Terbaru, Partai Demokrat menyatakan tidak lagi melanjutkan pengambilan keputusan tingkat II untuk RUU Pilkada. Menurut partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut, keputusan ini diambil setelah mencermati dan mendengar aspirasi mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat.
“Kami mendorong agar KPU RI dapat segera menyusun Peraturan KPU yang sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Demokrat dalam pernyataan resmi, dikutip Sabtu (24/8/2024).
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga bagian dari KIM, tak lagi mendukung RUU Pilkada. Juru bicara PKS Muhammad Kholid menyatakan pihaknya menyambut baik keputusan pimpinan DPR untuk membatalkan rencana revisi UU Pilkada tersebut.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan batalnya penetapan revisi UU Pilkada. Dasco menjelaskan, pembatalan murni karena secara tata tertib aturan persidangan tidak terpenuhi.
“Kita ikuti tatib yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR, setelah ditunda 30 menit, kemudian menurut tatib itu tidak bisa diteruskan sehingga kita tidak jadi laksanakan,” kata Dasco yang juga menjabat Ketua Harian Partai Gerindra dalam konferensi pers pada Kamis.
Pada Jumat, Dasco menegaskan KIM masih solid kendati pengesahan RUU Pilkada batal.
Kronologi Gonjang-ganjing RUU Pilkada
Baleg sebelumnya bersepakat RUU Pilkada dibawa ke paripurna pada Kamis (23/8/2024). RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR, hanya PDIP yang menolak.
Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari usai MK mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.
Pengesahan ini juga dilakukan di tengah gelombang protes besar dari rakyat Indonesia. Demo besar di sejumlah kota serempak digelar kemarin. Demo ini bagian dari gerakan ‘peringatan darurat Indonesia’ yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.
Putusan MK telah mengubah ambang batas pencalonan oleh partai politik yang ada di UU Pilkada sebesar 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah. MK menganulir ambang batas dalam UU Pilkada tersebut melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024.
MK kemudian memberikan syarat baru ambang batas didasarkan pada jumlah penduduk. Melalui putusan itu, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
Partai yang tidak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat presentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon yaitu memperoleh suara sah dari 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung pada jumlah pemilih tetap di provinsi itu.
Sementara keputusan Baleg DPR pada Rabu (21/8/2024) justru tetap mempertahankan ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Namun, partai politik yang tak punya kursi di DPRD disyaratkan seperti yang diputuskan oleh MK.
UU Pilkada mengatur batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan calon bupati/wali kota adalah 25 tahun. Putusan MK nomor 70/PPU-XXII/2024 menegaskan batas usia minimum calon gubernur tetap 30 tahun dan calon wali kota/bupati tetap 25 tahun, saat ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, bukan ketika dilantik.
Di sisi lain, keputusan Baleg DPR menyatakan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik. Mereka malah mengacu pada keputusan MA dalam menyusun beleid ini, bukan mengikuti MK.
Foto: Karyawati menunjukkan emas PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) di salah satu gallery penjualan emas di Jakarta, Selasa (21/5). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Sementara harga buyback (harga yang digunakan ketika menjual emas kembali) berada di posisi Rp1.267.000 per gram atau turun Rp9.000.
Harga emas Antam hari ini sejalan dengan harga emas dunia yang ditutup menguat kemarin (23/8/2024) sebesar 1,09% ke angka US$2.510,32 per troy ons.
Melesatnya harga emas global terjadi setelah ketua bank sentral AS (The Fed), Jerome Powell semakin membuat pasar yakin bahwa sudah waktunya suku bunga turun.
Dikutip dari Kitco, analis mencatat bahwa pasar menerima sinyal yang paling jelas pada Jumat selama pidato Powell di Simposium Bank Sentral Jackson Hole.
“Saatnya bagi kebijakan untuk disesuaikan,” kata Powell. “Arah pergerakan sudah jelas, dan waktu serta kecepatan pemotongan suku bunga akan bergantung pada data yang masuk, prospek yang berkembang, dan keseimbangan risiko.”
Foto: Serah terima jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Menurut Dadan, setidaknya terdapat beberapa arahan dari Bahlil selaku Menteri ESDM baru untuk sektor minerba, salah satunya yakni terkait penyederhanaan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Penyederhanaan ini diharapkan mampu menarik investasi. “Kalau saya tangkap ya melakukan penyederhanaan misalkan proses perizinan rkab beliau concern nya di sana,” ujar Dadan dikutip Jumat, (23/8/2024).
Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia/Indonesia Coal Mining Association (APBI/ICMA) menaruh harapan terhadap terhadap Bahlil Lahadalia yang saat ini resmi menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Terutama untuk sektor pertambangan batu bara di Indonesia.
Ketua Umum APBI Priyadi mengatakan bahwa hingga kini pihaknya belum menyalurkan aspirasinya kepada Bahlil selaku Menteri ESDM saat ini. Namun demikian, ia memandang bahwa tantangan industri pertambangan ke depan tidak mudah.
“Kendala-kendala di sektor batu bara kan memang harga tidak bisa kita kontrol, semua bahan pendukung juga naik, termasuk spare part, dan sebagainya ini kan menjadi PR kita semua bagaimana kita bisa mengoptimalkan cadangan di Indonesia ini,” ujarnya di Jakarta, dikutip Selasa (20/8/2024).
Oleh sebab itu, ia pun berharap baik pemerintah dan perusahaan tambang lebih aware terhadap kondisi pertambangan ke depan. Salah satunya seperti tantangan mengenai harga batu bara yang fluktuatif.
“Konsistensi ini kan penting. Karena terus terang saja sebenarnya tantangan itu memang selalu ada tapi memang untuk saat ini kita unpredictable karena ada kondisi perang, ada kondisi potensi krisis nah itu yang belum kita bisa prediksi,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Istana Merdeka pada pagi ini. Bahlil menggantikan posisi Arifin Tasrif yang terkena reshuffle kabinet.
Foto: Karyawan berada di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (12/8/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Pada 19 Juni 2024, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) seharga Rp 9.050 per saham, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rp 5.750 per saham, saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) seharga Rp 4.300 per saham, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Rp 4.100 per saham.
Sementara, hari ini, pada pembukaan perdagangan 23 Agustus 2024, saham BBCA berada di level Rp 10.325 per saham, BMRI berada di level Rp 7.000 per saham, BBNI Rp 5.300 per saham, BBRI di level Rp 5.150 per saham.
Dengan demikian para pemilik saham perbankan sudah menikmati keuntungan atau capital gain lebih dari 20% per hari ini.
Saham perbankan menjadi primadona para investor baik asing maupun domestik. Business Development Advisor BEI Poltak Hotradero mengungkapkan, sebab tingkat pengembalian aset atau return on asset (ROA) bank di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik.
“Sektor perbankan Indonesia menjadi primadona investor asing karena ROA tertinggi di Asia Pasifik. Nomor 1 Indonesia, kedua Filipina kalau tidak salah,” ujarnya dikutip Jumat (23/8).
Selain itu, menurutnya banyak faktor yang membuat saham perbankan Indonesia menjadi sangat menarik, di antaranya pangsa pasar yang masih sangat luas karena banyak masyarakat Indonesia yang belum terjamah oleh perbankan.
“Unbanked besar. Penduduk kita aktif dan bagi mereka sangat menarik sektor keuangan berkontribusi besar terhadap perdagangan pasar modal,” ungkapnya.
Apalagi, lanjutnya, masyarakat Indonesia sangat aktif dalam hal keuangan digital. Hal tersebut berperan besar dalam kontribusi pada perdagangan saham sektor keuangan di pasar modal.
Meskipun demikian, pergerakan harga saham sepenuhnya adalah mekanisme pasar. “Untuk market cap, bank dengan market cap terbesar di Asia Tenggara itu adalah bank punya Indonesia. Ini menunjukkan sektor perbankan menjadi sangat penting,” pungkasnya.
Jumlah instansi pusat yang akan mengumumkan jumlah formasi dan jabatan yang dibuka kemungkinan akan terus bertambah. Mengingat proses pendaftarannya masih dibuka hingga 6 September 2024 nanti. Berikut ini merupakan daftar 13 kementerian dan lembaga pemerintahan pusat yang telah mengumumkan formasinya.
1.KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka 230 formasi dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Formasi dibuka di berbagai unit kerja dengan pendidikan minimal S1.
Berikut ini merupakan daftar formasi yang dibuka KPK:
1.Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi: 6 formasi 2.Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat: 16 formasi 3.Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi: 78 formasi 4.Sekretaris Deputi Bidang Informasi dan Data: 51 formasi 5.Biro Keuangan: 1 formasi 6.Biro Sumber Daya Manusia: 14 formasi 7.Biro Hubungan Masyarakat: 12 formasi 8.Biro Umum: 49 formasi 9. Inspektorat: 3 formasi
2. Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengumumkan akan membuka 100 formasi dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Formasi tidak hanya dibuka untuk para lulusan jurusan Hubungan Internasional (HI).
Kemenlu membuka formasi CPNS untuk 10 unit kerja yang ada di kementerian itu. Di antaranya, Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa; Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN; Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral; dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.
Lowongan juga dibuka untuk unit kerja Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik; Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; Inspektorat Jenderal; dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri.
3.Pemda Jakarta
Pemerintah DKI Jakarta membuka 4.413 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Formasi dibuka untuk lulusan S-1 hingga SLTA sederajat.
Salah satu formasi yang dibuka untuk SLTA adalah lowongan untuk petugas pemadam kebakaran sebanyak 215 formasi. Persyaratan khusus yang harus dimiliki calon pelamar adalah berjenis kelamin laki-laki dan tidak memiliki fobia terhadap api, ruang gelap dan ketinggian. Tinggi badan minimal 165 Centimeter.
4. Kemenkumham
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka 9.070 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Formasi yang dibuka dibuka untuk lulusan SMA, D3, S1 dan S2.
Formasi dibuka kebutuhan umum dan juga kebutuhan khusus. Kebutuhan umum dibuka untuk 8.864 formasi. Sementara kebutuhan khusus terdiri dari 24 formasi untuk putra-putri Kalimantan dan 182 formasi khusus disabilitas.
5. Kominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI membuka 4.215 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Rinciannya sebanyak 669 formasi dibuka untuk Kementerian Kominfo, 1.093 formasi di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), dan 2.453 formasi di LPP TVRI.
Kominfo membuka dua jenis formasi, yaitu untuk umum dan khusus. Formasi khusus dibuka untuk pelamar yang lulus dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat cumlaude; dan lulusan perguruan tinggi luar negeri. Selain itu, kebutuhan khusus juga dibuka untuk kaum disabilitas; putra-putri Kalimantan; serta putra-putri Papua.
6. BKN
Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka 529 formasi dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Gaji yang ditawarkan untuk para pelamar rata-rata sebesar Rp 7 juta sampai lebih dari Rp 8 juta.
Formasi yang dibuka oleh BKN terdiri dari kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus dibuka bagi para lulusan S-1 dan D-IV dengan predikat cumlaude, serta penyandang disabilitas, putra-putri Papua, serta putra-putri Kalimantan. Kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan dibuka untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gaji yang ditawarkan oleh BKN untuk calon pelamar cukup beragam. Untuk analis hukum ahli pertama gaji yang ditawarkan minimal Rp 7.920.850 sampai Rp 9.159.850. Sementara untuk jabatan analis pengelolaan keuangan APBN, gaji yang ditawarkan sebesar Rp 7.920.850 sampai Rp 9.159.850.
7. Kejaksaan
Kejaksaan Agung membuka ribuan formasi pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Formasi yang paling banyak dibuka adalah Jaksa Ahli Pertama.
Dikutip dari Pengumuman Nomor PENG-11 /C/Cp.2/08/2024, Kejagung membuka total 9.694 formasi pada CPNS 2024. Sebanyak 8.995 formasi dibuka untuk kebutuhan umum. Sementara itu, untuk kebutuhan khusus disabilitas dibuka sebanyak 194 formasi; untuk putra-putri Papua sebanyak 215 formasi; untuk putra-putri Kalimantan 19 formasi; dan cumlaude 271 formasi.
Kejaksaan membuka total 2.000 formasi untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama. Sebanyak 1.773 formasi dibuka untuk kebutuhan umum. Sedangkan 27 formasi dibuka khusus untuk putra-putri Papua dan 200 formasi untuk lulusan cumlaude.
8. Bappenas
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional membuka 751 formasi pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
Formasi yang dibuka terdiri dari kebutuhan khusus, yakni warga negara Indonesia yang memenuhi syarat perundang-undang. Adapula kebutuhan khusus yang diperuntukkan bagi para lulusan cumlaude; penyandang disabilitas; dan putra-putri Kalimantan.
9. Kemenkeu
Kementerian Keuangan resmi membuka formasi untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Jumlah formasi yang dibuka mencapai 1.230 jabatan.
Formasi-formasi tersebut terbagi menjadi dua kebutuhan, yakni kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Formasi untuk kebutuhan khusus dikhususkan untuk mereka yang lulus kuliah dengan predikat cumlaude; penyandang disabilitas; dan putra-putri Papua, serta Kalimantan.
Dikutip dari pengumuman resmi Kemenkeu, formasi tersebut dibuka di beberapa unit kerja yang ada. Berikut ini merupakan daftarnya.
· Sekretariat Jenderal (SETJEN) 6 formasi
· Inspektorat Jenderal (ITJEN) 14 formasi
· Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 607 formasi
· Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 435 formasi
· Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 5 formasi
· Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) 38 formasi
· Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 88 formasi
· Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 3 formasi
· Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) 5 formasi
· Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 11 formasi
· Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 13 formasi
· Lembaga National Single Window (LNSW) 5 formasi
10. Setneg
Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 426 formasi. Dikutip dari situs Setkab, 426 formasi terdiri dari 303 formasi tenaga teknis dan 3 formasi tenaga kesehatan. Mereka akan ditempatkan di Kementerian Sekretariat Negara. Kemudian, sisanya 120 formasi tenaga teknis yang akan ditempatkan di Sekretariat Kabinet.
13. OIKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka 600 formasi pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Pendaftaran ini dijadwalkan telah buka pada 20 Agustus dan akan ditutup pada 6 September 2024.
Pada CPNS 2024, OIKN akan membuka dua jalur, yakni jalur umum dan jalur khusus. Jalur khusus diisi oleh peraih predikat cumlaude, penyandang disabilitas, dan putra/putri kalimantan dan jalur umum adalah jalur sesuai seleksi normal.
14. Kementerian PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR) yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono kembali membuka lowongan kerja terbaru bagi Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2024.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 2 Juli 2024, Kementerian PUPR memerlukan tenaga profesional untuk mengisi posisi jabatan fungsional.
“Pengadaan CPNS Kementerian PUPR Tahun 2024, terbagi atas kebutuhan jabatan fungsional; tenaga medis sebanyak 6.385 kebutuhan dan tenaga kesehatan sebanyak 3 kebutuhan,” tulis Kementerian PUPR dalam pengumuman Nomor 05/PENG-Mn/2024, dikutip Kamis (21/8/2024).
Proses pendaftaran dibuka sejak 20 Agustus dan akan ditutup pada 2 September 2025. Sama seperti beberapa instansi lainnya, Kementerian PUPR juga membuka kategori khusus bagi pelamar disabilitas, diaspora, serta putra-putri Papua dan Kalimantan, dan lulusan terbaik atau cumlaude
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia sendiri mendapatkan kesepakatan pendanaan proyek terbanyak dari pertemuan Menteri di acara Asia Zero Emission Community (AZEC) 2nd Ministerial Meeting, di Jakarta, Rabu (21/08/2024). Dari total kesepakatan pendanaan dari JBIC sebanyak 78 proyek, 34 proyek di antaranya dari Indonesia.
“Ini adalah AZEC Ministerial Meeting yang kedua. Dan kali ini adalah ada shortlist dari 78 proyek di negara Asia yang akan di-support oleh financing dari Jepang, dari JBIC. Dan Indonesia adalah mempunyai shortlist terbesar, yaitu 34 proyek,” ucap Airlangga saat ditemui usai acara AZEC, di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (21/8/2024)
Airlangga mengatakan, Jepang bersepakat untuk mendanai salah satunya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia. Bahkan, dia mengatakan Jepang meminta untuk penambahan pengembangan PLTP Sarulla, Sumatera Utara.
“Nah proyek yang sudah didukung (pendanaan Jepang), geothermal kita ada 15 proyek dan salah satu yang dibahas tadi adalah yang sudah kita putuskan dan Jepang juga tadi mengusulkan tambahan dari proyek (PLTP) Sarulla,” papar Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga mengungkapkan proyek lainnya yang juga didukung oleh Jepang adalah proyek pemanfaatan limbah menjadi sumber energi di Indonesia. Proyek tersebut diklaim akan dikembangkan di Legok Nangka, Jawa Barat.
Lebih lanjut, ada pula proyek pengembangan lahan gambut atau peatland di Kalimantan Tengah.
“Jadi kemudian yang kedua, kita sudah bicara Waste to Energy itu yang di Jawa Barat, Legok Nangka. Kemudian juga kita mendorong pilot proyek daripada pengembangan peatland dengan Sumitomo Forestry dimana seluruh perizinannya sudah tersedia tinggal komersialisasi dan ini akan menjadi percontohan bagaimana mengelola kawasan gambut di Kalimantan Tengah dan dengan prototipe ini selesai ke depan kita berharap pengembangan food crop juga bisa dimungkinkan,” tambahnya.
Proyek lain yang juga diklaim akan didukung pendanaannya oleh Jepang, lanjut Airlangga, adalah proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTA) Kayan yang nantinya akan menghasilkan listrik hingga 9.000 Mega Watt (MW).
“Hydro ini di Kayan Hydro itu diharapkan bisa memproduksi sampai dengan 9 ribu Mega Watt atau 9 Giga Watt dan ini akan dikaitkan dengan industri turunannya termasuk hidrogen dan amonia,” imbuh Airlangga.
Selanjutnya, Jepang juga diklaim sepakat untuk mendanai proyek penangkapan karbon melalui Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), blue ammonia, hingga hidrogen.
“Tadi juga diangkat beberapa proyek yang terkait dengan ini antara lain juga CCUS Carbon Capture and Storage, kemudian tadi blue ammonia dan hydrogen. Salah satu blue ammonia yang pertama akan dibangun di kawasan Pupuk Iskandar Muda atau Special Economic Zone Aceh yang diharapkan bisa membuat the first blue ammonia,” tambahnya.
Ditambah, ada pula proyek transmisi listrik Jawa, Sumatera, Riau, Batam, hingga Singapura. Dia menambahkan, proyek transmisi ini menjadi bagian dari sistem transmisi di ASEAN.
“ASEAN Power Grid itu menjadi prioritas tadi juga saya sampaikan bahwa grid listrik ini tidak hanya di Jawa Sumatera tapi konektif nyambung dengan Kepulauan Riau dan Batam, Bintan, Karimun ini menjadi salah satu juga proyek yang nanti solar panelnya sudah akan di-offtake oleh Singapura,” tutupnya.
Pada perdagangan hari ini, Rabu (21/8/2024) pukul 08:56 WIB, harga minyak brent turun tipis 0,05% ke posisi US$77,16 per barel. Begitu pula dengan harga minyak WTI yang melemah 1,27% ke posisi US$73,1 per barel dibandingkan perdagangan sebelumnya (20/8/2024).
Dikutip dari Reuters, stok minyak mentah AS diperkirakan naik 347.000 barel minggu lalu, menurut sumber pasar yang mengutip data American Petroleum Institute pada Selasa. Namun, stok bensin dan distilat masing-masing turun 1,043 juta barel dan 2,247 juta barel, menurut sumber tersebut.
Amerika Serikat adalah produsen dan konsumen minyak terbesar di dunia, dan meningkatnya inventaris menunjukkan adanya kelebihan pasokan yang dapat menghambat harga.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menyelesaikan perjalanan ke Timur Tengah yang bertujuan untuk membantu merundingkan perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Blinken dan mediator dari Mesir serta Qatar telah meningkatkan harapan untuk “proposal jembatan” AS, yang dapat mengecilkan kesenjangan antara kedua belah pihak dalam perang yang telah berlangsung selama 10 bulan.
Jika gencatan senjata benar-benar dapat terjadi, maka harga minyak dunia berpotensi kembali turun ke level yang lebih rendah.
Nah, bagi para pelamar agaknya harus memperhatikan sejumlah hal supaya sukses dalam proses pendaftaran ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau pelamar harus mencari mencari tahu berbagai informasi mengenai pendaftaran CPNS 2024, termasuk syarat dan ketentuan pelamar.
Melalui akun Instagramnya, BKN mengingatkan syarat umum pelamar CPNS 2024, yakni berstatus WNI yang berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, kecuali jabatan tertentu, seperti dokter spesialis. Kemudian, pelamar tidak pernah dipidana dan tidak pernah melakukan atau terlibat pelanggaran seleksi.
Pelamar juga tidak boleh berstatus CPNS/PNS serta prajurit TNI atau Polri dan tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai CPNS/PNS, TNI atau Polri serta pegawai swasta. Selain itu, pelamar tidak boleh terlibat atau menjadi anggota partai politik dan tidak terlibat politik praktis.
Kemudian, pelamar atau peserta memenuhi kualifikasi kesehatan, pendidikan, dan kompetensi sesuai jabatan. Terakhir, bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI yang ditentukan instansi pemerintah.
Jika PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPPK atau Pyb instansi.
Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai atau NIP.
Pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN yakni PNS atau PPPK pada periode tahun anggaran yang sama. Selain itu, pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode seleksi.
Bagaimana jika pelamar CPNS?
BKN menjelaskan jika pelamar melamar lebih dari satu instansi atau jenis pengadaan atau jenis jabatan, maka dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan gugur dan sanksi juga bisa dikenakan terhadap pelamar yang menggunakan dua nomor identitas kependudukan atau NIK yang berbeda dan terlibat melakukan tindakan pelanggaran seleksi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB juga menegaskan pada seleksi kali ini, pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi CPNS Tahun Anggaran 2023. Adapun untuk jenis tes seleksi kali ini adalah seleksi administrasi; SKD; dan seleksi kompetensi bidang (SKB).
Kementerian PANRB menggarisbawahi bahwa pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
“Maka para pelamar maupun keluarganya diimbau agar tidak mempercayai apabila ada pihak lain yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan uang ataupun dalam bentuk lain,” tegas Kementerian PANRB dalam laman resminya.
Di 2025, yang sudah akan naik yakni persentase pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), dari yang saat ini dikenakan 11%, menjadi 12% di awal 2025. Tak hanya kenaikan PPN, adapula kenaikan-kenaikan lainnya yang bakal memberatkan masyarakat.
Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.
1. PPN Naik menjadi 12%
Sinyal tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap naik menjadi 12% pada 2025 semakin jelas. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 Jumat (16/8/2024)membahas kenaikan PPN 12%.
Sri Mulyani menjelaskan hanya sejumlah barang dan jasa yang tidak terkena PPN itu di antaranya berada di sektor barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan tarif itu telah jelas menjadi amanat Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
“Kan undang undangnya sudah jelas ya. Kecuali ada hal yang terkait dengan Undang-undang, kan tidak ada,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Pemerintah belum memutuskan kenaikan tarif PPN 12% tetapi telah melakukan simulasi penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025. Namun, untuk penerapannya masih tergantung keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pengenaan tarif PPN 12% itu diamanatkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, karena ada permintaan dari sektor usaha, khususnya pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia supaya ditunda, simulasi itu dilakukan untuk melihat dampaknya.
“Kalau dampak potensinya kan gampang hitungnya, naik dari 11% ke 12% itu kan berarti naik 1%, 1 per 11 itu kan katakan 10% total PPN kita realisasi setahun Rp 730-an triliun, berarti kan tambahnya sekitar Rp 70-an triliun,” tegas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Susiwijono Moegiarso
“Hitung dengan dampak ekonominya kira-kira kalau dengan itu bagaimana, nanti kemampuan bisnis serta sektor industri kita dan sebagainya, tinggal disandingkan,” ungkapnya.
2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)
Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Pengenaan cukai ini akan membuat masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli minuman manis.
Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan. Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025. Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi: a. hasil tembakau; b. minuman yang mengandung etil alkohol; c. etil alkohol atau etanol; d. minuman berpemanis dalam kemasan
Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.
“Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.
Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.
Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.
Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan rencana pengenaan cukai tersebut masih harus dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Iya memang itu (cukai minuman berpemanis) yang akan kita coba bahas nanti dengan DPR, yang lain memang enggak,” ujar Febrio di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jumat (16/8/2024).
2. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum membahas besaran tarif iuran yang akan naik itu.
“Belum kita bahas antar kementerian terkait,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Sebagaimana diketahui, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.
Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.
“Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga naik,” katanya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (8/8/2024).
Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau kelas III gak akan naik. Kelas III itu kan, mohon maaf, umumnya PBI kan kelas 3,” tegasnya.
Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.
3. Potensi Kenaikan BBM
Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.
Dokumen RAPBN 2025 menyebutkan subsidi energi dialokasikan Rp 204,5 triliun atau naik dari outlook tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 192,8 triliun. Merinci Buku II Nota Keuangan RI 2025, bahwa subsidi energi senilai Rp 204,5 triliun itu diantaranya untuk subsidi BBM dan LPG 3 Kilogram (Kg) mencapai Rp 114 triliun atau naik tipis dari outlook tahun 2024 yang mencapai Rp 112 triliun.
Dokumen tersebut juga menyebut kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/ penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kalimat tersebut mengisyaratkan jika pemerintah akan melakukan pembatasan pada penikmat subsidi BBM. Artinya, ada sebagian kalangan yang harus membayar lebih mahal untuk membeli BBM tahun depan.
4. Potensi Kenaikan Harga Gas Elpiji
Selain berencana memangkas subsidi BBM, pemerintah juga berencana untuk memangkas subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau gas Elpiji ukuran 3 kg. Bahkan, subsidi tersebut direncanakan akan dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan pemerintah berencana untuk merubah skema pemberian subsidi pada produk gas tabung 3 kg atau gas melon menjadi BLT.
Namun, Ia menyebut rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama DPR. Dia menyebut jika selama ini penerima susbidi LPG 3 kg dinikmati 80% masyarakat mampu.
Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.
Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Padahal, saat ini menurut Eddy masih ada yang perlu dibenahi dari DTKS saat ini agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
“Sekarang kan (pemberian bansos) acuannya adalah DTKS. Makanya kenapa proses ini memakan waktu, karena harus mempersiapkan infrastruktur untuk peng-transferannya. Karena setiap penerima itu harus memiliki rekening bank. Diperhitungkan kurang dari 5% itu tidak memiliki rekening bank karena ada di pelosok sekali, itu bagaimana dengan pemberiannya,” ucapnya.
Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi. Komisi VII DPR RI mengungkapkan harga asli atau harga keekonomian dari tabung LPG tersebut.
“Di dalam setiap tabung LPG 3 kg, ada subsidi pemerintah Rp 33 ribu. Jadi kalau harganya sekarang adalah katakan saja Rp 20 ribu deh harganya, artinya kan keekonomiannya Rp 53 ribu kan? Kurang lebih kalau keekonomiannya seperti itu,” ujar Soeparno kepada CNBC Indonesia.
Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.
Foto: Serah terima jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta agar penyelesaian rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan (RUU EB-ET) dapat dikebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi saat menghadiri rapat pimpinan (Rapim) di lingkungan Kementerian ESDM, Selasa (20/8/2024).
Menurut Eniya, di dalam rapat tersebut, terdapat beberapa arahan yang diberikan oleh Bahlil selaku Menteri ESDM yang baru. Salah satunya terkait percepatan penyelesaian rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan (RUU EB-ET).
“Tadi itu masalah undang-undang. RUU (EBET) ini harus segera diselesaikan. Ini masih belum terjadwalkan untuk sidang lagi kan. Itu yang tadi beliau (Bahlil) juga meminta itu dipercepat,” ujar Eniya ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (21/8/2024).
Selain itu, Bahlil juga meminta agar pengembangan bioenergi sebagai sumber energi terbarukan (EBT) dapat menjadi prioritas. Bahkan program mandatori biodiesel yang saat ini baru 35% (B35) dapat digenjot hingga B60. Adapun, saat ini Kementerian ESDM tengah menyiapkan program mandatori biodiesel B40.
“Tapi kajian ini tadi saya menyampaikan bahwa kita sudah melakukan kajian B50. Dimana kemarin kan Pak Mentan juga sudah soft launching untuk B50 dan tadi diarahkan untuk bukan hanya B50 saja, bisa juga ke B60,” katanya.
Sebelumnya, Eniya memprediksi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia akan semakin marak setelah 2030. Dimana puncak emisi karbon di Indonesia ditargetkan dapat tercapai pada periode tersebut.
Menurut dia, sembari menggenjot penggunaan energi bersih, pemerintah saat ini akan mengakselerasi penggunaan gas bumi terlebih dahulu untuk mendorong pertumbuhan industri. Ia pun optimistis setelah 2030, harga dari sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ke depan akan semakin murah.
“Jadi kita harapkan akselerasi renewable energy-nya akan bisa terangkat di after 2030. Tapi sebelum itu pun kita harus berusaha masuk ya,” katanya dalam acara Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation and Circularity, Kamis (4/7/2024).
Oleh sebab itu, diharapkan RUU EB-ET bisa tuntas sebelum masa pemerintahan Presiden RI Jokowi selesai. Sehingga dapat memfasilitasi para pengusaha yang terjun ke bisnis EBT di Indonesia.
“Mudah-mudahan nanti kalau rencana undang-undangnya sudah bisa goal tahun ini, akan banyak insentif yang bisa kita dapatkan untuk renewable energy. Paling nggak ditabung dulu carbon-nya ya, kita nunggu trading carbon untuk bisa ada secepatnya,” tambahnya.
