BAKU-TEN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) saat memeriksa Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah sebagai saksi pada Selasa (2/9).

“Saksi didalami terkait proses pencairan BPIH untuk jemaah haji di tahun 2024,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Selain itu, Budi mengatakan KPK mendalami hal yang sama saat memeriksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Sementara itu, dia menjelaskan pejabat BPKH diperiksa sebagai saksi kasus kuota haji karena lembaga tersebut berfungsi sebagai badan yang menerima dana dari jemaah dan kemudian mengelolanya.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

kas138 daftar

Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ingin mencetak 1,2 juta lapangan pekerjaan baru di sektor ekonomi kreatif.

“Pertama, penguatan profesionalisme terhadap pekerjaan tiap subsektor ekonomi kreatif sehingga bisa membuka lapangan kerja dan mendorong berwirausaha. Kedua, kaitan output terhadap subsektor ekonomi kreatif yang terus berkolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya sebagaimana dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Melalui pertemuan dengan Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (2/9), Riefky mengatakan keinginan tersebut berusaha diwujudkan melalui strategi kolaborasi dan sinkronisasi data antar kementerian.

Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja sektor ekonomi kreatif tahun 2024 telah mencapai 26,5 juta orang. Tenaga kerja ditargetkan meningkat stabil sepanjang periode 2025-2029 sehingga Kementerian Ekonomi Kreatif optimis mampu menyerap 27,7 juta tenaga kerja pada tahun 2029.

Hal lain yang disampaikan yakni kolaborasi lintas kementerian yang akan mendukung program-program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan program-program tersebut diharapkan mampu memberi manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

“Kami sudah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk penguatan program Sekolah Rakyat, khususnya tingkat SMA dengan memberi pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi kreatif sehingga selesai dari Sekolah Rakyat nanti mereka punya kualitas untuk bekerja dalam subsektor ekonomi kreatif,” ujarnya.

“Kemudian, kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi terkait program Koperasi Desa Merah Putih dalam hal keterlibatan melatih afiliator-afiliator setiap koperasi untuk menjual produk-produk kreatif di desanya,” tambahnya.

Beberapa upaya lain yang dilakukan yakni berkolaborasi bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan tenaga kerja maupun wirausaha-wirausaha baru dan bersama BPS untuk mendukung program Sensus Ekonomi Nasional yang dilakukan sepuluh tahun sekali supaya awal tahun 2026 bisa kembali memetakan potensi-potensi ekraf yang ada di berbagai daerah, terutama kabupaten dan kota.

“Kementerian Ekonomi Kreatif juga menargetkan kontribusi secara langsung melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas yang mampu mendorong naiknya jumlah kelas menengah sekaligus mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” ucap dia.

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa pertemuan lintas kementerian merupakan bentuk konsolidasi sebagai upaya memberi ruang dan peluang ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan memerlukan pembaruan data secara berkelanjutan.

“Dinamika data yang terus berkembang akan menjadi prioritas sehingga program-program pemerintah menjadi tepat sasaran. Kami juga terus bekerja untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama terkait pengangguran biar tercipta lapangan kerja baru, baik di desa maupun di kota,” kata Muhaimin.

Ia menekankan pemerintah saat ini juga berupaya memperkuat kualitas dan sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri dalam konteks memperluas kesempatan lapangan kerja.

Sementara Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kolaborasi menuju Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan lebih intensif sehingga pendataan lengkap yang langsung bisa dimanfaatkan hasilnya untuk merumuskan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.

“Tentu ini penting karena BPS terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam komitmen untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dihasilkan. Selanjutnya, peran sensus ekonomi 2026 akan penting ke depan,” katanya.

slot online

PT Pertamina (Persero) menyebutkan sebanyak 730 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari 9.753 calon peserta ajang Pertamina UMK Academy 2025 seluruh Indonesia lolos ke tahap nasional, setelah melalui seleksi yang cukup panjang.

Vice President Corporate Social Responsibility and Small and Medium Enterprise Partnership Program Management Pertamina Rudi Ariffianto, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dengan tagline “Beri Energi Baru Menuju UMK Maju”, Pertamina UMK Academy 2025 diharapkan mampu melahirkan UMKM yang tangguh, inovatif, siap bersaing di pasar lokal dan global serta berdampak nyata bagi lingkungan sekitar.

“Tahap nasional ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Inilah momentum bagi UMKM untuk memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan inovasi, memperluas pasar, hingga bersiap masuk ke level global,” sebut Rudi dalam sambutannya saat kick off nasional Pertamina UMK Academy 2025 secara daring, Rabu.

Pertamina UMK 2025 dimulai sejak Februari 2025.

Dari hampir 10 ribu pendaftar, tercatat 1.490 UMKM lolos seleksi mengikuti tahap regional di delapan wilayah sejak Mei-Juli 2025.

Ribuan peserta berasal dari alumni Pertamina UMK Academy 2024, peserta program pendanaan UMKM Pertamina, Rumah BUMN, hingga Pertamina Foundation Preneur.

Menurut Rudi, peserta UMK Academy mendapatkan pendampingan dari 86 akselerator bersertifikat.

Peserta menjalani pembelajaran berbasis learning management system, gamifikasi, kunjungan lapangan, serta showcase produk di berbagai daerah.

“Pertamina ingin memastikan UMKM binaan bisa naik kelas, mandiri, dan berkontribusi nyata untuk memajukan perekonomian,” harap Rudi.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina berkomitmen mendukung UMKM naik kelas.

Caranya, tidak hanya dengan mendukung pendanaan, tapi menghadirkan ekosistem pembinaan yang komprehensif.

Pada tahap nasional, lanjut Fadjar, para peserta akan mendapatkan pendampingan yang lebih intensif selama empat bulan.

Pertamina juga menyiapkan hibah alat produksi tepat guna bagi UMKM terbaik yang dinilai berhasil membawa usahanya naik kelas lebih cepat.

Selanjutnya, tambah Fadjar, Pertamina juga mendorong UMKM untuk membangun jejaring bisnis yang lebih luas melalui Pertapreneur Aggregator, sebuah program lanjutan dari Pertamina UMK Academy.

“Kehadiran Pertapreneur Aggregator diharapkan bisa mencetak UMKM kolaborator atau business aggregator sehingga membentuk sebuah ekosistem UMK yang tangguh dan mandiri,” jelasnya.

Herlinda Sinaga, Founder Sasagu, peserta Pertamina UMK Academy 2025 asal Papua, merasakan bisnisnya bisa berkembang lebih pesat lewat program tersebut.

link slot gacor

Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2,59 triliun.

“Rincian per program (pagu anggaran Bappenas) ada dua, yaitu perencanaan pembangunan nasional/PPN (Rp1,06 triliun) dan dukungan manajemen (Rp1,52 triliun),” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Secara rinci, alokasi program dukungan manajemen yang dari rupiah murni secara keseluruhan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja Rp619,41 miliar, sewa gedung Rp330 miliar, operasional pegawai Rp36 miliar, serta dukungan pelayanan Rp542,29 miliar.

Adapun program PPN berasal dari rupiah murni Rp801,58 miliar, lima proyek pinjaman luar negeri Rp86,42 miliar, serta lima proyek hibah luar negeri Rp181,27 miliar.

Pagu anggaran program PPN dipakai untuk mengawal transformasi Indonesia dan penyusunan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pengawalan percepatan pertumbuhan ekonomi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program kemiskinan, lalu pengendalian terpadu untuk melalui Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Kemudian, juga pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dan sistem bagi pakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), koordinasi pelaksanaan sistem irigasi untuk mendukung swasembada pangan, koordinasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs), penguatan sumber daya manusia (SDM) perencanaan di pusat dan daerah, serta penguatan dan percepatan perencanaan di tingkat daerah.

Selain itu, Bappenas turut melakukan koordinasi program pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas, pembangunan sekolah unggul dan terintegrasi, program lanjutan kartu kesejahteraan dan kartu usaha, penyusunan Rencana Induk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air; juga program lanjutan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, rumah rumah bersanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Anggaran Kementerian PPN membiayai pula pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan sampah terpadu, dan digitalisasi pendidikan.

Ketua Komisi XI DPR menyampaikan bahwa Bappenas menyinergikan alokasi program kementerian/lembaga yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan di seluruh daerah secara inklusif.

“Kementerian PPN/Bappenas memperkuat upaya, kebijakan, dan program untuk mempercepat transformasi ekonomi dan sosial, mendukung pencapaian penurunan kemiskinan termasuk graduasi kemiskinan, sumber daya manusia berkualitas, dan pertumbuhan,” ucap Misbakhun.

“Kementerian PPN/Bappenas memperkuat fungsi pengendalian atas perencanaan program kerja pemerintah yang diarahkan untuk capaian prioritas nasional yang diselenggarakan kementerian/lembaga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” ungkapnya.

https://kingslot.it.com

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai maraknya praktik mobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan dan tindak kriminal merupakan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan hak-hak anak.

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak untuk didengar, mendapatkan informasi sesuai usia, dan bebas dari eksploitasi politik. Tetapi faktanya, kami menemukan adanya mobilisasi anak untuk ikut unjuk rasa tanpa edukasi yang memadai. Ini bukan partisipasi, melainkan eksploitasi,” kata Anggota KPAI Sylvana Maria Apituley saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Sylvana menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebenarnya menjamin kebebasan anak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat.

Namun, perlindungan tersebut juga harus disesuaikan dengan aspek perkembangan usia, kesiapan mental, dan keselamatan anak.

KPAI mencatat adanya temuan kepolisian yang mendapati anak-anak dipersenjatai petasan hingga bom molotov saat terjadi kerusuhan.

Lebih memprihatinkan lagi, sebagian anak juga ikut melakukan penjarahan di sejumlah daerah.

“Sangat disayangkan, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di beberapa wilayah lain seperti Surabaya, Kediri, Pekalongan, dan Tegal, anak-anak ikut melakukan penjarahan. Ini situasi darurat yang harus segera dihentikan,” kata Sylvana Maria Apituley.

Rangkaian aksi unjuk rasa di berbagai provinsi pekan lalu tercatat menelan 10 korban jiwa, termasuk satu anak.

Korban anak tersebut berinisial ALF (16), pelajar asal Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Korban sebelumnya diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR RI pada Kamis (28/8) yang berujung ricuh.

kera4d

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp2,605 triliun untuk melaksanakan program prioritas nasional serta menjalankan tugas dan fungsi lembaga secara lebih optimal.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu, bahwa kebutuhan sekitar Rp838 miliar untuk dukungan sejumlah program prioritas, antara lain melalui pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG),
Program Keluarga Harapan, eliminasi tuberkulosis (TBC), hingga pengelolaan sampah.

Sementara, katanya, sebesar sekitar Rp1,872 triliun untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPOM, antara lain pemeriksaan sarana, penyusunan standar, penindakan, uji lab, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyusunan regulasi.

Dia juga menambahkan tentang dana alokasi khusus (DAK) non-fisik bantuan operasional kesehatan, yang meliputi pengawasan premarket, post market untuk produk industri rumah tangga (PIRT) sebesar Rp46 miliar, serta pengawasan apotek dan toko obat sekitar Rp 29 miliar.

“Jadi dengan demikian, dari dana alokasi khusus ini juga, Badan POM saya yakin bisa berkontribusi secara nasional, bukan hanya di pusat,” katanya.

Taruna menjelaskan pagu anggaran BPOM 2026 sebesar Rp 2,25 triliun, di mana 78,81 persennya untuk belanja operasional seperti gaji dan tunjangan, dan pemeliharaan kantor.

Sementara 21,19 persen untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM serta program prioritas presiden, yakni uji sampel dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pihaknya menurunkan target pengawasan obat dan makanan pada 2026 sebesar 87 persen untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Dia mencontohkan awalnya target sampel makanan yang diperiksa oleh unit pelaksana teknisnya pada 2025 adalah 18.114, namun turun sebesar 87 persen menjadi 2.399 pada 2026. Selain itu, katanya, penyidikan perkara obat dan makanan yang awalnya 182 menjadi 31 pada 2026.

Taruna pun mengingatkan sejumlah risiko bila anggaran pengawasan obat dan makanan terbatas, mulai dari aspek kesehatan hingga kepercayaan publik.

Risiko-risiko itu antara lain masalah kesehatan, beban pembiayaan yang berat untuk penanganan penyakit, lambatnya pembangunan manusia, meningkatnya peredaran produk ilegal, serta citra Indonesia yang menurun di mata komunitas global karena tidak mampu mengawasi dan menindak secara efektif.

kas138

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan bahwa ketidaksiapan dan ketidaktahuan langkah mitigasi yang mesti dilakukan oleh masyarakat, turut menjadi pemicu tingginya jumlah korban jiwa saat bencana terjadi.

“Banyaknya korban bencana alam itu dikarenakan kita tidak siap atau tidak tahu apa yang akan dilakukan saat terjadinya bencana alam,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha di Kota Padang, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Kemenkes saat memberikan arahan kepada sejumlah instansi yang tergabung dalam pelaksanaan simulasi nasional kesiapsiagaan menghadapi Megathrust di Kota Padang, Provinsi Sumbar.

Kunta memahami ketika terjadi bencana seperti gempa bumi pada umumnya orang-orang akan panik. Namun, hal itu tidak boleh berlanjut karena setiap individu harus sudah memahami apa saja langkah yang mesti dilakukan agar selamat atau setidaknya mengurangi risiko dari dampak bencana.

Khusus di Ranah Minang, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang cukup berisiko tinggi terdampak bencana sapuan gelombang tsunami terutama yang berada di bibir pantai barat.

Daerah itu, misalnya Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan hingga Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dihadapkan langsung dengan Samudera Hindia.

Dalam arahannya, Kunta Wibawa mengatakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat klaster kesehatan tidak hanya melibatkan Kementerian Kesehatan. Namun, semua pihak seperti TNI, Polri, Basarnas dan BPBD juga memiliki peran penting.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengajak masyarakat di provinsi setempat semakin peduli dan mengetahui langkah apa saja yang mesti dilakukan ketika terjadi bencana.

“Simulasi kesiapsiagaan ini sangat dibutuhkan dalam rangka optimalisasi manajemen bencana di kluster kesehatan terutama gempa dan tsunami sehingga korban dapat diminamalisasi,” ujarnya.

kas138

Selasa (2/9) malam, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tetap melawat ke China, demi memenuhi undangan Presiden Xi Jinping menghadiri Parade Militer Angkatan Bersenjata China di Beijing pada Rabu (3/9).

Di tengah gejolak demonstrasi di Tanah Air yang mulai mereda dan terkendali, keputusan kepala negara untuk hadir dalam peringatan berakhirnya Perang Dunia II itu, tak lepas dari permintaan mendesak pemerintah China.

Diakui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahwa dalam beberapa hari terakhir, pemerintah China menyampaikan permintaan yang cukup kuat kepada Presiden Prabowo agar berkenan hadir, paling tidak untuk satu hari saja.

Selain itu, undangan menghadiri parade militer tersebut penting bagi Indonesia untuk menyaksikan secara langsung perkembangan kekuatan militer China, sekaligus menunjukkan komitmen dalam menjaga hubungan bilateral dan menegaskan posisi diplomatik Indonesia di kancah global.

Presiden Prabowo pun tampil dengan “diplomasi peci hitam” berbalut setelan jas abu-abu yang dahulu dipelopori oleh Soekarno, saat bertemu dengan para tokoh dunia di masa lalu.

Penampilan itu menjadi ciri khas keberadaan kepala negara yang bersanding di antara 26 pemimpin berpengaruh di jantung Kota Beijing, Lapangan Tiananmen, di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa, hingga Presiden Belarus Alexander Lukashenko.

Dari kawasan Eropa, dua pemimpin yang hadir adalah Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic. Keduanya menarik perhatian karena dikenal memiliki hubungan erat dengan Rusia.

Selain menjadi ajang unjuk kekuatan militer China, parade ini juga dimanfaatkan sebagai momentum diplomasi, termasuk bagi Prabowo Subianto yang baru memulai masa jabatannya sebagai Presiden RI.

Dalam forum bergengsi seperti ini, Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer di peringkat 13 dunia (versi Global Firepower/GFP-2025) dan yang terkuat di Asia Tenggara, patut menjadi sorotan.

Jumlah personel, modernisasi alutsista, strategi pertahanan berbasis teknologi, hingga kapasitas produksi dalam negeri yang digagas pemerintahan, menjadi faktor utama yang membuat militer Indonesia berhasil melampaui capaian Vietnam di peringkat 23 dan Thailand peringkat 25.

Singapura berada di urutan ke 29 dunia, mengandalkan infrastruktur canggih dan sistem pertahanan modern. Myanmar di 37 dunia, Filipina peringkat 41, dan Malaysia di 42 dunia. Sementara itu, Kamboja dan Laos berada di peringkat bawah, dengan postur militer yang relatif kecil.

Secara keseluruhan, GFP memasukan tujuh negara dalam peta kekuatan militer di ASEAN yang kini berada di 50 besar dunia.

https://descargaton.com/

Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya berharap hewan peliharaannya berupa kucing yang ikut dijarah massa saat kejadian penjarahan rumahnya pada Sabtu (30/8) malam di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, bisa kembali

“Semoga ada yang berniat baik untuk mengembalikan,” kata Astrid Kuya di Jakarta, Rabu.

Pada saat terjadi penjarahan rumah milik anggota DPR Uya Kuya yang merupakan suami Astrid Kuya itu, terdapat 12 kucing yang ikut dijarah dan saat ini tiga kucing telah ditemukan.

Astrid mengatakan bahwa ia selalu berdoa agar kucing yang merupakan hewan peliharaannya dapat kembali semua dengan kondisi aman.

Ia juga menyambut baik siapa pun yang berniat mengembalikan kucingnya.

“Semoga kucing dapat ditemukan. Semua harta benda kita ikhlaskan. Sudah itu saja,” ujarnya.

Astrid menambahkan bahwa untuk masalah hukum diserahkan semua kepada kepolisian.

“Saya kurang tahu (masalah hukum). Itu yang mengurusi kepolisian. Jadi, kemarin saya tidak mengerti. Pokoknya setiap kali saya berdoa, semoga kucing dapat ditemukan,” katanya.

Sebelumnya, Polisi telah mengamankan salah satu kucing milik Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau Uya Kuya.

“Satu kucing di rumah tersebut (Uya Kuya) yang kita amankan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan.

Menurut dia, kucing tersebut saat ini dititipkan ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) agar lebih aman dan terawat.

“Sudah dititipkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di bagian Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan,” ujar Dicky.

Dia menjelaskan kucing tersebut ditemukan di rumah salah satu terduga penjarah rumah Uya Kuya.

“Kita mengamankan kucing itu di rumah salah satu pelaku (penjarahan) yang kita amankan semalam, di Jakarta Timur,” ucap Dicky.

slot gacor 777

Gubernur Bali Wayan Koster tidak mempermasalahkan berbagai “travel warning” atau Peringatan Perjalanan Wisata dari negara-negara di dunia ke Indonesia khususnya Bali.

Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Rabu, sebab Pemprov Bali sudah memastikan kondisi Bali kondusif pasca-aksi demonstrasi yang sempat memuncak pada Sabtu (30/8).

“Sudah tidak ada masalah, jadi dengan surat yang sudah saya keluarkan (pernyataan Bali aman dan kondusif) sudah beres,” kata dia.

Gubernur Bali mengatakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi telah selesai dan aktivitas masyarakat sudah berjalan normal telah disebarkan untuk seluruh negara.

“Jadi tidak perlu khawatir Bali sudah aman dan kondusif, para wisatawan dari berbagai negara wisatawan mancanegara maupun domestik sudah tidak perlu ragu ke Bali silakan berwisata ke Bali menikmati keindahan alam, keramahtamahan warga dan juga keunikan budaya Bali, Bali sudah sangat kondusif,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya sejumlah negara mengeluarkan Peringatan Perjalanan seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, hingga Inggris.

Meski demikian, Wayan Koster memantau sepekan terakhir tak ada dampak signifikan atas peringatan tersebut, bahkan wisatawan domestik berdatangan ke Bali lantaran di kota besar terjadi aksi demonstrasi yang memanas.

Aksi demonstrasi yang terjadi di Bali juga tidak mengakibatkan kerusakan fasilitas atau sarana prasarana pariwisata, hanya ditemukan banyak coretan di kawasan pusat kota Renon.

Dengan telah meredanya situasi, Gubernur Koster meminta Polda Bali membebaskan massa aksi yang terbukti tidak melakukan pelanggaran hukum dan sebagian besar sudah dibebaskan, kecuali yang masih diproses karena dinilai melanggar.

Secara terpisah, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta turut menanggapi Peringatan Perjalanan dari negara asal wisatawan seperti Australia.

Pemprov Bali tidak menjadikan ini ketakutan, sebab peringatan yang sama juga sempat dikeluarkan dan dampaknya tidak berlangsung lama, sebab ini dilakukan demi warganya sendiri juga.

“Persoalan Peringatan Perjalanan itu kami sudah pernah mengalami tahun sebelumnya, ketika juga peringatan dilakukan oleh Australia, maka ada keputusan pemerintahan di situ warga Australia tidak boleh keluar berwisata,” ujarnya.

“Tapi pilihan kedua itu adalah Bali karena jauh lebih murah, bahkan cuaca dan adat budaya Bali ini amat sangat memberikan pertimbangan kepada wisatawan, saya kira ini tidak menjadi persoalan karena masyarakat Australia sudah menganggap bahwa rumah kedua adalah di Bali,” sambung Giri Prasta.

kera4d