Malaysia dikeroyok kelompok industri Asia, yang anggotanya termasuk Google, Meta, dan X. Mereka mendesak dalam surat terbuka meminta pemerintah untuk menghentikan rencana yang mengharuskan layanan media sosial mengajukan lisensi.
Kelompok tersebut beralasan bahwa aturan yang diusulkan pemerintah Malaysia kurang jelas bagi mereka.
Namun, surat dari Asia Internet Coalition (AIC) telah dihapus dari situs webnya, dan kelompok tersebut tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk penjelasan.
Pada Juli lalu regulator komunikasi Malaysia mengatakan platform media sosial dengan lebih dari 8 juta pengguna di negara tersebut diharuskan untuk mengajukan lisensi mulai bulan ini sebagai bagian dari upaya untuk memerangi kejahatan dunia maya.
Jeratan hukum dapat diambil terhadap platform jika mereka gagal melakukannya paling lambat 1 Januari 2025.
Dalam surat tertanggal Jumat (23/8/2024)yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, AIC mengatakan aturan perizinan yang diusulkan “tidak dapat dilaksanakan” bagi industri dan dapat menghambat inovasi dengan memberikan beban yang tidak semestinya pada bisnis.
Kelompok Itu mengatakan belum ada konsultasi publik formal mengenai rencana aturan, sehingga menyebabkan ketidakpastian pada industri mengenai ruang lingkup kewajiban yang akan dikenakan pada platform media sosial.
“Tidak ada platform yang diharapkan mendaftar dalam kondisi seperti ini,” tulis Direktur Pelaksana AIC Jeff Paine dalam surat yang diunggah di website AIC, dikutip dari Reuters, Selasa (27/8/2024).
Kementerian Komunikasi Malaysia menolak berkomentar atas surat tersebut. Kantor Perdana Menteri tidak menanggapi permintaan komentar.