Indonesia memiliki ‘harta karun’ dalam hal ini sumber panas bumi terbesar kedua di dunia. Pembangkit energi hijau ini bahkan mampu menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp 2,1 triliun.
“Kontribusi yang bisa saya laporkan untuk penerimaan PNBP yaitu terdiri dari bidang panas bumi itu mencapai Rp 2,1 triliun. Ini luar biasa,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dalam acara Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE, di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta, dikutip Rabu (18/12/2024).
Selain itu, Eniya juga membeberkan sepanjang tahun 2024 investasi yang masuk untuk sektor EBTKE mencapai US$ 1,49 miliar setara Rp 24,04 triliun (asumsi kurs Rp 16.137 per US$).
“Ini realisasi investasi adalah sebesar US$ 1,49 miliar,” tambahnya.
Salah satu faktor yang dinilai berhasil mendongkrak investasi sektor EBTKE di Indonesia, sambung Eniya, dengan diterbitkannya aturan baru yang mengatur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM (Permen) No. 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
“Kami laporkan Pak Wamen, Permen ESDM yang dikeluarkan pada sekitar bulan April akhir waktu itu Permen 11 tahun 2024. Ini mendobrak Pak dalam beberapa minggu ini mendobrak proyek PLTP dan PLTS, alhamdulillah sudah berkontrak dengan adanya debottlenecking dari Permen 11 tahun 2024,” bebernya.
Investasi yang berhasil dicapai dengan adanya Permen tersebut mencapai US$ 609 juta setara Rp 9,81 triliun. Adapun, investasi tersebut mencakup pada jenis investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Investasi mencapai US$ 609 juta. Terima kasih kepada semua industri yang bergerak di sini, di sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi dan PLTS,” tambahnya.
Dengan begitu, dia mengungkapkan capaian tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendukung transisi energi di Indonesia dalam 5 tahun kedepan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.