Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada para kepala daerah untuk segera menyelesaikan proses penganggaran untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Termasuk dengan kepastian pengamanannya.
“Saya minta urusan anggaran harus segera selesai anggaran untuk pilkada, juga yang berkaitan dengan keamanan koordinasikan dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah),” kata Jokowi saat menggelar pertemuan dengan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Jokowi menegaskan aspek keamanan karena ini baru pertama kalinya Indonesia menggelar Pilkada serentak.
“Kalau dulu enggak serentak keamanan bisa dilakukan dari provinsi daerah lain, sekarang semua serentak,” ujar Jokowi.
Ia pun meminta kepada para Kepala Daerah untuk betul-betul membicarakan masalah keamanan ini dengan para pemangku kepentingan lainnya. Bila kapasitas aparat pengamanannya tidak mencukupi, Jokowi meminta supaya ada koordinasi dengan Kapolda maupun sampai Kapolri.
“Ini karena menyangkut keamanan dan ketertiban di dalam kegiatan pilkada yang akan kita lakukan nanti di bulan November,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah Nomor 900.1.9.1/948/SJ tanggal 21 Februari 2024. Disebutkan bahwa setiap pemda harus segera melaporkan (penyaluran pendanaan) paling lambat 10 Juli 2024.
541 Pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai total Rp28,73 triliun. Dari 541 Pemda tersebut, penyaluran hibah pendanaan Pilkada ke KPUD yang telah terealisasi senilai Rp22,11 triliun. Jumlah ini terdiri dari 277 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 264 Pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.
Kedua, sejumlah 518 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah senilai total Rp8,61 triliun, sedangkan 23 Pemda belum menandatanganinya. Selanjutnya, 518 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Bawaslu Daerah senilai Rp6,31 triliun.
Ketiga, sebanyak 387 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp936,95 miliar, sedangkan 158 Pemda belum menandatanganinya. Adapun 200 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp567,43 miliar. Rinciannya sebanyak 173 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 23 Pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.
Keempat, sebanyak 420 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp3,00 triliun, sedangkan 125 Pemda belum menandatanganinya. Kemudian, 251 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Polri senilai Rp1,71 triliun. Dengan rincian, 204 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 47 Pemda telah merealisasikan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD.