Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Bratata mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal menjadi ujung tombak menjaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“SDM pengadaan barang dan jasa unjuk tombak kami di depan untuk menjaga, menggawangi akuntabilitas pengadaan,” kata Michael dalam acara terkait SDM pengadaan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, banyak kasus terjadi dimulai dari pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan.
Oleh karena itu, dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan secara keseluruhan, BPKD menginginkan SDM pengadaan barang dan jasa yang handal, berintegritas, dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik serta dilandasi aturan-aturan.
Dia memahami berat dan sulitnya kerja petugas SDM pengadaan barang dan jasa karena dirinya pernah menjabat posisi itu 23 tahun lalu. Namun, dia berharap petugas dapat terus belajar agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai aturan.
“Saya memahami betapa sulitnya, beratnya seorang petugas SDM pengadaan barang dan jasa dalam melakukan pekerjaannya. Untuk itu, kita sama-sama belajar. Peraturan berubah demikian besar dan pelaksanaan di lapangan juga begitu dinamis,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Humas dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hermawan mengingatkan peran penting SDM pengadaan meliputi perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelola barang dan jasa.
Bahkan, SDM pendukung ekosistem pengadaan dengan tujuan memastikan proses tersebut berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencetak SDM pengadaan barang dan jasa yang handal adalah edukasi yang diberikan LKPP.
Adapun pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memanfaatkan sistem e-katalog. Pemanfaatan e-katalog dapat meningkatkan efisiensi serta kemudahan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).