Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta-Banten menggandeng Dinas Sosial hingga TNI-Polri dalam mengawal distribusi bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah DKI Jakarta.
Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten Rizky Puspitasari mengatakan pengawasan distribusi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang berlangsung saat penyaluran maupun setelah proses distribusi selesai, dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan aparat keamanan terkait.
“Untuk pengawasan ada dinas sosial yang berkolaborasi dengan kami. Kemudian dari TNI-Polri pun ada, terutama dari TNI ada Babinsa yang pada saat penyaluran stand by untuk memonitor kami menjalankan penyaluran,” kata Rizky ditemui di sela distribusi bantuan pangan beras ke rumah warga di wilayah Tanjung Barat, Jakarta, Kamis.
Rizky menyebutkan pihaknya menyalurkan bantuan pangan beras 20 kilogram kepada setiap penerima bantuan pangan (PBP) dengan alokasi dua bulan Juni dan Juli, di mana untuk wilayah Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, pihaknya akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 855 PBP.
Sementara, secara keseluruhan untuk wilayah DKI Jakarta, Rizky menyebut akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 2.189.210 kilogram (kg) menyasar 218.921 PBP yang ditargetkan dapat selesai di akhir Juli.
Lebih lanjut, dia merinci untuk wilayah Jakarta Barat, Bulog akan menyalurkan 545.450 kg menyasar 54.545 PBP; Jakarta Pusat 332.400 kg menyasar 33.240 PBP; Jakarta Selatan 365.900 kg menyasar 36.590 PBP; Jakarta Timur 442.830 kg menyasar 44.283 PBP; Jakarta Utara 484.150 kg menyasar 47.415 PBP; dan Kepulauan Seribu 18.480 kg menyasar 1.848 PBP.
“Untuk penyalurannya sekarang di handle full oleh Perum Bulog, namun demikian kami bekerjasama dengan transporter PT JPL (Jasa Prima Logistik) yang akan menjadi pihak distributor untuk mengantarkan beras ke titik-titik bagi,” jelasnya.
Lebih lanjut, penyaluran bantuan pangan tersebut akan dilakukan di titik-titik yang telah ditentukan seperti Kantor Kelurahan dan tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
“Karena harus verifikasi KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, butuh proses sehingga ruangan yang dipakai itu tentunya diperlukan. Jadi kami rata-rata menggunakan kelurahan-kelurahan, namun ada sebagian yang di balai desa,” katanya.