Darmawan menyebutkan, bila dibandingkan dengan bahan bakar lainnya seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar hidrogen terhitung lebih murah pemakaian per kilometernya.
Berdasarkan perhitungannya, jika kendaraan menggunakan BBM maka biaya yang perlu dikeluarkan per km mencapai Rp 1.300. Sedangkan, mobil listrik memerlukan biaya Rp 550 per km jika diisi melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Jika menggunakan hidrogen, dia mengatakan biaya yang dikeluarkan hanya Rp 500 per km.
“Jadi lebih murah daripada pakai bensin karena hidrogennya setengah gratis gitu. Kalau tidak ya dibuang ke udara,” jelasnya dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2025, di JCC, Selasa (15/4/2025).
Alasan hidrogen bisa lebih murah, kata Darmawan, pihaknya memiliki ekses energi hidrogen yang tidak terpakai untuk bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar kendaraan.
Dia mengatakan bahwa pihaknya saat ini memproduksi hidrogen sebagai bahan pendingin pembangkit sebesar 200-an ton, sedangkan yang dibutuhkan hanya 75 ton.
Sehingga ekses hidrogen tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan kendaraan listrik basis hidrogen.
“Nah dari excess ini Bapak, murah ya murah. Karena apa? Wong excess. Capex-nya sudah ada menjadi capex-nya pembangkit, operasi sehari-hari ada. Nah maka kami ada di sekitar 28 lokasi. Itu ada excess supply dari hidrogen,” ungkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini akan menjadi bagian dari paket negosiasi dengan pemerintah Trump 2.0, supaya perusahaan-perusahaan AS bisa makin banyak masuk ke Indonesia.
“Jadi selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang investasi di Amerika, sehingga seluruhnya tergantung dari pada pembicaraan nanti,” tutur Airlangga saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Bahan negosiasi tarif ini termasuk dengan upaya pemerintah untuk menambah nilai impor dari AS senilai US$ 18-19 miliar. Nilai itu setara dengan defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia yang membuat Trump mengenakan tarif 32% ke RI.
Seluruh bahan negosiasi ini akan disampaikan pemerintah ke AS dalam pertemuan di Washington DC pada 16-23 April 2025. Delegasi negosiasi ini ialah Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Sehingga kami akan ketemu dengan USTR, Secretary of Commerce, Menteri Secretary of State, fan Secretary of Treasury,” ucap Airlangga saat konferensi pers hasil rapat koordinasi teknis terbatas di kantornya, Senin (14/4/2025).
Airlangga mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama diajak negosiasi tarif dengan pemerintahan Trump 2.0. Jadwal negosiasi mulai 16 April pun kata dia hasil kiriman surat pemerintah RI ke AS beberapa waktu lalu.
“Jadi Indonesia salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama diundang ke Washington DC. Jadi ini tentu berdasarkan apa yang sudah disampaikan pemerintah,” tegasnya.
Dalam laporan yang juga diolah oleh Newsweek, tiga negara teratas yang paling tidak disukai adalah China, Amerika Serikat (AS), dan Rusia. World Population Review mencatat, China menduduki posisi pertama sebagai negara paling dibenci.
Beberapa alasan utamanya meliputi sistem pemerintahan otoriter, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi tenaga kerja, polusi, serta kebijakan terhadap Hong Kong, Taiwan, Makau, dan etnis Uighur.’
AS berada di posisi kedua. Sentimen negatif terhadap Negeri Paman Sam disebabkan oleh kecenderungannya untuk terlalu banyak campur tangan dalam urusan internasional demi kepentingannya sendiri. Selain itu, perpecahan politik domestik, budaya kepemilikan senjata, makanan cepat saji, serta persepsi tentang sikap arogan warga Amerika juga menjadi faktor penyumbang.
“Meskipun kemunculan negara ini dalam daftar ‘paling dibenci’ mungkin mengejutkan banyak orang Amerika, hanya sedikit orang Asia atau Eropa yang akan terkejut,” kata laporan itu seperti dikutip Minggu (13/42025).
Rusia menempati peringkat ketiga. Negara ini dinilai membatasi kebebasan individu dan demokrasi, serta dikritik keras akibat agresinya ke Ukraina, yang memperburuk citra globalnya.
10 Negara Paling Dibenci di Dunia:
1. China
2. Amerika Serikat
3. Rusia
4. Korea Utara
5. Israel
6. Pakistan
7. Iran
8. Irak
9. Suriah
10. India
Sementara itu, Indonesia tidak masuk dalam daftar 10 besar negara paling dibenci di dunia.
Dilansir dari Refinitiv, yield surat utang AS atau US Treasury tenor 10 tahun yang menjadi benchmark melesat ke 4,497% pada perdagangan terakhir pekan ini, Jumat (11/4/2025). Posisi ini adalah yang tertinggi sejak 20 Februari 2025.
Dalam sepekan, yield US Tresury 10 tahun melesat 0,506 bps atau terbesar sejak 2001.
Swap spread 30 tahun sempat melebar melewati -100 basis poin, level negatif tertinggi sejak pandemi. Imbal hasil 10 tahun naik lebih dari 40 basis poin, sementara imbal hasil 30 tahun melonjak 60 basis poin – menuju lonjakan mingguan terbesar sejak 1981.
Yield melonjak setelah aksi jual besar-besaran pada US Treasury. Penjualan obligasi AS diperkirakan menembus US$ 29 triliun atau senilai dengan Rp 486.910 triliun (US$ 1=Rp 16.790).
Imbal hasil berbanding terbalik dengan harga. Imbal hasil yang melonjak menandai harga obligasi sedang jatuh karena investor ramai-ramai menjualnya.
Kenaikan tajam pada Jumat menjadi bukti jika peran strategis US Treasury sebagai aset aman tidak lagi berlaku.
Di tengah panasnya perang dagang, obligasi AS justru dijual ramai-ramai karena investor mulai tidak percaya dengan pemerintah AS. China dan Jepang mulai menjual obligasi AS karena meningkatnya ketegangan perdagangan.
Trump Salah Strategi?
Presiden AS Donald Trump pada Rabu (9/4/2025) mengumumkan penundaan tarif selama 90 hari untuk sebagian besar negara dan menurunkan tarif menjadi tarif universal sebesar 10%.
Namun, pengecualian diberikan untuk China, yang justru mengalami kenaikan tarif AS menjadi 145%. China membalas pada hari Jumat, menaikkan tarif untuk barang AS dari 84% menjadi 125%.
Meski beberapa pejabat pemerintahan mengatakan bahwa perubahan ini memang telah direncanakan, lonjakan imbal hasil obligasi kemungkinan besar memberi tekanan bagi mereka untuk menunda kebijakan.
Semula tarif resiporokal kepada lebih dari 80 negara akan berlaku pada 9 April tetapi ditunda. Analis memperkirakan jatuhnya harga obligasi AS menjadi salah satu penyebab.
“Scott Bessent (Menteri Keuangan AS) memantau pasar obligasi dengan cermat saya tahu dia memperhatikannya,” kata pihak Gedung Putih pada Jumat, kepada CNBC International.
Kevin Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional Trump mengatakan fakta bahwa pasar obligasi memberi sinyal kepada AS untuk mengubah haluan.
Seema Shah, kepala strategi global di Principal Asset Management, menambahkan bahwa pasar obligasi kemungkinan memicu kegelisahan di pemerintahan Trump.
“Mereka berulang kali menekankan fokus pada imbal hasil obligasi dan bahkan merayakannya minggu lalu ketika imbal hasil Treasury turun di bawah 4%. Biaya pembiayaan yang rendah tampaknya menjadi pilar penting dalam agenda ekonomi Trump, jadi pembalikan tren pasar ini yakni dengan lonjakan imbal hasil jelas memicu kekhawatiran besar di Gedung Putih,” kata Shah, kepada CNBC International.
Lonjakan imbal hasil obligasi AS juga mematahkan teori jika penundaan tarif AS akan menguntungkan obligasi. Kondisi ini juga menjadi anomali karena selama ini obligasi AS dianggap sebagai aset aman.
Seperti diketahui, setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif baru pada Rabu pekan lalu (2/4/2025), pasar saham hancur lebur. Banyak yang memproyeksi jika kehancuran saham ini disengaja agar dana dari pasar saham mengalir deras ke obligasi. Pasalnya, pemerintah AS membutuhkan dana segar dari pasar keuangan karena ada outsanding utang jatuh tempo pada 2025-2028 sebesar US$ 16,8 triliun.
Jika imbal hasil turun tentu ini akan mengurangi beban bunga yang harus dibayar pemerintah Trump.
Kepercayaan Diri Trump Luntur
Trump mengatakan pada Rabu (9/4/2025) jika pasar obligasi telah pulih dengan baik”setelah investor sebelumnya panik karena pengumuman tarifnya. Pada Rabu pekan lalu atau 4 April, imbal hasil US Treasury 10 tahun memang sempat menyentuh 3,99% yang menjadi rekor terendahnya sejak Oktober 2024.
“Pasar obligasi sekarang indah,” katanya kepada wartawan Rabu lalu.
Namun pada Jumat kemarin, pasar obligasi kembali terguncang. Imbal hasil obligasi 10 tahun sempat naik hingga 0,19 poin persentase menjadi 4,58%, sebelum turun kembali ke 4,48% setelah Presiden Federal Reserve Boston, Susan Collins, mengatakan kepada Financial Times bahwa bank sentral AS pasti siap untuk bertindak jika pasar keuangan menjadi tidak stabil.
Kebijakan tarif Trump yang tidak konsisten mengguncang kepercayaan investor terhadap kebijakan AS dan ekonomi secara keseluruhan, mendorong pelarian modal dari aset Amerika.
Ketakutan di Pasar Obligasi
“Tekanan besar dirasakan secara global untuk menjual Treasury dan obligasi korporasi, khususnya oleh pemegang asing. Ada kekhawatiran besar secara global karena mereka tidak tahu ke mana arah kebijakan Trump,” kata Peter Tchir dari Academy Securities, kepada Reuters.
Seorang eksekutif bank Eropa di divisi perdagangan utama menambahkan pergerakan yang terjadi menunjukkan sesuatu yang lebih serius dari sekadar penjualan normal.
Kondisi ini mencerminkan hilangnya kepercayaan total terhadap pasar obligasi terkuat di dunia tersebut.
Lahirnya Kembali Bond Vigilante Penjualan besar-besaran di pasar obligasi AS pekan ini memunculkan kembali teori bond vigilante.
Dalam konteks minggu ini, istilah bond vigilantes digunakan untuk menggambarkan aksi jual besar-besaran di pasar obligasi sebagai bentuk kekhawatiran investor atas kebijakan pemerintahan yang tidak konsisten.
“Para Bond Vigilantes telah kembali,” tulis Yardeni Research dalam sebuah catatan, kepada Reuters,
Bond vigilantes merujuk investor di pasar obligasi yang “menghukum” pemerintah dengan menjual obligasi mereka ketika mereka merasa pemerintah terlalu boros atau tidak bertanggung jawab secara fiskal. Tindakan mereka menyebabkan imbal hasil (yield) naik, yang membuat biaya pinjaman pemerintah lebih mahal. Tindakan mereka semacam “peringatan” dari pasar.
Jadi, dalam hal ini, vigilante artinya “penjaga disiplin fiskal”, tapi melalui mekanisme pasar, bukan hukum atau kekerasan. Dalam karangan fiksi tokoh vigilante yang paling terkenal adalah Batman sang pahlawan bertopeng yang menghukum penjahat di Kota Gotham.
Istilah bond vigilante lahir pada 1980-an dan diciptakan ekonom Edi Yardeni.
Salah satu momen paling terkenal dari bond vigilante terjadi antara akhir 1993 hingga 1994, ketika imbal hasil Treasury 10 tahun naik dari 5,2% ke 8%. Lonjakan ini akhirnya mendorong pemerintahan saat itu mengambil langkah penghematan anggaran. Pada 1998, imbal hasil turun kembali ke sekitar 4%.
Pasar obligasi memiliki kekuatan karena menjadi jalur kredit utama negara. Tanpa kredit yang terjangkau, pemerintah kesulitan menjalankan fungsi dan ekonomi sulit tumbuh.
Kepergian penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga dan rekan di dunia hiburan, tetapi juga tokoh-tokoh nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sang sang penyanyi legendaris Indonesia.
Melalui unggahan di akun Instagram Stories resminya @prabowo pada Kamis (10/4/2025), Presiden Prabowo menyatakan penghormatan dan rasa kehilangan atas sosok Titiek Puspa, yang dikenal luas melalui karya-karya abadi seperti lagu “Apanya Dong”.
“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Ibu Titiek Puspa, seorang musisi legendaris dan tokoh seni yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia musik dan kebudayaan Indonesia,” tulis Prabowo dalam unggahan InstaStory-nya seperti dikutip di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Ia menambahkan, dedikasi dan semangat almarhumah akan terus menjadi inspirasi bagi para seniman dan generasi penerus bangsa. Prabowo juga mendoakan agar Titiek Puspa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, juga turut mengenang jasa-jasa Titiek Puspa dalam unggahan media sosialnya. Ia menyebut almarhumah sebagai sosok luar biasa yang telah memperkaya khasanah seni Indonesia.
Dalam unggahannya, Jokowi membagikan video saat dirinya berbincang dengan almarhum Titiek Puspa di sebuah acara di Istana beberapa tahun silam. Titiek mengenalkan lagunya untuk Indonesia di hadapan Jokowi saat itu.
“Indonesia telah kehilangan tokoh inspiratif dalam dunia seni dan budaya. Kenangan canda tawa beliau akan selalu hidup di hati kita. Semoga beliau diberikan tempat yang mulia di sisi Allah,” tulis Jokowi di Instagram resminya, Jumat.
Titiek Puspa meninggal dunia pada usia 87 tahun, Kamis pukul 16.30 WIB. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai salah satu ikon musik Tanah Air yang aktif berkarya selama lebih dari enam dekade.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025). Prabowo meminta agar importasi dilakukan secara netral. Tidak hanya perusahaan yang itu-itu saja.
Merespons hal ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan, penghapusan kuota impor bukan perkara sederhana. Menurutnya, semua harus dilihat dari keseimbangan antara kepentingan industri hulu dan hilir.
Lantas, bagaimana sebenarnya urgensi perintah Prabowo itu? Bagaimana dampaknya?
Pengamat Pertanian, Khudori mengatakan, perintah Prabowo itu menegaskan sikap pemerintah yang ingin melindungi produsen dalam negeri tanpa harus menggunakan instrumen kuota. Dalam hal ini, melindungi petani, peternak, pekebun, dan nelayan dari produk impor yang mematikan tanpa menggunakan kuota.
Khudori menampik pendapat yang menyebut perintah Prabowo itu akan membuka keran impor selebar-selebarnya, hingga menyebabkan serbuan produk impor pangan masuk Indonesia. Pendapat itu, ujarnya, tidak tepat. Karena berarti bertolak pada upaya swasembada dan kemandirian pangan Asta Cita.
“Pernyataan Presiden harus dibaca sebagai perintah untuk tetap melindungi produsen dalam negeri tanpa harus menggunakan instrumen kuota. Selain gelombang proteksionisme sejumlah negara ketika ada krisis, perang atau gejolak politik, harga pangan di pasar dunia tidak selalu mencerminkan daya saing. Harga pangan di pasar dunia bersifat distortif, baik karena subsidi, dukungan domestik maupun subsidi ekspor. Ini yang membuat harga pangan di pasar dunia murah,” katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/4/2025).
“Argumen bahwa harga pangan domestik mahal, yang kemudian menjadi dalih memuluskan impor, harus dibaca secara hati-hati. Karena di balik dalih itu kehidupan jutaan petani, peternak, pekebun, dan nelayan dipertaruhkan. Perintah Presiden harus dimaknai para pembantunya di kabinet ihwal perlunya mencari instrumen selain kuota untuk melindungi produsen domestik, termasuk memastikan kecukupan pangan,” sambung Khudori.
Sebab, imbuh dia, sistem kuota dalam importasi pangan seringkali tidak transparan, serta jadi ajang favoristime kelompok tertentu dan menganaktirikan kelompok lain. Dia pun mencontohkan importasi bawang putih yang akhir-akhir ini mendapat protes karena ditengarai hanya diberikan ke kelompok tertentu. Importir yang telah berpuluh tahun berbisnis bawang putih tidak mendapat jatah impor selama 2-3 tahun terakhir.
“Dan jangan lupa, rezim kuota juga menyuburkan korupsi. Korupsi berulang di sektor pangan yang telah dihukum mayoritas terjadi karena rezim kuota,” tukasnya.
Khudori membeberkan sederet kasus korupsi importasi pangan yang menyeret para pejabat, termasuk para mantan anggota DPR. Mulai dari kasus impor bawang putih, impor gula, dan impor daging sapi.
“Dari tiga kasus korupsi terkait kuota impor pangan, praktik ini melibatkan tiga pihak: pengusaha sebagai penyuap, birokrat sebagai pemberi izin impor atau kuota, dan politikus yang memperdagangkan pengaruh. Jadi, sebenarnya kasus korupsi dalam impor pangan salah satunya berurat akar dari kebijakan pengendalian impor berbasis rezim kuota,” cetusnya.
Borok Busuk Kuota Impor: Picu Korupsi & Kelangkaan di Pasar
Khudori menjelaskan, pemerintah membagi kuota impor kepada importir sesuai kebutuhan domestik. Nah, rezim kuota impor berpotensi melahirkan masalah hukum, baik dari aspek pidana maupun hukum persaingan usaha.
“Secara pidana, rezim kuota bisa memfasilitasi persekongkolan antara pemberi dan calon penerima kuota. Antara birokrat dan pebisnis. Biasanya dimediasi politikus. Sementara dari sisi hukum persaingan usaha, rezim kuota berpotensi memfasilitasi terjadinya praktik kartel, yaitu persekongkolan antar pelaku usaha dalam menetapkan harga dan mengatur pasokan ke pasar,” papar Khudori.
“Rezim kuota dikendalikan lewat surat persetujuan impor (SPI) yang otoritasnya di Kementerian Perdagangan. Untuk produk tertentu, produk hortikultura seperti bawang putih misalnya, importir mesti mengantongi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) terlebih dahulu dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian, sebelum mengajukan SPI. Rezim kuota impor (berbasis RIPH dan SPI) itu ibarat barang dagangan yang ada harganya. Harga ditentukan oleh pasar. Ketika pasokan kecil (karena kuota) sedangkan permintaan tinggi, harganya akan tinggi,” terang Khudori.
Akibatnya, ujar dia, untuk bisa mengantongi kuota mesti menebus dengan harga tertentu alias tidak gratis. Dia mengutip hasil temuan Ombudsman RI tahun 2023 ada permintaan fee sebesar Rp4.000-Rp5.000/kg untuk SPI, naik dari fee pada 2020 yang hanya Rp1.500/kg. Secara hukum tentu tidak mudah untuk membuktikan adanya fee ini.
“Pendek kata, penetapan penerima kuota impor yang tidak transparan membuka celah terjadinya korupsi, transaksi gelap, dan hengki pengki. Juga terbuka kuota impor hanya terkonsentrasi pada segelintir grup perusahaan,” ucapnya.
“Ini kemudian membuat struktur pasar komoditas pangan jadi oligopoli, terpusat pada hanya secuil pemain. Karena, dalam banyak kasus, pemegang kuota impor juga mengendalikan pasokan pangan produksi lokal. Ujung-ujungnya, rezim kuota impor berbuah kelangkaan dan persistensi kenaikan harga komoditas pangan di dalam negeri. Produsen dan konsumen sama-sama dirugikan,” kata Khudori.
Solusi Pengganti Kuota Impor
Karena itu, ujarnya, perintah Presiden Prabowo menghapus kuota impor bukan untuk membebaskan impor selebar-lebarnya ke mekanisme pasar. Sebab, kata Khudori, ada solusi yang dapat diterapkan, selain menggunakan kuota impor. Yaitu, sistem yang lebih transparan dan bisa melindungi produsen di dalam negeri.
“Salah satunya adalah tarif impor. Dengan tarif impor pemerintah tetap bisa melindungi produsen pangan domestik dari serbuan pangan impor yang distortif. Tinggal dihitung berapa tingkat tarifnya. Tingkat tarif ini dibuat fleksibel, mengikuti pergerakan harga komoditas pangan di pasar dunia dan nilai tukar rupiah. Dengan tarif semua pelaku usaha punya kesempatan yang sama. Tidak ada lagi favoritisme. Jadi, prinsip keadilan terjadi melalui rezim tarif,” kata Khudori.
“Tarif juga lebih transparan. Tarif juga memungkinkan negara untuk mendapatkan pemasukan baru dari tarif. Bukan mengalir ke para pencoleng seperti dalam rezim kuota. Tarif ini bisa dimanfaatkan untuk, misalnya memberikan insentif kepada produsen pangan domestik yang produk impornya dikenai tarif. Yang tidak kalah penting, rezim tarif juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan yang diatur di WTO, di mana Indonesia menjadi salah satu negara anggotanya,” sebutnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menghilangkan saja kuota impor produk yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Dia mencontohkan salah satunya impor daging sapi.
“Saya minta ada Mentan, Mendag gak usah lagi ada kuota-kuota, gak ada lagi kuota. Siapa mau impor daging silakan impor. Mau impor apa silahkan buka saja rakyat kita juga pandai kok jangan pakai kuota,” tegas Prabowo.
“Kemudian perusahaan a, b, c yang hanya ditunjuk, yang hanya boleh impor enak saja,” ucapnya.
Sebelum Trump resmi memberlakukan tarif terhadap Beijing, Kementerian Perdagangan China mengatakan akan “berjuang sampai akhir.”
Dua blogger China yang berpengaruh pada Selasa (8/4/2025), seperti dilaporkan LA Times, memberikan review tindakan yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Presiden Xi Jinping, termasuk melarang masuknya film-film Hollywood.
Langkah seperti itu akan menyeret perusahaan-perusahaan hiburan ke garis depan perang dagang. Mereka terancam kehilangan pasar yang besar di China.
“Mereka mencoba mengalahkan Hollywood,” kata Stanley Rosen, seorang profesor ilmu politik USC yang mengkhususkan diri dalam hubungan AS-China, seperti dikutip Los Angeles Times. “Ini menjadi isu patriotik [bagi China] sekaligus isu ekonomi.”
Meskipun China tidak melarang semua film Hollywood, para ahli memperkirakan akan terjadi perlambatan yang dramatis.
“Untuk film-film yang mungkin diterima [pemerintah China], mereka tidak akan mempromosikannya,” kata Rosen.
Para ekonom dan bankir terkemuka, termasuk Kepala Eksekutif JPMorgan Chase Jamie Dimon, sebelumnya memperingatkan bahwa tarif Trump dapat menimbulkan konsekuensi yang mengganggu, termasuk inflasi yang berkepanjangan dan kemungkinan resesi.
Dalam beberapa tahun terakhir, studio-studio AS berjuang melawan semakin banyaknya film China dengan tema-tema yang menarik secara budaya. Industri film China telah menjadi ahli dalam menghasilkan film-film dengan nilai produksi tinggi dan dukungan dari Partai Komunis China, sehingga semakin sedikit ruang bagi film-film berbahasa Inggris yang pernah laku keras di pasaran.
Dua dekade lalu, studio-studio Hollywood memandang China sebagai pasar yang luas untuk dieksploitasi. Para pembuat film mengubah alur cerita dan menambahkan simbol-simbol dan latar belakang China yang menonjol untuk mendapatkan persetujuan dari sensor pemerintah dan penonton film China.
Salah satu contohnya adalah MGM pada tahun 2011 menghapus secara digital pembuatan ulang film “Red Dawn” untuk menghapus semua jejak penjahat China. Sebaliknya, para penjahat dalam film tersebut berasal dari Korea Utara, di mana bukan negara pasar film AS.
Film Marvel tahun 2019 yang sukses dari Walt Disney Co. “Avengers: Endgame” menghasilkan lebih dari US$600 juta di China.
Pekan lalu, “A Minecraft Movie” yang diproduksi Warner Bros. dan Legendary Pictures menduduki puncak tangga lagu di China. Film yang berdasarkan pada gim video populer yang dibintangi Jason Momoa dan Jack Black ini meraup US$15 juta di China, mengalahkan “Ne Zha 2” film animasi lokal yang telah meraup lebih dari US$2 miliar.
“Ne Zha 2” adalah salah satu film terlaris sepanjang masa. Film ini juga sukses besar di AS, dengan pendapatan US$21 juta, termasuk di layar Imax, menurut Box Office Mojo.
“Jadi saya berpegang pada filosofi the right man in the right moment jangan the right man saja,” ungkap Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Seperti diketahui, Bank Mandiri baru saja merombak jajaran pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini, Selasa (25/3/2025). Darmawan Junaidi masih tetap berada di kursi direktur utama.
Pergantian terjadi pada posisi wakil direktur utama, di mana Alexandra Askandar diganti oleh Riduan. Kemudian ada direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang bergabung, yakni Novita Widya Anggraini. Selain itu juga ada direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang bergabung, yaitu Ari Rizaldi.
Selengkapnya, berdasarkan keputusan RUPST pada 25 Maret 2025, berikut jajaran direksi Bank Mandiri:
Direktur Utama: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama: Riduan
Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo
Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi
Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya padi serentak di Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4/2025). Dalam panen raya kali ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Saat melakukan panen raya, Prabowo juga berterima kasih kepada jajaran kementerian dan lembaga di bidang pangan yang telah berhasil mengendalikan harga pangan saat Lebaran 2025.
“Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan dari semua jenjang, mulai dari pusat, para menko, menteri, panglima TNI, kapolri, semua pihak yang bekerja keras. Sehingga bulan Ramadan, bulan puasa, bagi umat Islam di Indonesia, dan juga Hari Raya Idul Fitri, tahun ini kita nikmati dalam keadaan aman, damai. Dan juga yang saya sangat bahagia harga-harga bahan pokok terkendali, aman, dan masih terjangkau oleh rakyat Indonesia, saya sangat bahagia,” kata Prabowo dalam pidatonya saat melakukan panen raya, Senin (7/4/2025).
Prabowo melanjutkan bahwa Indonesia berhasil melewati masa yang cukup sulit selama bertahun-tahun terkait pengendalian harga pangan. Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia dapat melihat hasilnya berkat kerja keras jajaran kementerian dan lembaga di bidang pangan.
“Kemudian, bahwa kita dalam pertama kali bertahun-tahun harga-harga pangan terkendali. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada tim pertanian, di bawah koordinasi Menko Pangan, Menteri Pertanian kerja sangat keras Setiap kali saya cari. Dan Alhamdulillah, sekarang kita lihat hasilnya,” ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan Indonesia berhasil melewati masa sulit di bidang pangan di tengah banyak negara yang sedang mengalami krisis pangan seperti kekurangan beras, harga pangan meninggi, dan telur yang langka.
“Ternyata dalam waktu yang tidak lama, berhasil kita, mampu kita, dimana banyak negara kekurangan beras, dimana banyak negara harga pangan menjulang. Bahkan di negara yang terbesar dan terkaya di dunia, sekarang telur itu langka,” tambah Prabowo.
Adapun dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo sempat meninjau panen padi dengan menggunakan combine harvester, berdialog dengan para petani, serta menyaksikan langsung prosesi penimbangan gabah kering petani hasil panen panen raya.
Panen raya tersebut dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Dalam kesempatan ini, Zulhas juga menegaskan bahwa puncak panen raya ini semakin memperkuat optimisme pemerintah bahwa Indonesia akan swasembada pangan khususnya beras.
Pemerintahan AS sebelumnya mewajibkan Bytedance menjual Tiktok ke perusahaan di negara tersebut. Jika tidak dilakukan, maka aplikasi akan diblokir.
Awalnya, batas waktu penjualan dilakukan pada Januari lalu. Namun, Trump yang baru dilantik saat itu, menundanya hingga awal April 2025.
Untuk penundaan kedua kalinya, Trump mengatakan pemerintahannya telah melakukan kemajuan luar biasa terkait Tiktok. Butuh waktu untuk kesepakatan bisa berjalan.
“Pemerintahan saya bekerja sangat keras pada kesepakatan menyelamatkan Tiktok, dan kami membuat kemajuan luar biasa. Kesepakatan itu butuh lebih banyak pekerjaan, agar memastikan semua persetujuan yang diperlukan ditandatangani,” kata Trump, dikutip dari CNN Internasional, Minggu (6/4/2025).
Sebelumnya, Trump dan Wakil Presiden JD Vance berharap adanya kesepakatan sebelum 5 April 2025. Dengan harapan, bisa diselesaikan dan ditandatangani dalam perintah eksekutif Trump dalam minggu ini.
Tiktok tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara itu, juru bicara Bytedance mengatakan perusahaan telah melakukan diskusi dengan pemerintah AS terkait Tiktok.
Sebagai informasi, Bytedance masih bisa memiliki saham Tiktok yang beroperasi di AS. Namun, perusahaan hanya bisa mengantongi 20% saham aplikasi.
Selain itu, Tiktok AS tidak lagi berkoordinasi dengan Bytendance. Mulai dari algoritma, serta praktik berbagi data.
“Telah berdiskusi dengan Pemerintah AS mengenai solusi potensi untuk Tiktok,” kata juru bicara Bytendance.
Dia mengatakan, belum ada perjanjian yang dilakukan. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan.
“Perjanjian apapun akan diberikan persetujuan dengan hukum China,” jelasnya.
