Pemerintah kota New Delhi, India, mulai hari ini, Senin (18/11/2024), menghentikan kegiatan sekolah secara tatap muka dan menggantinya dengan kelas daring menyusul krisis kesehatan yang makin parah akibat kabut asap beracun yang menyelimuti kota dengan lebih dari 30 juta penduduk tersebut.
Pada Minggu malam, tingkat PM2.5-partikel berbahaya penyebab kanker yang dapat masuk ke aliran darah melalui paru-paru-tercatat 57 kali lebih tinggi dari batas harian yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pagi berikutnya, konsentrasi PM2.5 masih 39 kali di atas ambang batas, dengan udara yang dipenuhi bau menyengat dan pemandangan kota tertutup kabut kelabu pekat.
Setiap tahun, New Delhi menghadapi kabut asap tebal, terutama disebabkan oleh pembakaran jerami oleh petani di wilayah sekitarnya untuk membersihkan lahan, ditambah dengan emisi pabrik dan kendaraan bermotor. Dalam pernyataan pada Minggu malam, Kepala Menteri Atishi menyebut bahwa kegiatan kelas fisik dihentikan untuk semua siswa kecuali kelas 10 dan 12.
“Langkah ini diambil untuk mencegah kondisi kualitas udara memburuk lebih lanjut,” ujarnya, dilansir AFP.
Otoritas juga berharap kebijakan ini dapat mengurangi volume lalu lintas secara signifikan.
Selain menutup sekolah dasar sejak Kamis, pemerintah telah memberlakukan sejumlah pembatasan tambahan, termasuk pembatasan truk berbahan bakar diesel dan penghentian sementara kegiatan konstruksi.
Warga lanjut usia, anak-anak, serta mereka yang memiliki masalah paru-paru atau jantung dianjurkan untuk tetap berada di dalam rumah sebanyak mungkin.
Meskipun berbagai langkah diambil, banyak warga New Delhi tidak mampu membeli alat penyaring udara atau memiliki rumah yang dapat sepenuhnya melindungi mereka dari polusi. Kondisi ini memperburuk dampak kesehatan, dengan ribuan kematian dini setiap tahunnya dikaitkan dengan udara yang tercemar.
Fenomena kabut asap di New Delhi biasanya berlangsung dari pertengahan Oktober hingga setidaknya Januari. Suhu dingin dan angin yang bergerak lambat memperburuk situasi dengan menjebak polutan mematikan di udara.
Bulan lalu, Mahkamah Agung India menetapkan bahwa udara bersih adalah hak asasi manusia yang mendasar. Pemerintah pusat dan otoritas negara bagian diperintahkan untuk segera mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi masalah ini.