tiga pesan kepada Suswono, yaitu cepat tidak mendahului, pandai tidak menggurui, dan tajam tidak melukai. “Sehingga Insya Allah dalam menjalankan program-program pembangunan di DJK akan seiring antara gubernur dan wakil gubernur. Insya Allah akan berdampak pada partai pengusungnya Insya Allah kursinya semuanya akan bertambah,” ujar Syaikhu.

“Mari kita berjuang bersama menangkan Kang Emil dan Suswono. Siap? Mudah-mudahan Allah takdirkan kemenangan pada pasangan ini,” lanjutnya

pgsoft

Indonesia berjibaku dengan krisis listrik pada awal 2022. Pengalaman pahit tersebut menegaskan jika ketahanan energi harus dipikul bersama dan menjadi tanggung jawab semua kalangan.

Dunia terhenyak saat Indonesia secara tiba-tiba melarang ekspor batu bara pada 1 Januari 2022. Keputusan tersebut langsung membuat pasar batu bara dunia kalang kabut mengingat Indonesia adalah eksportir batu bara thermal terbesar di dunia. Tak tanggung-tanggung, harga batu bara melesat 6,37% pada 4 Januari 2022 dan terbang 11,4% sehari pada 6 Januari 2024.

Sejumlah negara langsung melayangkan protes ke Indonesia seperti Jepang, India, hingga Korea Selatan karena nasib kelangsungan energi mereka terancam.

Dunia meminta penjelasan kepada Indonesia mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Indonesia akan mengakhiri kisruh batu bara dalam negeri dan dunia.

Indonesia adalah eksportir terbesar untuk batu thermal di dunia sehingga perannya sangat strategis di pasar global. Sebagai catatan, batu bara thermal dipakai sebagai sumber energi di pembangkit.

Larangan ekspor batu bara pada 2022 berawal dari krisis pasokan batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Larangan baru dicabut pada 31 Januari 2024. Pasokan batu bara di 20 pembangkit listrik berdaya 10.850 Mega Watt (MW) terancam padam dan sebanyak 10 juta pelanggan PLN bisa mengalami gelap gulita.
PLN membutuhkan 20 juta ton batu bara untuk membuat ketersediaan batu bara di pembangkit listrik dalam kondisi aman dengan minimal 20 hari operasi pada Januari 2022.

Indonesia pun terancam gelap gulita karena pasokan batu bara yang menipis. Fakta ini tak hanya mengagetkan tetapi juga memprihatinkan. Pasalnya, perusahaan batu bara dalam negeri memiliki kewajiban bernama domestic market obligation (DMO) yang mengikat yakni sebesar 25% dari produksinya.

Namun, kewajiban itu urung dilaksanakan oleh perusahaan batu bara. Catatan Kementerian ESDM menunjukkan pada Januari 2022 kewajiban DMO yang seharusnya mencapai 5,1 juta ton, hanya terpenuhi 35 ribu ton saja atau kurang dari 1%.

Dari ribuan pembangkit listrik yang aktif, sekitar 60% merupakan pembangkit listrik bertenaga batu bara, sehingga ketika supply batu bara terganggu, maka akan berdampak pada supply listrik, dan pada akhirnya menghambat laju perekonomian.

Batu bara juga menjadi sumber energi utama bagi Indonesia dan porsinya terus meningkat.

Menyusul menipisnya pasokan batu bara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Januari 2024 juga memberi peringatan keras kepada pengusaha.

“Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang untuk memenuhi pembangkit PLN. Ini mutlak, jangan sama sekali dilanggar untuk alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya,” papar Jokowi.

Jokowi mengingatkan krisis pasokan batu bara tidak boleh terulang. Terlebih, kebutuhan batu bara untuk listrik diperkirakan masih akan meningkat meskipun ada upaya menggalakkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

“Ini adalah amanat dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Krisis Energi Tak Hanya di Indonesia
Krisis energi yang dipicu menipisnya pasokan batu bara juga terjadi sejumlah penjuru dunia dengan efek yang sangat masif. China hingga India bahkan negara maju seperti Jerman harus menelan pil pahit tersebut.

Krisis energi mengguncang China pada Agustus hingga akhir 2021 sampai mempengaruhi 20 provinsi. Aktivitas industri dikurangi, dan bahkan rumah tangga mengalami pemadaman listrik berkepanjangan di beberapa daerah.

Krisis listrik terjadi karena pasokan batu bara menipis di tengah lonjakan permintaan energi serta pembatasan produksi batu bara.

India juga harus mengalami krisis energi pada Oktober 2021 setelah pasokan batu bara pada level kritis.

Pada Oktober 2021, India berada di ambang krisis energi ketika stok di lebih dari setengah dari 135 pembangkit listrik tenaga batu bara di negara itu berada pada level yang sangat rendah, yaitu di bawah 25% dari tingkat normal. Pembangkit listrik tenaga batu bara India memiliki persediaan kurang dari delapan hari, lebih dari setengahnya memiliki persediaan senilai dua hari atau kurang.

India kemudian menggencarkan impor dan mewajibkan pembangkit listrik mengimpor batu bara untuk berjaga-jaga.

Pada 2022, Jerman kembali berpaling ke batu bara setelah perang Rusia-Ukraina melambungkan harga gas. Lebih dari sepertiga (36,3%) dari listrik yang disuplai ke jaringan listrik Jerman antara Juli dan September 2022 berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara, dibandingkan dengan 31,9% pada kuartal III- 2021.

Batu bara, yang lama dikritik oleh Partai Hijau Jerman yang memimpin beberapa kementerian utama pemerintah, direncanakan akan dihapuskan pada tahun 2030. Namun, perang Rusia dengan Ukraina dan pembatasan ekspor gas membuat batu bara kembali populer.

Kewajiban DMO Demi Ketahanan Energi

Pemerintah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri 2021 telah menetapkan aturan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau pada 2021 minimal sebesar 25% dari produksi per produsen dengan harga untuk pembangkit listrik maksimal (HBA) adalah US$ 70 per ton.

Namun, pengalaman pahit 2022 membuktikan aturan pemerintah kerap diabaikan. Padahal, kebijakan DMO tidak bisa ditawar dan harus dipenuhi oleh para pelaku usaha tambang.

Pengalaman 2022 juga membuat pemerintah berbenah dan mengembangkan rencana baru yakni pelaksanaan pungutan iuran batu bara perusahaan tambang melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP). MIP dibutuhkan untuk mengatasi masalah disparitas harga batu bara di pasar internasional dengan harga DMO.
Terlebih, harga batu bara ekspor kerap lebih menarik dari harga DMO yakni US$ 70 per ton.

Sebagai perbandingan, merujuk Refinitiv, rata-rata harga batu bara pada 2022 mencapai US$ 345,41 per ton sementara pada 2023 menembus US$ 172,05 per ton dan 2024 ada di angka US$ 134,03 per ton.

Selisih harga yang sangat tinggi inilah yang membuat perusahaan tambang lebih kerap memilih ekspor dibanding DMO.

“Pasca pengalaman kita di awal 2022, kita agak babak belur nih, pembangkit-pembangkit ini terkait dengan pasokannya gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kemudian pasokan batu bara untuk kepentingan domestik, khususnya untuk kelistrikan umum itu bisa aman,” ujar Asisten Deputi Pertambangan Kemenko Marves, Tubagus Nugraha dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, dikutip Rabu (14/8/2024).

Data Laporan Tahunan sejumlah perusahaan menunjukkan proporsi DMO sangat beragam. CNBC Indonesia melakukan penelusuran mengenai realisasi DMO terhadap empat perusahaan besar yakni PT Bukit Asam (PTBA), PT Kideco Jaya Agung, Berau Coal Energy, dan PT Bumi Resources Tbk. PTBA merupakan perusahaan yang paling banyak menyetor DMO ke PLN dengan total hampir 50%.

slot online gampang maxwin

PLN Icon Plus membangun electric vehicle digital services demi mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan, electric vehicle digital services akan memudahkan pengguna kendaraan listrik dan merasakan digital experience.

“Tentunya harapan ke depan IKN ini menjadi tonggak, menjadi contoh kota yang modern dengan tetap mengedepankan forest city. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden dan tentunya kita berharap dengan konsep yang smart, digital city, kemudian juga green ekosistem, bisa membawa IKN ini menjadi kota yang terdepan di dunia,”ungkap dia kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (19/8/2024).

Di IKN,PLN Icon Plus juga memastikan sistem ketenagalistrikan paling muktahir di IKN. Ari menjelaskan bahwa pihaknya bersama PLN mendukung infrastruktur IKN yang smart, green, dan juga beauty.

“PLN Icon Plus ini mendukung PLN dalam sistem ketenagalistrikan yang paling mutakhir menggunakan teknologi paling terkini dan juga sistem kelistrikan pintar serta andal,” ungkap Ari.

Selain itu PLN Icon Plus juga turut menyiapkan infrastruktur dan layanan teknologi komunikasi PLN pada kegiatan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN.

Untuk mendukung jaringan komunikasi di IKN, PLN Icon Plus telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Fiber Optic sepanjang 33.129 km, yang merupakan 74,6% dari rencana infrastruktur ketenagalistrikan sepanjang 44.400 km.

Infrastruktur ini telah siap sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN, memastikan bahwa semua kebutuhan listrik dan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik.

Tidak hanya itu, PLN Icon Plus juga telah menyiapkan seluruh layanan telekomunikasi dan keamanan siber (cyber security) yang diperlukan untuk mendukung sistem ketenagalistrikan dalam rangka upacara tersebut.

Layanan ini mencakup 15 link SCADA & Proteksi, 15 CCTV, serta sistem internet dan firewall yang telah diuji dan dipastikan beroperasi dengan baik. Semua ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan sistem ketenagalistrikan selama perayaan berlangsung.

Sebagai langkah preventif, PLN Icon Plus juga telah menyiagakan 78 personil, 22 mobil, dan 2 motor yang ditempatkan di 19 titik strategis untuk menjaga keandalan kawasan inti IKN dan backbone system pendukung. Operasi ini telah dimulai sejak 14 Agustus 2024 dan akan terus berlangsung hingga selesainya upacara.

Untuk mendukung operasional kendaraan listrik di IKN, PLN Icon Plus turut mendukung jaringan komunikasi untuk 14 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Jaringan komunikasi untuk SPKLU ini menggunakan infrastruktur fiber optic dan telekomunikasi yang dibangun oleh PLN Icon Plus di IKN.

PLN Icon Plus juga mendukung kelancaran operasional kendaraan listrik melalui aplikasi PLN Mobile, yang dirancang untuk memudahkan pengguna kendaraan listrik dengan fitur-fitur seperti pengisian daya di SPKLU, pemantauan status pengisian, pembayaran, pemetaan lokasi charger, serta manajemen energi untuk home charging.

olympus slot