“Idealnya, gaji PPPK disalurkan melalui BPR SAU, tidak disalurkan melalui bank daerah yang sudah mengelola puluhan triliun rupiah APBD Kota Surabaya. Sidoarjo saja disalurkan melalui BPR-nya,” kata Arif Fathoni di Surabaya, Sabtu.
Arif mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menempatkan gaji tenaga kontrak dan PPPK tidak di BPR Surya Artha Utama ini dapat diartikan keengganan pemkot setempat untuk membesarkan BUMD milik pemkot sendiri.
Ia menerangkan bahwa BPR Surya Artha Utama adalah bank milik Pemkot Surabaya, bahkan Wali Kota Surabaya sebelum melakukan cuti kampanye sudah memberikan penyertaan modal kepada BUMD dalam bidang perbankan ini agar dapat melaksanakan penugasan dari Pemkot Surabaya untuk memutus mata rantai praktek rentenir di tengah masyarakat melalui serangkaian program kredit lunak dengan agunan perwakilan kelompok.
Keputusan penunjukan Bank Jatim sebagai penyalur gaji PPPK, kata dia, juga dilakukan saat wali kota sedang melalukan cuti kampanye, tentu publik akan menilai ada anomali kebijakan.
“Di satu sisi ada penyertaan modal sebagai bentuk komitmen menguatkan dan menghidupkan BUMD yang dimiliki, di sisi lain lini bisnis BUMD tersebut tidak mendapat dukungan,” tuturnya.
Wakil rakyat ini berharap keputusan tersebut ditinjau ulang, atau setidaknya menunggu wali kota dan wakil wali kota selesai melakukan cuti dan bertugas kembali. Hal ini mengingat menjaga dan menguatkan BUMD adalah komitmen semua, apalagi BUMD adalah akselerator pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak memiliki saham yang besar dalam Bank Jatim serta tanggung jawab untuk membesarkan bank tersebut karena lebih banyak terletak pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, BPR SAU saham sepenuhnya menjadi milik Pemkot Surabaya.
“Semestinya pejabat pemkot bijak dan tahu, mana kewajiban yang harus didahulukan. Kalau BPR SAU besar, penugasan pemkot melalui serangkaian program dan CSR kepada masyarakat juga terbuka lebar,” ujarnya.
Menyinggung mengenai minimnya anjungan tunai mandiri ( ATM ) yang dimiliki oleh BPR SAU, dia mengatakan bahwa dalam rapat panitia khusus LKPJ Wali Kota 2023 pihaknya sudah mendorong tambahan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkot Surabaya untuk memperluas program dan peningkatan teknologi perbankan. Selain itu, juga menambah lokasi ATM di beberapa sudut Kota Surabaya.
“Ini juga kewajiban yang harus dilakukan oleh BPR SAU agar nasabah dapat kemudahan fasilitas perbankan,” ucapnya.
Deputi 1 Bidang Pencegahan, Pengawasan dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Roedy Widodo mengatakan semangat kolaboratif yang tercerahkan dalam keikhlasan digelorakan dalam menangani pembinaan narapidana terorisme (napiter) di dalam lapas.
“Dengan kolaborasi, kita cerahkan dan ikhlas bekerja, semata-mata bukan saja karena tugas pokok tetapi karena ibadah,” kata Roedy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dia mengakui kolaborasi deradikalisasi di dalam lapas yang dilakukan dengan para stakeholders sejauh ini sudah sangat bagus.
Hal ini perlu dipertahankan dan dijaga semangatnya karena dengan adanya contoh, kolaborasi yang baik akan membawa pengaruh baik kepada mitra deradikalisasi di dalam lapas.
“Ada suatu hukum alam, like attracts like, yang serupa akan menarik yang serupa, kalau kitanya ikhlas dan mencerahkan, kalau kita kolaboratif teman-teman mitra deradikalisasi ikut tercerahkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Surabaya Bambang Sugianto mengaku kolaborasi deradikalisasi yang sudah dikoordinasikan oleh BNPT, sudah berjalan dengan baik di lapangan.
Menurutnya, hal ini dibuktikan juga dengan adanya implementasi Peraturan BNPT nomor 2 tahun 2020, khususnya terkait perlindungan kepada petugas lapas yang rentan terhadap ancaman dan terpapar paham radikal terorisme.
Dengan koordinasi di lapangan dan implementasi undang undang tersebut, para petugas kini merasa lebih aman dalam menjalankan tugas.
“BNPT langsung gerak cepat untuk melakukan perlindungan itu, melalui koordinasi dengan aparat setempat dan bentuknya seperti apa, hal ini langsung terimplementasi dari BNPT,” ungkap Bambang.
Dalam audiensi tersebut dihadirkan pula dua narapidana terorisme di Lapas Kelas 1 Surabaya, yakni ASJ dan AJ.
AJ napiter asal Jawa Barat ini mengaku dengan adanya kolaborasi ini, dirinya merasakan perubahan lebih baik kepada dirinya, baik dari pemahaman maupun keahlian karena semua pihak saling membantu.
“Di samping pemahaman bisa berubah, dari radikal menjadi ahlussunnah wal jamaah yang benar, kemudian kita juga dapat ilmu-ilmu life skill di sini,” ungkap AJ.
Hadir dalam kegiatan itu perwakilan dari Ditjenpas Kemenkumham, dan Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Jawa Timur Densus 88 AT Polri, dan Kasubdit Bina Dalam Lapas BNPT Kolonel Marinir Wahyu Herawan, MSc.
Melansir data Refinitiv, pada penutupan perdagangan pekan ini, rupiah melesat 0,54% dalam sehari ke posisi Rp 15.575/US$. Sedangkan secara mingguan, performa rupiah melemah 0,61%.
Bersamaan dengan penguatan rupiah, indeks dolar AS (DXY) melemah ke titik 102.854 dengan turun sebesar 0,13%. Pelemahan ini menjadi salah satu pendorong kuat naiknya nilai tukar mata uang RI.
Lebih lanjut, penguatan rupiah hari ini dipenuhi dengan sentimen global pasca rilis data inflasi dan klaim pengangguran AS.
Inflasi konsumen AS yang melandai hingga 2,4% yoy pada September 2024 menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong penguatan rupiah.
Meski angka ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 2,3%, perlambatan inflasi yang terjadi selama enam bulan berturut-turut memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral AS (The Fed) akan memiliki ruang untuk memangkas suku bunganya, yang berdampak pada melemahnya dolar AS.
Tak hanya itu, data klaim pengangguran AS yang lebih tinggi dari ekspektasi juga memperkuat ekspektasi kebijakan moneter yang lebih longgar.
Dengan klaim pengangguran mencapai 258.000, level tertinggi dalam 14 bulan terakhir, peluang pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan November kini semakin tinggi, dengan 86,9% pelaku pasar memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin.
Hal ini memberikan tekanan tambahan pada dolar dan membawa angin segar bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Lebih lanjut, pelaku pasar tengah menantikan data Indeks Harga Produsen (IHP) AS yang akan dirilis malam ini.
Diperkirakan IHP tetap di bawah 2%, memperkuat prospek kebijakan moneter yang lebih longgar. Dengan sentimen global yang kondusif ini, rupiah berhasil menutup pekan dengan kinerja yang positif, memperkuat posisinya di tengah pelemahan dolar AS.
Setidaknya ada tujuh investor besar yang tercatat mengakumulasi dalam jumlah signifikan. Van Eck Associates Corp terpantau menjadi pemborong paling jumbo dalam enam hari perdagangan sejak 1 Oktober 2024 mencapai 117,36 juta lembar.
Jika menggunakan rata-rata harga saham GOTO selama enam hari perdagangan di kisaran Rp65 per lembar saham, maka investor asal Amerika Serikat (AS) tersebut menggelontorkan dana sekitar Rp7,62 miliar.
Berikutnya ada investor besar asal AS lagi, Blackrock yang mengakumulasi saham GOTO sampai 43,78 juta lembar. Blackrock termasuk rajin borong saham GOTO setiap hari sejak 2 – 7 Oktober 2024 lalu.
Lainnya ada Empirical Finance. perusahaan penasihat investasi asal AS yang ikut memborong lebih dari 16 juta lembar saham GOTO, kemudian diikuti State Street Corp yang mengakumulasi 9,65 juta lembar.
Terakhir ada Bank of New York dan Deutsche Bank yang memborong kisaran dua juta lembar saham. Berikut rincian dari deretan investor asing yang getol beli saham GOTO :
Diketahui, penyidik Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah rekening yang dimiliki oleh Sandra Dewi buntut kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang menyeret suaminya, Harvey Moeis sebagai tersangka. Salah satu di antara rekening ini berisi deposito sebesar Rp33 miliar.
“Rekening di bank ini 100% hasil keringat saya dari tahun 2004, dan tidak pernah ada aliran dana atau transferan dari suami saya dan semua yang ada di sini, sebelah kanan saya (Helena) tidak pernah,” ungkap Sandra Dewi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, (10/10/2024)
Selain itu, Sandra Dewi juga memiliki deposito di Bank CIMB Niaga sebesar Rp4,1 miliar. Dia pun menjelaskan uang tersebut didapat dari enam tahun menjadi brand ambassador di bank tersebut.
Sementara itu, adik yang juga merupakan manajer dari Sandra Dewi Kartika Dewi mengatakan bahwa kakaknya bisa mendapatkan Rp500 juta hingga Rp1 miliar dalam kurun waktu satu tahun sebagai brand ambassador.
Adapun semua uang yang diterima Sandra Dewi dari hasil endorse produk dan brand ambassador selanjutnya diputar ke dalam instrumen deposito.
“Kita pernah coba reksa dana pada 2023 dan pernah juga obligasi di 2022, tapi di tahun 2024 Sandra Dewi full deposito,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Sandra Dewi hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait kasus korupsi tata kelola timah yang menyeret suaminya, Harvey Moeis. Sandra diperiksa sebagai saksi.
Seperti diketahui, pengusaha Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara Rp 300 triliun dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa menyebut sebagian duit korupsi Harvey Moes mengalir kepada istrinya Sandra Dewi.
Dalam dakwaan kepada Harvey, dia diduga mentransfer uang ke istrinya Sandra Dewi senilai Rp3,1 miliar. Kemudian, mengirimkan uang ke asisten Sandra Dewi,Ratih Purnamasari, senilai Rp80 juta. Selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi dia dan Harvey Moeis.
Harvey juga disebut mentransfer uang ke rekening pemilik online shop Snowceline Luxury untuk pembelian tas-tas branded Sandra Dewi. Ada 88 tas branded Sandra yang menjadi barang bukti.
Kalangan pelaku usaha mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba mengganti kuota subsidi motor listrik hingga turun 10x lipat. Wakil Ketua 2 Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Andri yang berasal dari sepeda motor listrik United mengungkapkan penurunan jumlah kuota subsidi motor listrik telah membuat dunia usaha kebingungan.
Adapun kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 Tahun 2023 yaitu 200 ribu di 2023 dan 600 ribu di 2024.
“Kami ingin meminta kejelasan juga Pak untuk kuota yang dianggarkan di tahun 2023 dan 2024. Dimana yang kita tahu pada awalnya kuota yang diberikan itu secara total adalah 600 ribu unit, namun di bulan Agustus ya, akhirnya kuota tersebut berubah menjadi 50 ribu unit. Lalu selang beberapa minggu kemudian ada penambahan kuota sebesar 10.857 unit, sehingga total menjadi 60.857 unit,” katanya ketika rapat kerja dengan Pimpinan Komisi VII DPR, Rabu (9/10/2024).
Pelaku usaha ingin meminta penjelasan mengenai perubahan ini, karena kalau mengacu kepada aturan di Permenperin atau peraturan perindustrian belum berubah, angkanya masih tetap di secara total 600 ribu.
“Kenapa saya mengangkat hal ini? Karena bagi industri tentunya hal perubahan-perubahan seperti ini cukup mengkhawatirkan, karena kita selaku industri pasti sudah merencanakan semua program kita, baik itu investasi, perencanaan produksi, dan sampai ke marketing dan selebihnya itu mengacu kepada peraturan yang sudah dikeluarkan di sebelumnya, karena perencanaan ini pastinya sifatnya panjang, seperti itu,” ujar Andri.
Ia mengaku khawatir bagaimana dengan planning-planning yang sudah dibuat sebelumnya termasuk dengan investasi dan stok yang sudah ada, dan seterusnya. Karenanya pelaku usaha meminta masukan dan dukungan dari pemerintah agar ke depannya untuk kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan pertama-tama lebih baik dan lebih cepat.
“Supaya tidak ada periode yang putus, mungkin seperti saat ini di mana konsumen relatively akan menunggu, apa nih kebijakan tahun depan, seperti itu. Jadi kami minta untuk kesinambungannya ada kejelasan yang konkret, yang kedua agar peraturan itu tidak berubah di tengah-tengah, karena akan berpengaruh sekali terhadap planning yang teman-teman industri ini sudah lakukan,” sebut Andri.
Sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan alokasi bantuan pembelian motor listrik tahun 2024 hanya sebanyak 50 ribu unit. Total anggaran yang disiapkan adalah Rp 350 miliar.
Agus mengungkapkan serapan program bantuan pembelian motor listrik masih rendah. Dari 200 ribu unit yang dialokasikan, subsidi motor listrik baru tersalurkan 11.532 unit di tahun 2023. Ia bahkan menyebut program tersebut menjadi beban dalam penyerapan anggaran Kemenperin.
“Karena penyerapannya tidak sesuai, bahkan jauh dari apa yang sudah disiapkan yaitu 200 ribu unit motor listrik, itu menjadi beban kita dalam konteks kita tidak berhasil men-deliver atau memberikan penyerapan anggaran yang tinggi,” kata Agus.
Merujuk situs Sisapira, kuota motor listrik bersubisid habis per hari ini. Sementara itu terdapat 60.823 unit motor listrik bersubsidi yang diterima masyarakat pada tahun ini. Sedangkan tahun lalu hanya 11.532 unit yang tersalurkan.
Di mana, ada oknum yang kerap melakukan ‘kencing’ solar dalam hal ini menyalahgunakan diam-diam penggunaan solar melalui drum. Bahlil mengungkapkan ‘kencing’ Solar Subsidi oleh para pengusaha tersebut sudah diketahuinya.
“Saya ini dulu pengusaha, ya pengusaha kecil-kecilan tambang juga, ada pengusaha pompa bensin itu menyalur BBM subsidi, tetapi kalau malam hari, Solarnya itu dikencingin dimasukkan di drum. Kalau bayar (harga Solar) Subsidi Rp 7-8 ribu (per liter), kalau (harga) Solar industri contoh Rp 11 ribu (per liter) ya. Sudahlah selisih Rp 3 ribu kita cincai saja. Jadi tambah disitu,” ujarnya dalam acara Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas 2024, di Hotel Luwansa, Jakarta, dikutip Selasa (8/10/2024).
Bahlil meminta untuk menyetop praktik kecurangan itu karena beban negara untuk penyaluran subsidi sudah terlalu besar. Tercatat, subsidi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Dengan begitu, dia menilai Indonesia harus berhati-hati dalam mengelola subsidi tersebut.
“Saya minta stop sudah, karena subsidi negara ini terlalu besar, subsidi kita terlalu besar,” tegasnya.
Asal tahu saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan subsidi energi hingga akhir tahun 2024 ini bakal naik menjadi Rp 192,75 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari yang sudah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 185,9 triliun.
Dalam Buku II Nota Keuangan 2025 yang dirilis Jumat (16/08/2024), outlook subsidi energi pada 2024 sebesar Rp 192,75 triliun tersebut terdiri dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan Listrik. Untuk subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp 112,02 triliun. Sementara, subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp 80,72 triliun.
Selain itu, pada periode tahun 2020-2023 realisasi subsidi energi disebutkan mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Misalnya yakni perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG bersubsidi, dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak Solar.
Selama periode 2020-2023, subsidi energi berfluktuasi dari semula sebesar Rp 108,84 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp 164,29 triliun pada tahun anggaran 2023.
Adapun, realisasi subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg selama periode 2020-2023 mengalami fluktuasi dari semula Rp 47,73 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 95,59 triliun pada tahun anggaran 2023.
Sementara, realisasi subsidi listrik selama periode 2020-2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,0%, dari semula Rp 61,10 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 68,70 triliun pada tahun anggaran 2023.
“Saya kira pertama dengan adanya Kementerian Perumahan, dia lebih fokus. Sejak dari pengadaan lahannya sampai dengan pembangunannya kalau pembangunan menurut saya tidak hanya cari tanah kosong tapi bisa konsolidasi tanah,” ungkap Basuki saat ditemui di di Gandaria City Hotel, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
“Jadi kalau misalnya di Kemayoran, itu ada beberapa perumahan yang bisa dikonsolidasikan untuk menjadi apartemen jadi konsolidasi tanah untuk mengatur sekaligus untuk menghilangkan kekumuhan kota. Itu saya kira bagus,” imbuhnya.
Sementara itu mengenai target Kementerian Perumahan yang diharapkan bisa membangun 3 juta rumah per tahun menurut Basuki bisa saja dilakukan. Dari 3 juta rumah tersebut terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 T, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.
Basuki yakin dengan pembentukan Kementerian Perumahan maka akan mempermudah pemerintah membangun rumah murah. Berbeda dengan saat ini yang kondisinya hanya berada di eselon I dengan anggaran yang terbagi-bagi di Kementerian PUPR.
“Ya tadi saya bilang dengan adanya kementerian, yang sekarang hanya diurusin oleh satu Ditjen, sekarang dengan Kementerian ada perubahan,” bebernya.
Telkomsel senantiasa melakukan inovasi baru guna menghadirkan solusi teknologi terkini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Dalam rangka upaya mendukung kebijakan pemerintah dan memperkuat keamanan serta akurasi proses registrasi kartu SIM prabayar, Telkomsel menjadi salah satu pelopor dalam melaksanakan uji coba teknologi biometrik pengenalan wajah (face recognition).
Sebagaimana diketahui, teknologi ini diterapkan untuk memfasilitasi proses registrasi kartu prabayar dan ganti kartu melalui mesin layanan mandiri Telkomsel, MyGraPARI dan GraPARI Online, menghadirkan layanan yang lebih aman, cepat, dan efisien bagi pelanggan.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk menghadirkan solusi teknologi terkini yang tidak hanya mempermudah dan mempercepat proses validasi pelanggan, tetapi juga memperkuat perlindungan data pribadi. Telkomsel sendiri sejak peluncuran MyGraPARI pada 2015 secara bertahap telah menerapkan teknologi scan eKTP dan fingerprint untuk validasi identitas pelanggan dalam melakukan penggantian kartu SIM secara cepat, akurat, dan mudah.
Teknologi biometrik pengenalan wajah diharapkan dapat melengkapi metode validasi yang telah ada, seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK), sehingga menghadirkan pengalaman registrasi yang lebih aman, cepat, dan nyaman.
Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo), Wayan Toni Supriyanto menyampaikan, pihaknya mendukung inisiatif dan kesiapan Telkomsel dalam menerapkan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk proses registrasi kartu Prabayar.
“Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) guna memastikan perlindungan data pribadi pelanggan. Melalui teknologi biometrik face recognition, kami berharap tantangan terkait validasi identitas dapat teratasi secara efektif. Kami juga sangat berharap bahwa seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi dapat melaksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya,” ujar dia dalam keterangan resminya, ditulis Selasa (8/10/2024).
Sebagai regulator, Kominfo mengapresiasi langkah Telkomsel yang telah mematuhi dan menjalankan peraturan ini dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, demi terciptanya ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan terpercaya.
Sementara itu, Direktur Sales Telkomsel, Adiwinahyu Basuki Sigit mengaku bangga bisa menjadi salah satu pelopor dalam gelaran uji coba registrasi kartu Prabayar menggunakan teknologi biometrik pengenalan wajah (face recognition). Inovasi ini sejalan dengan visi dan misi Telkomsel untuk terus menghadirkan konektivitas, layanan dan solusi yang inovatif dan unggul serta mengutamakan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi seluruh pelanggan.
“Teknologi biometrik ini tidak hanya memudahkan proses registrasi, tetapi juga mendukung penerapan standar Know Your Customer (KYC) yang diterapkan operator telekomunikasi untuk memastikan validitas data pelanggan serta mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas pelanggan yang kerap terjadi di era digital saat ini,” jelasnya.
Uji coba teknologi ini diimplementasikan di GraPARI Online dan MyGraPARI, di mana pelanggan dapat melakukan registrasi kartu prabayar dan ganti kartu dengan lebih mudah dan aman melalui proses yang telah terjamin keakuratannya.
Teknologi biometrik pengenalan wajah ini bekerja dengan cara memverifikasi identitas pelanggan melalui pemindaian wajah yang dicocokkan dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil, memastikan bahwa pelanggan yang mendaftar merupakan pemilik identitas yang sah.
Dengan demikian, Telkomsel berkomitmen untuk menjaga integritas dan keamanan data pribadi pelanggan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) serta implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang senantiasa menjadi pedoman utama dalam menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.
Tak ketinggalan, Telkomsel juga terus berupaya untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan melalui adopsi teknologi terkini yang mampu meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pelanggan.
Komitmen tersebut diwujudkan tidak hanya melalui inovasi seperti MyGraPARI dan GraPARI Online yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan berbagai transaksi secara mandiri, seperti registrasi kartu, ganti kartu, dan pembayaran tagihan, dengan lebih cepat dan praktis, kehadiran Asisten Virtual Veronika yang dilengkapi dengan teknologi AI turut memperkaya pengalaman digital pelanggan, memberikan kemudahan akses layanan kapan saja dan di mana saja. Melalui solusi berbasis teknologi ini, Telkomsel terus memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan layanan yang lebih personal, responsif, dan akurat.
Di samping itu, Sigit menyebutkan, melalui penerapan teknologi biometrik pengenalan wajah, Telkomsel optimis bahwa inovasi ini akan semakin meningkatkan akurasi dalam proses registrasi kartu SIM serta secara efektif mencegah penyalahgunaan data pelanggan, termasuk dalam berbagai modus penipuan dan aktivitas ilegal, seperti judi online.
Menurutnya, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel untuk menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih aman, terpercaya, terlindungi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Ke depannya, melalui implementasi ragam teknologi terkini, kami berharap dapat berperan aktif dalam mendukung keamanan data pelanggan dan meminimalkan risiko kejahatan digital,” tutup Sigit.
