Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pada Jumat (16/8/2024). Dalam RAPBN 2025 disebut anggaran infrastruktur cenderung menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN2025, anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp 400,3 triliun. Angka ini turun dari anggaran infrastruktur di APBN 2024 yang mencapai Rp 422,7 triliun.
Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” terang Jokowi dalam Pidato RUU APBN 2025 dan Penyampaian Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024).
Anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025 diprioritaskan untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sehingga daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terakselerasi.
Strategi ini dilakukan melalui kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi seperti infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas, infrastruktur energi, infrastruktur digital, infrastruktur pangan, dan infrastruktur pendukung kawasan IKN, serta proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) infrastruktur.
RAPBN 2025 akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 30 hari kerja dan disahkan di Sidang Paripurna. Artinya, RAPBN 2025 akan disahkan dii bawah pemerintahan Jokowi. Kendati demikian, APBN 2025 akan menjadi modal bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto di tahun pertamanya.