Ratusan petugas polisi ikut serta dalam penggerebekan Jumat malam di ibu kota Peru, Lima, dan menangkap 23 tersangka anggota geng.
Polisi mengatakan 123 orang termasuk tiga anak di bawah umur berhasil diselamatkan, sementara sumber di kepolisian mengatakan kepada AFP bahwa mereka semua adalah perempuan dan anak perempuan.
Mereka yang ditangkap adalah bagian dari Los Hijos de Dios, sebuah faksi geng terbesar Venezuela yang bernama Tren de Aragua. Geng ini telah beroperasi di Peru sejak 2021.
Sebelumnya, pada bulan Januari 2024, polisi Peru menyelamatkan 40 gadis muda yang dieksploitasi secara seksual di jejaring sosial oleh organisasi kriminal yang sama.
Geng Tren de Aragua dibentuk pada tahun 2014 di negara bagian Aragua, Venezuela, tetapi kini hadir di beberapa negara Amerika Selatan, termasuk Kolombia, Peru, dan Chili.
Presiden AS Donald Trump sempat berkampanye tahun lalu dan menjanjikan deportasi massal yang menargetkan migran tidak berdokumen, yang ia tuduh terlibat dalam kejahatan kekerasan dan sering disamakan dengan “binatang” dan “monster.”
Namun dia secara khusus membidik Tren de Aragua. Kemudian pada hari pertamanya menjabat pada tanggal 20 Januari mengumumkan keadaan darurat nasional untuk menangani dugaan aktivitas geng tersebut di Amerika Serikat.
Pada hari Rabu, Washington mengatakan 10 anggota Tren de Aragua telah dideportasi ke fasilitas penjara terkenal Teluk Guantanamo yang dioperasikan AS di Kuba.
Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, hingga penambahan Objek Cukai yitu Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).
Adapula potensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan, poteni kenaikan harga gas Elpiji, potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.
Berikut ini daftar kebijakan yang berpotensi mendorong kenaikan harga-harga yang akan terjadi di 2025.
1. PPN Naik Menjadi 12%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah.
Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
“Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.
Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama ialah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.
Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.
Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.
Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan.
Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.
Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.
2. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)
Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.
Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.
Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:
a. hasil tembakau;
b. minuman yang mengandung etil alkohol;
c. etil alkohol atau etanol;
d. minuman berpemanis dalam kemasan
Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.
“Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.
Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.
Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.
Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.
3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik
Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.
Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.
Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.
4. Harga BBM Berpotensi Naik
Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.
Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.
Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.
Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.
“Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.
5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG
Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.
Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.
Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.
Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.
6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.
Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten hingga Apartemen Maqna Residence.
Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.
“Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Rabu (25/9/2024).
Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.
Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.
Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.
Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.
Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.
Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.
Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.
“Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.
Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.
“Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.
7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apakah skema ini akan jadi diberlakukan pada 2025 mendatang?
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.
“Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.
Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.
“Iya (sama),” imbuhnya.
dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.
Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.
“Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.
Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.
8. Opsen Pajak Kendaraan
Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.
Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.
Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.
Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, pada Januari lalu sempat memprediksi potensi hukum di balik dugaan fraud di eFishery. Nailul menyebutkan hal ini lantaran adanya ketidaksesuaian perjanjian antara founder eFishery dengan investor, di mana ada dugaan pembuatan laporan keuangan palsu guna klaim nilai valuasi dari entitas perusahaan.
Telah dikonfirmasi pada Selasa (5/2) eFishery sempat memberikan update resmi terkait penanganan fraud.
“Perusahaan telah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan proaktif untuk menangani informasi tersebut, termasuk melibatkan FTI Consulting sebagai manajemen sementara Perusahaan, yang berlaku segera. Keputusan ini diambil dengan persetujuan dari para pemegang saham Perusahaan,” ungkap Dewan Direksi secara tertulis, Jumat, (7/2/2025).
Dalam pernyataan tersebut, Perusahaan juga menyatakan bahwa fraud tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan, tapi juga keseluruhan ekosistem startup Indonesia.
“Untuk itu, kami akan terus bertindak dengan integritas dan mematuhi hukum yang berlaku sebagai bagian dari komitmen kami untuk turut menjaga dan melindungi iklim investasi di Indonesia,” demikian pernyataan eFishery.
“Alhamdulillah sudah keluar persetujuannya. Dan tidak waktu lama lagi, Ditjen Gakkum akan mulai kita aktifkan. Dengan strukturnya. Sudah keluar. ujar Bahlil dalam Raker bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (6/2/2025).
Menurut Bahlil, dengan keluarnya persetujuan tersebut, ia menegaskan bahwa tahap pembentukan Ditjen Gakkum telah rampung. Saat ini, Kementerian ESDM akan segera memasuki proses pelelangan jabatan untuk mengisi struktur organisasi Ditjen Gakkum.
“Jadi urusan Ditjen Gakkum sudah selesai. Jadi sekarang kita tinggal masuk pada proses tahapan lelang untuk strukturnya,” tambahnya.
Ditjen Gakkum diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral. Mengingat, selama ini lemahnya instrumen pengawasan menjadi salah satu kendala utama dalam pemberantasan tambang ilegal di Indonesia.
“Memang selama ini, salah satu yang membuat kenapa optimalisasi kerja kementerian dalam rangka pengawasan terhadap illegal mining dan drilling ini, tidak bisa dilakukan dengan cepat karena memang instrumen kita yang lemah,” katanya.
Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, Etana Biotechnologies Indonesia (Etana) menegaskan komitmennya dalam menyediakan solusi pengobatan kanker yang berkualitas tinggi dan terjangkau. Untuk itu, perusahaan biofarmasi lokal ini senantiasa mengembangkan dan memproduksi obat-obatan yang dapat diakses oleh seluruh pasien kanker di Indonesia.
Business Development Therapeutic Director Etana Randy Stevian mengungkapkan, saat ini Etana telah memproduksi satu produk yakni Bevacizumab. Ini merupakan produk terapi target berbasis monoclonal antibodies yang berfungsi menghambat pertumbuhan pembuluh darah pada tumor, sehingga menjadi salah satu langkah penting dalam terapi kanker.
“Etana merupakan perusahaan biofarmasi pertama di Indonesia yang memproduksi Bevacizumab melalui transfer teknologi,” ujar Randy dalam keterangan resminya, Selasa (5/2/2025).
Selain Bevacizumab, Etana juga sedang mengembangkan lebih banyak produk monoclonal antibodies untuk terapi kanker yang lebih terjangkau. Pada masa mendatang, Etana berencana mengembangkan berbagai produk terapi kanker berbasis teknologi tinggi yang diproduksi langsung di dalam negeri.
Selain itu, perusahaan ini akan memperluas jangkauan penjualan ekspor ke negara-negara ASEAN dan Timur Tengah dengan fasilitas yang tersertifikasi halal.
“Kami optimis, ke depan, baik Etana maupun perusahaan-perusahaan biofarmasi lainnya di Indonesia akan bisa bersinergi, bisa juga mendukung pemerintah dalam penyediaan obat-obat yang jauh lebih terjangkau dan tentunya mendukung program pemerintah ketahanan nasional,” ungkap Randy.
Di samping itu, Randy menegaskan, Etana juga berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesadaran tentang deteksi dini kanker yang merupakan tantangan besar di Indonesia.
“Tantangan terbesar tidak hanya industri akan tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang baik tentang pengobatan kanker,” ungkapnya.
Lantas, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pengobatan kanker, Etana aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, asosiasi kedokteran, dan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pasien.
Celah permasalahan di sistem Coretax itu terkait pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bisa dilakukan hanya dengan API Coretax menggunakan Node.js. Bahkan, pembuatan NPWP itu kabarnya bisa dilakukan lebih cepat ketimbang lewat Coretax dan tanpa harus ada validasi.
“Dari kmaren nyoba mau buat NPWP lewat web coretax buat keluarga susah bener di aksesnya (killing time bgt), dan tadi sekalinya berhasil saya langsung coba buat post request api pake nodejs dan booom 1 detik jadi !,” dikutip dari unggahan @mughu.id, Selasa (4/2/2025).
Dalam unggahan dua hari lalu di Threads, pengguna akun @mughu.id itu mencoba daftar NPWP dengan nama “Test Bug” untuk melihat sistem Ditjen Pajak itu akan melakukan pemeriksaan terhadap data yang dimasukkan atau tidak. Hasilnya mengejutkan, NPWP tetap bisa langsung masuk ke emailnya.
“Data sukses dengan modal nik yang valid , data lainnya tanpa validasi dan NPWP langsung masuk ke email ! saya coba masukan nama Test Bug,” sebagaimana terlihat dalam postingan akun @mughu.id.
Ditjen Pajak atau DJP pun telah merespon temuan bolongnya dinding pengaman coretax itu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, tim DJP telah melakukan penanganan terhadap masalah itu.
“Atas hal tersebut, saat ini sedang dalam penanganan oleh tim terkait,” ucap Dwi.
Ia pun menekankan, bagi wajib pajak yang ingin mendaftarkan NPWP, untuk saat ini dapat menghubungi Kringpajak 1500200, mengisi dan mengirim formulir pendaftaran melalui pos ke kantor pajak atau datang secara langsung ke kantor pajak terdekat.
Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, produksi beras nasional tahun ini diperkirakan mencapai 32 juta ton setara beras. Sementara kebutuhan konsumsi nasional hanya sekitar 31 juta ton, sehingga Indonesia berpotensi mengalami surplus 1 juta ton beras.
“Mestinya kita sudah berani menyatakan bahwa kita telah swasembada,” kata Ketut dalam Seminar Nasional Outlook Sektor Pertanian 2025 INDEF, Senin (3/2/2025).
Di saat bersamaan, paparnya, stok beras di akhir tahun 2024 (carry over stock) diperkirakan masih ada sebesar 8,1 juta ton, dengan Perum Bulog menguasai sekitar 2 juta ton dari jumlah tersebut. Jika digabung dengan produksi tahun ini, total ketersediaan beras nasional bisa mencapai hampir 10 juta ton pada akhir tahun 2025.
Dengan proyeksi ini, Ketut memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras dan stok yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama tiga bulan ke depan.
“Artinya kita jangan ragu-ragu, untuk tahun 2025 ini, kita sudah berani menyatakan tidak ada impor. Pasti tidak ada impor mestinya,” tegasnya.
Kementan Gerak Cepat Pacu Produksi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Happy Suryati mengungkapkan, pihaknya selalu melakukan pemantauan secara intensif setiap hari untuk memastikan seluruh daerah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal itu demi memastikan capaian Luas Tambah Tanam (LTT) guna mendukung target swasembada pangan nasional.
“Terus terang saja, kami setiap malam di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan Zoom meeting dengan semua daerah untuk memastikan capaian LTT sesuai dengan target yang dipasang oleh Bapak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman),” ujar Happy.
Menurut Happy, periode Januari hingga April menjadi titik krusial dalam pelaksanaan LTT. Kementan pun menargetkan penanaman seluas 1,5 hingga 2 juta hektare per bulan selama periode ini.
“Kami harus mengejar dari bulan ke bulan. Titik krusial kami adalah di Januari, Februari sampai dengan April,” jelasnya.
Adapun target luas tanam ini dirancang untuk memastikan ketersediaan beras nasional aman, khususnya dalam menghadapi musim panen dan kebutuhan pangan yang meningkat di pertengahan tahun.
“Dengan capaian ini, Sapron (Sarana Produksi Pertanian) pertama dan kedua akan aman dalam penyediaan berasnya,” tambah dia.
Target Produksi 34 Juta Ton Beras
Sebagai bagian dari upaya swasembada pangan, Kementan telah menetapkan target ambisius untuk mencapai produksi 34 juta ton beras pada bulan Juni 2025.
“Dari Bapak Menteri, target ini ditetapkan agar swasembada pangan dapat tercapai,” ujarnya.
Pemantauan ketat ini dilakukan untuk memastikan setiap daerah berkontribusi optimal dalam meningkatkan produksi pangan, terutama beras, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dengan koordinasi yang intensif dan pengawasan yang menyeluruh, Kementan optimistis target ini dapat tercapai sesuai jadwal.
Selain itu, pengumuman inflasi Januari 2025 serta data PMI Manufaktur Desember 2024 juga akan menjadi perhatian pasar.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga akan mengumumkan cadangan devisa pada Jumat (7/2/2025). Dari luar negeri, pidato sejumlah pejabat bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) dan data ketenagakerjaan AS akan menjadi katalis utama bagi pergerakan pasar global.
Wakil Ketu The Fed Philip N. Jefferson akan berbicara pada Economics Department Special Lecture, Lafayette College, Easton, Pennsylvania, Gubernur Michelle W. Bowman akan berbicara pada Kansas Bankers Association Harold A. Stones Government Relations Conference.
Senin, 3 Februari 2025: Inflasi RI di Tengah Lonjakan Harga Cabai
Badan Pusat akan mengumumkan data inflasi Januari pada Senin (3/1/2025).
Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 12 institusi memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) diproyeksi akan naik atau mengalami inflasi secara bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,30% pada Januari 2025. Sementara secara tahunan (year on year/yoy), inflasi diproyeksi akan menembus 1,85%.
Konsensus CNBC Indonesia juga memperkirakan inflasi inti pada Januari 2025 akan berada di 2,27% (yoy)
Sebagai catatan, inflasi Desember 2024 tercatat 0,44% (mtm) dan secara tahunan mencapai 1,57%.
Selain itu, Indonesia juga akan merilis data S&P Global Manufacturing PMI Januari 2025. Seperti diketahui, data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di 51,2 pada Desember 2024. Angka ini memastikan PMI Indonesia kembali ke jalur ekspansif setelah terkontraksi selama lima bulan.
Seperti diketahui, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi selama lima bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), Oktober (49,2), dan November 2024 (49,6).
China hingga Amerika Serikat juga akan merilis data PMI Manufaktur mereka pekan ini.
Dari AS, S&P Global Manufacturing PMI Final Januari dan ISM Manufacturing PMI akan menjadi perhatian pasar. ISM Manufacturing PMI sebelumnya di level 49,3, sedikit di bawah ekspektasi 49,5, yang mencerminkan masih lemahnya sektor manufaktur AS.
Selasa, 4 Februari 2025: Data Tenaga Kerja AS Jadi Sorotan
Dari Amerika Serikat, data Job Openings and Labor Turnover Summary (JOLTS) untuk Desember 2024 akan diumumkan. JOLTS mengukur jumlah lapangan pekerjaan baru di luar sektor pertanian AS selama kurun waktu sebulan.
Jumlah lowongan pekerjaan meningkat sebesar 259.000 menjadi 8,098 juta pada November 2024, dari 7,839 juta yang direvisi naik pada Oktober dan melebihi ekspektasi pasar yang sebesar 7,70 juta. Jika kondisi pasar tenaga kerja masih kencang maka harapan pasar melihat pelonggaran The Fed makin pupus.
The Fed juga akan merilis Loan Officer Survey, yang akan memberikan wawasan tentang kondisi kredit di AS. Hal ini penting mengingat The Fed tengah mengkalibrasi kebijakan moneternya setelah tiga kali pemangkasan suku bunga tahun lalu.
Rabu, 5 Februari 2025: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia & Perdagangan Global
BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2024 sekaligus full year 2024. Data pertumbuhan ini menjadi kunci untuk melihat momentum ekonomi domestik. Data tersebut juga akan mencerminkan seberapa besar dampak pelemahan daya beli pada Oktober-Desember 2024 berpengaruh ke ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2024 akan mencapai 5,01% secara tahunan (year on year/YoY). Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi kuartal III-2024 yang sebesar 4,95%, tetapi lebih rendah dari kuartal IV/2023 yang mencapai 5,04%.
Sementara itu, AS akan merilis Balance of Trade Desember, yang sebelumnya mencatat defisit sebesar US$ 78,2 miliar. Angka ekspor dan impor AS juga akan memberikan gambaran mengenai kondisi perdagangan global di tengah ketidakpastian ekonomi.
Kamis, 6 Februari 2025: Data Ketenagakerjaan AS dan Prospek Suku Bunga
Dari AS, data klaim pengangguran untuk pekan yang berakhir pada 1 Februari akan menjadi perhatian utama. Klaim pengangguran diperkirakan berada di 207.000, lebih rendah dari minggu sebelumnya 214.000, menandakan pasar tenaga kerja yang masih ketat.
Selain itu, Bank of England (BoE) akan merilis pernyataan dari Gubernur Andrew Bailey, yang dapat memberikan petunjuk mengenai kebijakan moneter Inggris di tengah ketidakpastian ekonomi Eropa.
Jumat, 7 Februari 2025: Data Cadangan Devisa & Non-Farm Payroll AS
Bank Indonesia akan mengumumkan cadangan devisa Januari 2025, yang sebelumnya tercatat sebesar US$ 155,7 miliar. Sementara itu, dari AS, laporan ketenagakerjaan Non-Farm Payrolls (NFP) Januari akan menjadi kunci bagi arah kebijakan The Fed. Konsensus memperkirakan NFP berada di 170.000, menurun dari 256.000 di bulan sebelumnya. Tingkat pengangguran diproyeksikan stabil di 4,1%.
Dengan sederet data ekonomi yang akan dirilis, pasar akan menghadapi pekan yang penuh tantangan. Inflasi domestik yang dipicu oleh kenaikan harga cabai dan BBM non-subsidi berpotensi menjadi tekanan bagi kebijakan moneter BI, sementara data tenaga kerja AS akan menjadi penentu arah suku bunga The Fed dalam beberapa bulan ke depan.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengungkapkan bahwa bertani bisa menjadi profesi yang menjanjikan secara finansial. Tak tanggung-tanggung, penghasilan dari bertani bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.
“Pendapatannya setelah dihitung, hasil panen dan seterusnya, dikurangi beban biaya dan seterusnya, itu 15 orang itu masing-masing sebulannya rata-rata dapat Rp 15 sampai Rp 20 juta, itu maksudnya dari petani milenial yang ramai-ramai di media sosial,” kata Sudaryono di Graha Mandiri, Jakarta dikutip Sabtu (1/2/2025).
Adapun, untuk mendapatkan pendapatan sebesar itu, pemerintah memberi sarana produksi pertanian agar anak muda bisa mengolahnya. Dengan perhitungan 15 orang dapat mengelola 200 hektare serta hasil panen yang besar, maka pendapatan petani muda sampai dua digit bukan tidak mungkin.
“Petani milenial itu namanya Brigade Pangan, kita cetak sawah di luar Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Merauke, di Papua, di Sulawesi, kita ada optimalisasi lahan rawat dan juga cetak sawah. Kita ada optimalisasi lahan rawa dan juga cetak sawah, kan enggak ada orangnya di situ. Maka kita membentuk satu brigade dari pemuda lokal situ,” katanya.
Alasan jumlah petani di Indonesia kian menyusut salah satunya karena semakin beragamnya pekerjaan di Indonesia. Kondisi saat ini berbeda dengan beberapa puluh tahun lalu dimana petani menjadi profesi yang menjanjikan.
“Kalau kita bandingkan tahun 60-70, ya dulu lapangan pekerjaan kan tidak sebanyak, diversifikasi lapangan pekerjaan kan tidak sebanyak sekarang. Artinya orang zaman dulu ya tahunya pertanian. Makin ke sini, tanah pertaniannya juga kan enggak pernah nambah. Ini memang menjadi tantangan bagi kita,” ujar Sudaryono.
Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas menjelaskan bahwa reklamasi ini bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari proses bisnis perusahaan. Dengan begitu, proses bisnis yang dilakukan sesuai dengan kaidah penambangan yang benar.
Menurut Tony, sejak awal pihaknya telah memperkirakan dampak lingkungan yang mungkin muncul dan merencanakan langkah mitigasi, termasuk waktu yang tepat untuk melakukan penanaman kembali.
“Kami tanam kembali lebih dari 3 ribu hektare, sekitar 40 ribu hektare akan direklamasi semuanya. Kalau dihitung dari sisi karbon, tentu ada manfaatnya. Namun, kami melakukannya bukan karena insentif, tetapi karena ini bagian dari pola pertambangan yang benar,” ujarnya dalam acara CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).
Sebelumnya, PTFI menargetkan bisa melakukan reklamasi pasca operasi produksi tambang Grasberg hingga 920 hektare (Ha) sampai tahun 2041. Pada tahun 2024 reklamasi ditargetkan bisa mencapai 65 hektare.
Manager Grasberg Surface Mine Engineering PT Freeport Indonesia, Sena Indra Wiraguna menjelaskan, pihaknya sudah menyusun rencana reklamasi pasca operasi produksi tambang Grasberg sekitar 920 ha. Di mana, pengajuan target reklamasi diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setiap lima tahun.
“Target kami bisa reklamasi hingga 920 hektare hingga tahun 2041,” kata Sena saat ditemui di Tambang Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua, Selasa (10/12/2024).
Sebagai gambaran, tambang Grasberg resmi dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia sejak tahun 1990 dan resmi ditutup pada April 2020.
Dalam hitungan Sena, selama 30 tahun beroperasi, Tambang Grasberg telah menghasilkan bijih konsentrat mencapai 1,4 miliar ton dan 3,4 miliar overburden removal.
