BAKU-TEN

Cukai minuman berpemanis akan segera diterapkan pada 2025 mendatang. Hal ini sebagai langkah mengendalikan konsumsi gula, sekaligus menekan penyakit akibat kelebihan gula.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun depan. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dalam dokumen RAPBN 2025 pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Penerimaan itu akan bersumber salah satunya dari barang kena cukai baru, yakni MBDK.

Dokumen tersebut menyatakan pendapatan cukai dikenakan atas barang meliputi hasil tembakau; minuman yang mengandung etil alkohol; etil alkohol atau etanol; dan minuman berpemanis dalam kemasan.

Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu juga mengatakan mengatakan penerapan cukai dilakukan untuk mengendalikan konsumsi gula masyarakat. Menurut dia, hal tersebut penting mengingat dampak konsumsi gula pada kesehatan.

“Jadi kita ingin prioritas tentang kesehatan terkait dengan konsumsi gula,” kata Febrio dikutip Senin, (19/8/2024).

Meski begitu, Febrio juga menerangkan bahwa pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis pada tahun depan akan diterapkan secara konservatif.

“Kita mulai dengan sangat konservatif,” kata Febrio ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (27/8/2024).

Febrio mengatakan konservatif yang dia maksud bisa merujuk pada tarif yang akan diterapkan. Selain itu, kata dia, penerapan terbatas itu bisa juga merujuk pada jumlah barang yang dikenakan. “Atau bisa kombinasi dari itu,” katanya.

Dalam perspektif kesehatan, pengenaan cukai terhadap minuman manis memang cukup penting urgensinya. Salah satu penyakit akibat kelebihan gula yakni Diabetes menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di RI.

Menurut Data dari Institute for Health Metrics and Evaluation menyebutkan Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit kronis penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia pada 2019 yaitu sekitar 57,42 kematian per 100.000 penduduk.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 juga menunjukkan prevalensi Diabetes mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, dari 6,9% menjadi 8,5%.

Prevalensi yang terus meningkat semakin dicerminkan dengan posisi jumlah penderita diabetes tipe 1 di RI yang mencapai 41.817 orang pada 2022. Jumlah ini membuat Indonesia berada di posisi teratas dibandingkan negara-negara anggota ASEAN.

Mayoritas penderita diabetes tipe 1 di Indonesia berusia antara 20-59 tahun, sebanyak 26.781 orang. Sisanya, penderita berusia di bawah 20 tahun sebanyak 13.311 orang dan penderita berusia 60 tahun ke atas sebanyak 1.721 orang.

Dengan begitu banyak orang yang sakit diabetes di RI, mirisnya konsumsi gula malah terus meningkat, bahkan mencetak rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Melansir data dari National Sugar Summit (NSS) yang diselenggarakan pada 13 Desember 2023 lalu, menunjukkan data konsumsi gula pada akhir tahun lalu mencapai 3,4 juta ton. Angak ini merupakan yang tertinggi sejak 10 tahun yang lalu atau pada 2013 sebesar 2,61 juta ton.

Riskesdas Indonesia 2018 juga mendapati tingkat konsumsi makanan dan minuman manis masih sangat tinggi, masing-masing mencapai 87,9% dan 91,49%. Padahal, anjuran konsumsi gula per hari menurut Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 hanya per hari adalah 10% dari total energi (200kkal) per orang.

Konsumsi tersebut setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Pada dasarnya konsumsi gula tidak dilarang, hanya saja tidak boleh berlebihan.

Konsumsi harian makanan dan minuman manis serta konsumsi gula harian yang berlebih dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk meningkatkan risiko penyakit diabetes melitus.

kas138 login

Indonesia kini memiliki sejumlah pabrik dengan kapasitas jumbo. Bahkan ada yang menjadi pabrik terbesar di Asia Tenggara dan dunia.

Salah satunya adalah pabrik konsentrat tembaga yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia. Lokasinya berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Gresik, Jawa Timur.

Selain itu ada juga pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle) yang berada di Karawang, Jawa Barat. Pabrik telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mulai beroperasi pada Rabu (3/7/2024).

Berikut informasi soal kedua pabrik tersebut:

1. Pabrik Tembaga Single Line Terbesar di Dunia

Kapasitas produksi pabrik konsentrat tembaga ini mencapai 1,7 juta ton setelah beroperasi penuh. Nantinya, pabrik dapat menghasilkan produk katoda tembaga hingga 600 ribu per tahun.

Smelter juga bisa memproduksi produk samping. Misalnya yang ada dalam lumpur anoda yakni emas dan perak murni, produksinya bisa mencapai 6 ribu ton per tahun.

Produk sampingan lain mulai dari asam sulfat sebanyak 1,5 juta ton per tahun, terak tembaga sebanyak 1,3 juta ton per tahun, dan gipsum sebanyak 150 ribu ton per tahun.

Sebagai informasi, nilai investasi kumulatif proyek ini sudah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp59,9 triliun (asumsi kurs Rp16.213/US$).

2. Pabrik Ekosistem Baterai EV Terbesar di ASEAN

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan konsorsium dari Korea Selatan untuk pabrik ekosistem baterai. Konsorsium itu terdiri dari Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution.

PT Hyundai LG Indonesia Green Power yang bertugas mengoperasikan pabrik sel baterai pertama. Perusahaan itu adalah hasil joint venture antara a Hyundai Motor Company, LG Energy Solution, dan PT Indonesia Battery Corporation (IBC).

Fase pertama, HLI menyerap investasi sebesar US$1,1 miliar atau Rp 17,8 triliun, dengan kapasitas produksi 10 gigawatt/hour. Ini terdiri dari 32,6 juta sel baterai yang dapat menghasilkan kurang lebih 150 ribu kendaraan listrik.

Untuk fase kedua pada 2025, kapasitas produksi akan ditingkatkan mencapai 20 Gwh.

kas138 login

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menyebut bahwa pembentukan lembaga pungut salur iuran perusahaan batu bara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) penting diwujudkan. Hal itu mengingat MIP sendiri ditujukan untuk menjaga kepastian pasokan batu bara untuk kepentingan domestik.

Deputi Jenderal Sekretaris APBI F. Hary Kristiono mengatakan, pembentukan MIP bisa menjadi titik kompromi di tengah disparitas harga batu bara untuk pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) dan ekspor.

Seperti diketahui, saat ini harga batu bara untuk kepentingan dalam negeri dipatok maksimal US$ 70 per ton. Dengan demikian, ini masih lebih rendah dibandingkan harga ekspor batu bara yang sudah melejit ke atas US$ 100 per ton, di kisaran level US$ 140-150 per ton.

“Kita lihat dari pengusaha, asosiasi itu adalah kepastian hukum atau kepastian regulasi di kita, karena dengan adanya DMO memang benar bahwa akan terjadi disparitas. Kemudian dengan adanya MIP, maka dibentuk MIP itu akan menjadi titik tengah dan lebih efektif, karena pihak yang melakukan DMO akan tetap diuntungkan karena dia akan tetap dibayarkan di harga batu bara,” papar Kristiono kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Kamis (29/08/2024).

Kristiono menegaskan, pembentukan MIP itu juga dinilai bisa menjadi titik kompromi untuk bisa menjaga ketahanan energi di Indonesia.

“Jadi bayangan saya nih MIP itu perlu karena itu menjadi titik kompromi kita untuk mempertahankan security energy, sekaligus juga bagaimana industri atau pertambangan bisa berkontribusi secara transparan,” jelasnya.

Namun, Kristiono juga menekankan jika MIP nantinya sudah berlaku, dia mewanti-wanti hal tersebut jangan sampai membebani perusahaan batu bara yang nilai produksinya kecil.

“(Perusahaan) tambangnya kecil volumenya kecil akan tidak terbebani dengan iuran dana kompensasi batu bara ini. Jadi MIP ini perlu kita support kira-kira gitu,” tutupnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Rizal mengatakan, lebih rendahnya harga batu bara untuk dalam negeri yakni US$ 70 per ton untuk sektor kelistrikan dan US$ 90 per ton untuk sektor non kelistrikan, dibandingkan dengan harga ekspor yang di kisaran US$ 140-150 per ton, membuat pembentukan MIP Batu Bara ini menjadi penting untuk segera direalisasikan.

“MIP ini bisa membantu pengusaha-pengusaha batu bara yang memang fokus mensuplai dalam negeri,” jelas Rizal kepada CNBC Indonesia dalam kesempatan yang sama.

Dia menyebutkan, batu bara jenis thermal coal yakni batu bara untuk menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan memasok kebutuhan industri masih diperlukan dalam negeri, dibandingkan dengan batu bara dengan jenis coking coal.

Dengan demikian, kewajiban DMO batu bara tetap harus dilaksanakan.

“Nah tetapi yang thermal coal itu masih sangat kita butuhkan untuk menghidupkan PLTU kita baik kelistrikan maupun non-kelistrikan seperti semen, pupuk, kemudian tekstil nah ini masih sangat kita perlukan,” ujarnya.

Dengan begitu, Rizal menilai pembentukan MIP masih sangat diperlukan, terutama untuk aspek keadilan bagi perusahaan batu bara yang penjualannya lebih banyak untuk memasok kebutuhan batu bara dalam negeri.

“Nah sehingga MIP ini juga masih diperlukan. Tapi bagaimana pemerintah bisa melakukan koordinasi dengan baik dan cepat serta efisien sehingga MIP ini bisa segera diberlakukan,” tandasnya.

Sektor properti mendapat berkah dari perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100% sampai dengan akhir tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTN untuk pembelian rumah sebesar 100% diperpanjang hingga Desember 2024.

Dengan perubahan terbaru ini, maka Kementerian Keuangan akan mengeluarkan PMK baru. Sehingga, eksekusi penyerahan PPN DTP 100% nya bisa kembali bisa segera berlaku.

“Insentif PPN DTP ini diberikan sebesar 100% ini sampai dengan bulan Desember 2024. PMK nya akan disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan,” kata Airlangga di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Airlangga mengatakan, kebijakan ini pun telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Tujuannya iala untuk kembali menggeliatkan konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah yang porsi kedua terbesar pengeluarannya adalah untuk membeli rumah.

“Khusus insentif pajak ini, atas persetujuan Bapak Presiden dalam rapat yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk sektor perumahan,” ucap Airlangga.

Salah satu emiten properti yang potensi paling diuntungkan dari sentimen ini adalah PT Ciputra Development Tbk (CTRA) karena memiliki persediaan siap pakai paling banyak, nilainya mencapai Rp1,5 triliun.

Setelah itu, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengikuti dengan nilai persediaan Rp1 triliun, kemudian PT Pakuwon Jati Tbk Tbk Rp900 miliar dan PT Summarecon Agung Tbk Rp500 miliar.

Selain dari sisi persediaan, CTRA juga terbilang unggul dari sisi marketing sales pada sepanjang Semester I/2024. Nilainya mencapai Rp6,08 triliun, setara 54,77% dari target 2024 dan berhasil naik 19% secara tahunan (yoy).

BSDE dan SMRA mengikuti dengan capaian marketing sales sama-sama 51% dari target tahun ini. BSDE mencatat nilai penjualan tersebut sebesar Rp4,8 triliun, sementara PWON sebanyak RpRp771 miliar.

Sementara SMRA mencatat capaian marketing sales dari target sebanyak 34%, nilainya setara Rp1,7 triliun.

https://datawrapper.dwcdn.net/jRrBj/1

Sektor properti selain diuntungkan dari sentimen insentif PPN 100% yang diperpanjang. Pada sisa tahun ini, mereka juga akan dapat berkah dari prospek penurunan suku bunga yang sudah semakin dekat.

Ketika suku bunga nantinya turun, minat pasar terhadap properti terutama pembiayaan dengan kredit akan membaik yang bisa jadi booster terhadap penjualan.

Namun, perlu diakui juga bahwa masih ada sejumlah tantangan bagi sektor properti di mana konsentrasi pembelian rumah yang mendapat insentif lebih pada kelas bawah, kemudian potensi penetapan suku bunga hipotek tetap kaku lantaran promosi bank yang cukup agresif, misalnya penetapan suku bunga yang tetap dalam jangka waktu beberapa tahun.

Malaysia dikeroyok kelompok industri Asia, yang anggotanya termasuk Google, Meta, dan X. Mereka mendesak dalam surat terbuka meminta pemerintah untuk menghentikan rencana yang mengharuskan layanan media sosial mengajukan lisensi.

Kelompok tersebut beralasan bahwa aturan yang diusulkan pemerintah Malaysia kurang jelas bagi mereka.

Namun, surat dari Asia Internet Coalition (AIC) telah dihapus dari situs webnya, dan kelompok tersebut tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk penjelasan.

Pada Juli lalu regulator komunikasi Malaysia mengatakan platform media sosial dengan lebih dari 8 juta pengguna di negara tersebut diharuskan untuk mengajukan lisensi mulai bulan ini sebagai bagian dari upaya untuk memerangi kejahatan dunia maya.

Jeratan hukum dapat diambil terhadap platform jika mereka gagal melakukannya paling lambat 1 Januari 2025.

Dalam surat tertanggal Jumat (23/8/2024)yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, AIC mengatakan aturan perizinan yang diusulkan “tidak dapat dilaksanakan” bagi industri dan dapat menghambat inovasi dengan memberikan beban yang tidak semestinya pada bisnis.

Kelompok Itu mengatakan belum ada konsultasi publik formal mengenai rencana aturan, sehingga menyebabkan ketidakpastian pada industri mengenai ruang lingkup kewajiban yang akan dikenakan pada platform media sosial.

“Tidak ada platform yang diharapkan mendaftar dalam kondisi seperti ini,” tulis Direktur Pelaksana AIC Jeff Paine dalam surat yang diunggah di website AIC, dikutip dari Reuters, Selasa (27/8/2024).

Kementerian Komunikasi Malaysia menolak berkomentar atas surat tersebut. Kantor Perdana Menteri tidak menanggapi permintaan komentar.

Rusia melontarkan rangkaian serangan serangan ke wilayah Ukraina sejak, Senin (26/8/2024). Hal ini terjadi saat Kyiv terus menyerang dan menginvasi wilayah Kursk yang dimiliki Moskow dekat perbatasan.

Sejumlah laporan menyebut serangan Rusia dilakukan dengan ratusan pesawat nirawak dan rudal. Serangan ini menewaskan sedikitnya empat orang dan menghancurkan jaringan listrik negara yang sudah melemah.

“Moskow meluncurkan sedikitnya 127 rudal dan 109 pesawat nirawak dalam salah satu serangan Rusia terbesar,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dikutip AFP, Selasa (27/8/2024).

“Dari jumlah tersebut, 102 rudal dan 99 pesawat nirawak ditembak jatuh,” timpal Komandan Angkatan Udara Ukraina Mykola Oleshchuk, yang menggambarkannya sebagai serangan “paling masif” Rusia.

Selain pada Senin, angkatan udara Ukraina mengkonfirmasi Selasa pagi bahwa ada sejumlah aktivitas lepas landas beberapa bomber misil Tu-95MS dari lapangan udara Engels di Rusia barat. Penerjunan itu memicu peringatan serangan udara di seluruh negeri.

Dalam pantauan AFP, setelah peringatan itu warga di ibu kota Kyiv bergegas berlindung di stasiun metro. Wartawan AFP juga mendengar ledakan yang tampaknya merupakan pertahanan udara.

“Kami selalu khawatir. Kami telah berada di bawah tekanan selama hampir tiga tahun sekarang,” kata Yulia Voloshyna, seorang pengacara berusia 34 tahun yang berlindung di metro Kyiv.

“Jujur saja, itu sangat menakutkan. Anda tidak tahu apa yang diharapkan,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, mengatakan serangan itu menunjukkan bahwa Kyiv membutuhkan izin untuk menyerang “jauh ke wilayah Rusia dengan senjata Barat”.

Sejak menginvasi pada Februari 2022, Rusia telah meluncurkan serangan pesawat nirawak dan rudal skala besar berulang kali ke Ukraina. Ini termasuk serangan balasan terhadap fasilitas energi.

Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi bahwa mereka menyerang fasilitas energi. Mereka mengklaim situs energi Ukraina banyak digunakan untuk membantu kompleks produksi militer.

Amerika Serikat (AS) dan Inggris sama-sama mengutuk serangan itu. Presiden AS Joe Biden menyebutnya “keterlaluan” dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyebutnya “pengecut”.

Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa “sekali lagi, Rusia-nya Putin (Presiden Rusia) membanjiri jalur kehidupan Ukraina dengan rudal”.

Nyasar ke Negara NATO

Polandia, anggota NATO, mengatakan wilayah udaranya dilanggar selama serangan Rusia ke Ukraina. Warsawa memperkirakan pelanggaran itu mungkin disebabkan oleh sebuah pesawat tanpa awak.

“Kami mungkin berhadapan dengan masuknya sebuah objek ke wilayah Polandia. Objek itu dikonfirmasi oleh sedikitnya tiga stasiun radiolokasi,” kata komandan operasional Angkatan Bersenjata Polandia. Jenderal Maciej Klisz,

Juru bicara komando Angkatan Darat Jacek Goryszewski mengatakan “sangat mungkin itu adalah pesawat tanpa awak tipe Shahed” rancangan Iran, yang digunakan oleh militer Rusia.

“Namun ini harus diverifikasi,” katanya kepada AFP, seraya menambahkan bahwa tidak dapat dikesampingkan bahwa pesawat tanpa awak itu telah meninggalkan wilayah Polandia.

Zelensky sendiri meminta angkatan udara Eropa untuk membantu Kyiv menjatuhkan pesawat tanpa awak dan rudal di masa mendatang. Ini agar ancaman dari Moskow tidak sampai ke Benua Biru.

“Di berbagai wilayah Ukraina, kami dapat berbuat lebih banyak untuk melindungi nyawa jika penerbangan tetangga Eropa kami bekerja sama dengan F-16 kami dan bersama dengan pertahanan udara kami,” kata Zelensky dalam sebuah pidato.

Bank menjadi tempat yang aman untuk menyimpan dana. Namun, menyimpan dana di bank tentu ada biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah melalui rekeningnya. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah sebab bank memerlukan biaya untuk menutupi biaya operasional mereka dalam menyediakan berbagai layanan kepada nasabah.

Biaya ini mencakup biaya pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, keamanan, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan operasi mereka. Biaya administrasi juga digunakan untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi bank.

Adapun biaya administrasi di bank adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah sebagai kompensasi atas berbagai layanan administratif yang disediakan oleh bank. Ini mencakup berbagai jenis biaya yang terkait dengan pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, dan administrasi umum.

Pembebanan biaya administrasi ini memungkinkan bank untuk tetap beroperasi dan menyediakan layanan kepada nasabah mereka. Adapun nominalnya bisa beragam, mulai dari nol rupiah hingga belasan rupiah.

Berikut daftar Biaya administrasi tiap bank dirangkum dari berbagai sumber:

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA)

BCA menerapkan biaya administrasi berbeda untuk produk Tahapan BCA dan kartu GPN Blue Paspor. Untuk Tahapan BCA, biaya adminnya sebesar Rp 15 ribu untuk Blue Paspor, Rp 17 ribu untuk Gold Paspor, dan penalty ditetapkan Rp 5 ribu.

Sementara itu, untuk kartu GPN, Blue Paspor dikenai biaya Rp 14 ribu, Gold Paspor Rp 16 ribu, dan ada denda Rp 5 ribu juga. Platinum Paspor memiliki biaya Rp 20 ribu.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

Bank Mandiri mengenakan biaya admin sebesar Rp 12.500 per bulan untuk tabungan Rupiah, dengan saldo minimum Rp 100 ribu. Jika saldo minimum tidak terpenuhi atau rekening menjadi pasif, maka akan ada biaya tambahan Rp 5 ribu.

Biaya penutupan rekening adalah Rp 50 ribu. Namun, Bank Mandiri juga memiliki produk TabunganKu yang tidak dikenai biaya administrasi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

BNI menerapkan biaya pengelolaan rekening bulanan sebesar Rp11 ribu, dengan saldo minimum Rp150 ribu. Ada denda Rp5 ribu jika saldo jatuh di bawah minimum, dan biaya penutupan rekening sebesar Rp10 ribu.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

BRI memiliki biaya administrasi bulanan sebesar Rp 12.000 untuk tabungan BritAma. Biaya tambahan sebesar Rp 6.500 dikenakan untuk kartu, dengan saldo minimum Rp 50 ribu.

Biaya penutupan rekening juga sebesar Rp 50 ribu. Produk tabungan BritAma BRI didukung oleh fasilitas e-banking dan sistem real-time online untuk kemudahan transaksi nasabah.

Musim rilis kinerja keuangan kuartal II telah berakhir. Kini perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap memasuki babak baru kuartal III 2024. Sebelum menutup kuartal III 2024, beberapa emiten telah mengumumkan pembagian dividen interim.

Pembagian dividen interim tersebut merupakan salah bukti membaiknya kinerja keuangan perseroan, dan sebagai apresiasi atas loyalitas para investor terhadap perseroan.

Sejumlah emiten telah mengumumkan pembagian dividen dan besaran jumlah dividen interim yang akan dibagikan.

Berikut 11 emiten yang telah dirangkum oleh CNBC Indonesia Research yang akan segera menebar dividen interim.

Tercatat salah satu emiten energi, PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) akan membagikan dividen interim hari ini Senin (26/8/2024) sebesar Rp15 per lembar saham. Jika melihat harga penutupan saham TEBE pada Jumat (23/8/2024), maka yield divide interim TEBE sebesar 2,17%.

Sikap sejumlah partai mulai berbalik arah terkait RUU Pilkada yang sempat dikebut DPR sehari setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Terbaru, Partai Demokrat menyatakan tidak lagi melanjutkan pengambilan keputusan tingkat II untuk RUU Pilkada. Menurut partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut, keputusan ini diambil setelah mencermati dan mendengar aspirasi mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat.

“Kami mendorong agar KPU RI dapat segera menyusun Peraturan KPU yang sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Demokrat dalam pernyataan resmi, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga bagian dari KIM, tak lagi mendukung RUU Pilkada. Juru bicara PKS Muhammad Kholid menyatakan pihaknya menyambut baik keputusan pimpinan DPR untuk membatalkan rencana revisi UU Pilkada tersebut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan batalnya penetapan revisi UU Pilkada. Dasco menjelaskan, pembatalan murni karena secara tata tertib aturan persidangan tidak terpenuhi.

“Kita ikuti tatib yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR, setelah ditunda 30 menit, kemudian menurut tatib itu tidak bisa diteruskan sehingga kita tidak jadi laksanakan,” kata Dasco yang juga menjabat Ketua Harian Partai Gerindra dalam konferensi pers pada Kamis.

Pada Jumat, Dasco menegaskan KIM masih solid kendati pengesahan RUU Pilkada batal.

Kronologi Gonjang-ganjing RUU Pilkada

Baleg sebelumnya bersepakat RUU Pilkada dibawa ke paripurna pada Kamis (23/8/2024). RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR, hanya PDIP yang menolak.

Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari usai MK mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.

Pengesahan ini juga dilakukan di tengah gelombang protes besar dari rakyat Indonesia. Demo besar di sejumlah kota serempak digelar kemarin. Demo ini bagian dari gerakan ‘peringatan darurat Indonesia’ yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

Putusan MK telah mengubah ambang batas pencalonan oleh partai politik yang ada di UU Pilkada sebesar 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah. MK menganulir ambang batas dalam UU Pilkada tersebut melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024.

MK kemudian memberikan syarat baru ambang batas didasarkan pada jumlah penduduk. Melalui putusan itu, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Partai yang tidak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat presentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon yaitu memperoleh suara sah dari 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung pada jumlah pemilih tetap di provinsi itu.

Sementara keputusan Baleg DPR pada Rabu (21/8/2024) justru tetap mempertahankan ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Namun, partai politik yang tak punya kursi di DPRD disyaratkan seperti yang diputuskan oleh MK.

UU Pilkada mengatur batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan calon bupati/wali kota adalah 25 tahun. Putusan MK nomor 70/PPU-XXII/2024 menegaskan batas usia minimum calon gubernur tetap 30 tahun dan calon wali kota/bupati tetap 25 tahun, saat ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, bukan ketika dilantik.

Di sisi lain, keputusan Baleg DPR menyatakan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik. Mereka malah mengacu pada keputusan MA dalam menyusun beleid ini, bukan mengikuti MK.

Harga emas Logam Mulia produksi PT Antam Tbk. pada Sabtu (24/8/2024) di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung naik sebesar Rp9.000. Harga emas Antam hari ini tercatat sebesar Rp1.420.000.

Sementara harga buyback (harga yang digunakan ketika menjual emas kembali) berada di posisi Rp1.267.000 per gram atau turun Rp9.000.

Harga emas Antam hari ini sejalan dengan harga emas dunia yang ditutup menguat kemarin (23/8/2024) sebesar 1,09% ke angka US$2.510,32 per troy ons.

Melesatnya harga emas global terjadi setelah ketua bank sentral AS (The Fed), Jerome Powell semakin membuat pasar yakin bahwa sudah waktunya suku bunga turun.

Dikutip dari Kitco, analis mencatat bahwa pasar menerima sinyal yang paling jelas pada Jumat selama pidato Powell di Simposium Bank Sentral Jackson Hole.

“Saatnya bagi kebijakan untuk disesuaikan,” kata Powell. “Arah pergerakan sudah jelas, dan waktu serta kecepatan pemotongan suku bunga akan bergantung pada data yang masuk, prospek yang berkembang, dan keseimbangan risiko.”